Johnny G Plate Ditahan, Surya Paloh Yakin Tiada Intervensi Politik dan Kekuasaan

”Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan kepada saya ini tidak terlepas dari intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas dari intervensi kekuasaan, juga tidak benar,” kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan keterangan kepada awak media setelah penetapan kadernya sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Kendati bersedih dengan penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini tidak ada intervensi politik ataupun kekuasaan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di Kemenkominfo. Tak hanya menghormati proses hukum, semua kader Nasdem juga diminta untuk tidak terpengaruh dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal Nasdem itu dengan tetap bekerja dan menjaga stabilitas nasional.

”Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan kepada saya ini tidak terlepas dari intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas dari intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan sudah saya katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada ini,” kata Surya Paloh di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Johnny G Plate ditahan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1-5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo dengan kerugian negara Rp 8 triliun. Pada waktu yang hampir bersamaan, Surya Paloh langsung mengumpulkan para petinggi Nasdem di Kantor DPP Nasdem.

Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan kepada saya ini tidak terlepas dari intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas dari intervensi kekuasaan, juga tidak benar.

Surya Paloh menyatakan keprihatinan dan kesedihan atas penetapan tersangka Sekjen Partai Nasdem tersebut. Namun, status Plate sebagai tersangka tak mengubah sikap partai untuk tetap menghormati proses hukum. Hal ini sekaligus peran partai sebagai institusi untuk berkontribusi dalam proses pendidikan politik. Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap dianut dalam kasus ini.

”Ditetapkannya saudara Johnny G Plate sebagai tersangka, itulah bagian dari proses hukum yang harus dilaluinya,” ujarnya.

Partai Nasdem juga mendukung Kejagung yang akan mengusut aliran dana ke partai politik. Hal ini sesuai pula dengan keinginan transparansi partai.

Surya Paloh menegaskan, hukuman yang setimpal tanpa pandang bulu perlu ditegakkan. ”Totalitas kami akan berikan dukungan itu agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk memperjuangkan misi besar membawa kemajuan bangsa,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) mengenakan rompi khusus saat ditahan seusai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Lebih jauh, Surya Paloh meminta agar semua kader partai tetap bekerja seperti biasa dan tidak terprovokasi. Jangan sampai kader memberikan kesempatan pihak lain mengadu domba agar stabilitas nasional tetap terjaga.

Tak pengaruhi persiapan pemilu

Ketua DPP Willy Aditya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, mengatakan, penahanan Johnny tak akan memengaruhi proses pencapresan ataupun pencalegan yang tengah disiapkan partai. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak melihat penahanan Johnny ini sebagai upaya kriminalisasi atau politisasi terhadap partainya. ”Kami enggak bisa berpraduga, ya,” ujarnya.

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni sependapat dengan Willy. Ia meyakini penahanan Johnny tidak berkaitan dengan politik karena proses Johnny sampai tersangka memakai waktu lama.

”Jadi bukan berarti sekonyong-konyong (Johnny) itu muncul jadi tersangka, kan, ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan,” ucap Sahroni.

KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI Hermawi F Taslim (bertopi) bertemu dengan Sekretaris Komisi Kepausan untuk Dialog Antaragama Markus Solo Kewuta SVD di Vatikan, pekan lalu. Markus Solo menyerahkan dokumen Deklarasi Abu Dhabi.

Surya Paloh sudah menunjuk Wakil Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sebagai Pelaksana Tugas Sekjen mengisi posisi yang ditinggalkan Plate. Penunjukan itu diputuskan karena kesibukan kesekjenan Partai Nasdem saat ini.

Sementara itu, saat ditanya soal perombakan Kabinet Indonesia Maju, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, keputusan itu merupakan hak prerogatif Presiden.

”Kalau kami konsisten ini hak prerogatif Presiden, bagaimana kami mau mengajukan? Salah-salah, Presiden enggak suka. Enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden,” tuturnya.

Layanan publik tetap berjalan

Kemenkominfo menyatakan akan menghormati dan menaati segala proses hukum yang berjalan. Di tengah proses hukum, kementerian tersebut tetap menjalankan peran pemerintahan serta layanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dikutip dari siaran pers Kemenkominfo.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Para aktivis gabungan dari beberapa organisasi dan lembaga swadaya masyarakat berunjuk rasa di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Johhny berperan sebagai pengguna anggaran dan posisinya Menkominfo. Kejagung menilai korupsi ini bukan peristiwa pidana biasa.

”Harus kita cermati bersama dalam kasus ini, kita ingat, dana yang digulirkan dalam proyek ini Rp 10 triliun sekian dan kerugian keuangan negaranya Rp 8 triliun sekian. Ini bukan peristiwa pidana biasa,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi (Kompas.id, 17/5/2023).

Plate merupakan Sekjen Nasdem kedua yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, ada Patrice Rio Capella yang saat itu menjabat anggota DPR periode 2014-2019. Ia ditetapkan tersangka korupsi karena menerima hadiah atau janji terkait pengamanan perkara dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti (Kompas, 16/10/2015).