Tersandung Korupsi, Wapres Tegaskan Program Tol Langit Harus Berlanjut

Kendati kasus dugaan korupsi menjadi batu sandungan, pemerataan akses internet dan telekomunikasi tak boleh berhenti. Proyek tol langit diharap berlanjut.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin memberi keterangan kepada wartawan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (23/5/2023).

BADUNG, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, program pemerataan akses internet melalui proyek tol langit akan terus berlanjut kendati ada dugaan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Pemerataan pembangunan fasilitas internet dan komunikasi dinilai sangat penting untuk pendidikan dan perekonomian.

”Tol langit itu memang sudah menjadi program nasional dan program strategi nasional. Karena itu, apa pun yang terjadi, akibat, misalnya, adanya kemungkinan terjadinya korupsi itu, tol langit akan terus,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai membuka 18th Asia Media Summit di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/5/2023).

Saat ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kemenkominfo. Salah satunya adalah bekas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Adapun lima tersangka lainnya adalah Anang Achmad Latief, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo; Galumbang Menak S, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia; Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia; Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergy; dan Mukti Ali, Direktur Keuangan PT Huawei Tech Investment.

Baca juga: Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Menara BTS Kemenkominfo Siap Disidangkan

Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas Menkominfo sampai ada Menkominfo yang definitif.

Menurut Wapres, masalah tol langit, selain menjadi media untuk menyampaikan perkembangan nasional serta keberhasilan-keberhasilan ekonomi, juga digunakan untuk belajar jarak jauh melalui internet. ”Jadi, sangat penting peran daripada tol langit ini dan juga sekaligus menjadi bagian daripada upaya menyatukan mewujudkan NKRI. NKRI tidak hanya kita wujudkan dalam bentuk politik, tetapi dalam bentuk pelayanan, baik pelayanan yang sifatnya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas dasar, tapi juga termasuk fasilitas internet dan komunikasi. Itu bagian dari membangun NKRI,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) mengenakan rompi khusus saat ditahan seusai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Johnny G Plate menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan base transceiver station atau BTS dalam program Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 sebesar Rp 8 triliun.

Kendati demikian, kasus dugaan korupsi ini menunjukkan harus ada pembenahan di semua lini. ”Sejak perencanaan, pengawasan itu harus sudah (dilakukan) sehingga tidak hanya pengawasan dilakukan setelah terjadi peristiwa (dugaan korupsi),” ujarnya.

Apabila pengawasan dan audit dikerjakan sejak perencanaan, diharapkan saat pelaksanaan program tidak terjadi penyimpangan yang terlalu jauh. Sistem dan regulasinya serta sumber daya manusianya juga perlu dibenahi. Sebab, kata Wapres, semua peraturan kembali pada pelaksananya, yakni sumber daya manusianya. Edukasi, pencegahan, dan pengaturan perlu disiapkan supaya pelaksanaan program berjalan baik.

Diteruskan

Pemerataan akses internet dimulai dengan proyek Palapa Ring. Menkominfo 2014-2019 Rudiantara menyebut, Palapa Ring sebagai jalan tol yang disiapkan untuk memeratakan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Adapun untuk akses internet, diperlukan pembangunan base transceiver station (BTS) yang bisa dikerjakan operator ataupun oleh pemerintah.

Mahfud MD seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/5), menjelaskan, proyek BTS sudah direncanakan lama dan harus diteruskan. Masalah baru muncul sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 triliun dicairkan dulu sebesar Rp 10 triliun pada 2020-2021.

”Pada bulan Desember, ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021, barangnya enggak ada, BTS-nya itu tower-tower-nya itu tidak ada. Lalu, dengan alasan (pandemi) Covid-19 minta perpanjangan sampai Maret,” kata Mahfud.

Perpanjangan waktu seharusnya tidak dibolehkan secara hukum. Akan tetapi, perpanjangan waktu tetap diberikan. Masalahnya, sekitar 1.100 menara dari 4.200 yang ditargetkan, saat diperiksa melalui satelit hanya ada 958. Selain itu, dari pemeriksaan apakah bisa digunakan atau tidak, menunjukkan delapan sampel tak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Nilainya pun hanya sekitar Rp 2,1 triliun. BPKP juga menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ini mencapai lebih dari Rp 8 triliun.