PKS Berkomitmen Lanjutkan Amanah Reformasi
Dalam menjalankan perannya sebagai parpol, PKS berpedoman pada empat pilar politik, yakni politik kebangsaan, pemberdayaan, silaturahmi, dan spiritual.
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki usia ke-21, Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk melanjutkan amanah reformasi dalam setiap peran, baik sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan maupun nonpemerintahan. Sebagai parpol yang lahir dari reformasi, PKS akan menjalankan tanggung jawab menjaga demokrasi yang sehat tetap berjalan.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, milad ke-21 PKS semakin meneguhkan posisi partai untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai partai yang lahir pada 20 April 2002 dan menjadi anak kandung reformasi, PKS akan senantiasa berkomitmen membawa semangat dan cita-cita reformasi, serta menjaga dan memajukan demokrasi. Komitmen itu dilakukan saat berada di posisi parpol koalisi pendukung pemerintahan ataupun sebagai partai oposisi.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
”PKS awalnya adalah Partai Keadilan yang lahir dari rahim reformasi. Tentu kami berharap bahwa unsur-unsur dan elemen-elemen amanah reformasi insya Allah akan terus kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang,” ujarnya saat Puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Puncak Milad ke-21 PKS dihadiri sekitar 15.000 kader. Hadir pula dalam acara itu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri, Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy. Bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla juga hadir. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah juga hadir dalam puncak milad PKS.
Kalau hari ini kami berada di luar pemerintah dan tidak memiliki presiden yang kami dukung di pemerintahan, mudah-mudahan di 2024 kami berada di pemerintahan.
Syaikhu memaparkan, pada masa pemerintahan dua presiden terakhir, posisi PKS terhadap pemerintahan selalu berubah-ubah. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, PKS menjadi bagian dari pemerintahan dan turut serta mewujudkan stabilitas nasional serta memajukan demokrasi. Adapun pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS memilih jalan menjadi partai di luar pemerintahan. PKS memilih menjadi opisisi karena merasa memiliki tanggung jawab menjaga kepantasan demokrasi serta memastikan fungsi check and balances tetap berlajalan.
”Kalau hari ini kami berada di luar pemerintah dan tidak memiliki presiden yang kami dukung di pemerintahan, mudah-mudahan di 2024 kami berada di pemerintahan,” katanya.
Dalam menjalankan perannya sebagai parpol, lanjut Syaikhu, PKS berpedoman pada empat pilar politik, yakni politik kebangsaan, pemberdayaan, silaturahmi, dan spiritual. Dalam politik kebangsaan, PKS menyerukan agar parpol mampu bersinergi mencari titik temu dengan seluruh elemen anak bangsa lintas agama, suku, dan kelompok untuk bersama-sama membangun negeri. Sementara itu, pada politik pemberdayaan, PKS tulus ikhlas memberikan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat sepanjang waktu, tidak hanya mendekati pemilu.
Baca Juga: Tuah Elektoral Partai Oposisi
Adapun politik silaturahmi dijalankan dengan membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa. Menurut PKS, pilihan politik boleh berbeda dan harus dihormati, tetapi silaturahmi tidak boleh terhenti. Kemudian politik spiritual dilaksanakan dengan senantiasa melibatkan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan perjuangan politik agar diberikan kemenangan yang berkah dan bermartabat.
”Salah satu bagian dari optimisme tersebut adalah berperan serta melahirkan kepemimpinan nasional yang baru bersama Nasdem dan Demokrat, serta para relawan dan seluruh rakyat Indonesia dalam satu barisan untuk mendukung penuh saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” kata Syaikhu.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menambahkan, posisi sebagai parpol di luar pemerintahan bukan berarti membenci pemerintah. Sebab, pemerintahan yang demokratis membutuhkan parpol oposisi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berkesesuaian. Peran itu pula yang dijalankan PKS selama 10 tahun terakhir.
”Posisi di luar pemerintahan tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi PKS untuk memberikan sumbangan-sumbangan dan pikiran untuk negara,” ucapnya.
Ahmad Ali juga memuji PKS sebagai partai kader yang mampu melahirkan kader-kader muda. PKS juga termasuk salah satu parpol yang situasi internalnya stabil, mengingat anggota PKS merupakan kader yang dilahirkan dari partai. Kader-kader PKS bukan kader dari ”pinggir jalan” yang hanya digunakan saat pemilu. ”Kami berharap ke depan semua partai melakukan hal yang sama seperti PKS,” katanya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti juga menyampaikan bahwa PKS pernah menjadi bagian penting dari pemerintahan Presiden Yudhoyono selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014. Banyak pertemuan visi kebangsaan di antara Demokrat dan PKS yang menjadi bekal bagi upaya menjaga persatuan dan kesatuan; memajukan demokrasi, pembangunan, peradaban; serta bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
”Bekal ini yang semakin menguatkan kebersamaan kita, bersama-sama Partai Nasdem. Demokrat dan PKS beberapa saat yang lalu, kita telah mengusung Mas Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Insya Allah, Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru. Harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini,” katanya.
Tetap solid
Meski demikian, lanjut Syaikhu, langkah dalam mendukung Anies sebagai bakal capres tidak mudah. Pucuk pimpinan parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Syaikhu, Agus, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah berdiskusi membahas peristiwa yang menimpa Sekjen Nasdem Johnny G Plate. PKS salut dengan sikap kenegarawanan Surya Paloh untuk menghormati proses hukum yang berjalan.
”Kami mendoakan keluarga besar Partai Nasdem, insya Allah dapat tegar menghadapi terpaan ujian ini. Insya Allah koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid untuk terus berjuang memenangkan saudara Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029,” tutur Syaikhu.
Meskipun hari ini Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ditemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Syaikhu menilai pertemuan itu tidak berdampak pada soliditas koalisi. Sebab, tiga parpol sudah sepakat mengusung Anies sebagai bakal capres. Kalaupun ada pertemuan antarpartai, masing-masing parpol menghormati dan memberikan keleluasaan untuk melakukan komunikasi politik.
Agus mengingatkan, dalam aspek penegakan hukum, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan. Kualitas demokrasi juga seolah mengalami kemunduran karena pihak yang bersuara seolah-olah sebagai musuh negara.
”Kita tahu mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum, sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini,” katanya.
Anies juga menyampaikan bahwa penegakan hukum harus berprinsip pada kesetaraan kepada semua orang. Tidak boleh ada perlakuan berbeda di hadapan hukum. Jika ada pihak yang melakukan tindak pidana korupsi, harus dituntaskan tanpa ada kompromi. ”Jangan sampai memberikan toleransi sedikitpun,” ucapnya.
Dalam berkontestasi, ia mengajak seluruh pihak melakukan adu gagasan untuk kebaikan bangsa. Harus ada adu gagasan, adu karya, dan rekam jejak agar masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik.
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menuturkan, pembatasan jabatan presiden selama 10 tahun perlu dilanjutkan. Jika ada pihak yang ingin keluar dari batasan itu, maka melanggar kehendak rakyat dan tujuan bernegara. Terlebih, pemimpin yang terlalu lama berkuasa justru membuat demokrasi mengalami kemunduran, bahkan memicu revolusi.
Tak berdampak langsung
Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menilai, peristiwa yang menimpa Nasdem tidak berdampak secara langsung bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebab, mereka menyadari bahwa reaksi yang berlebihan justru bisa menjadi blunder dan merugikan koalisi yang sedang dibangun.
Baca Juga: Penahanan Johnny G Plate Tak Pengaruhi Partai Demokrat dan PKS
Jika ada pihak yang menafsirkan penangkapan Johnny sebagai serangan politik, justru bisa mengundang serangan balik dari pihak lain. Mereka mestinya menahan diri untuk tidak bermanuver dan menegaskan untuk menghormati proses hukum yang berjalan. ”Jangan membuat komentar yang kontraproduktif sehingga merugikan koalisi,” katanya.