AHY Temui Jusuf Kalla, Isu Demokrasi Dibahas

Jusuf Kalla kembali berpesan agar pemerintah saat ini untuk netral dan tidak mencampuri penetapan capres dan cawapres yang merupakan kewenangan dari parpol.

HIDAYAT SALAM

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) di kediamannya di bilangan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengunjungi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di kediamannya, di Jakarta, Senin (15/5/2023) malam. Dalam pertemuan itu, dibahas tantangan bangsa ke depan. Selain itu, disinggung pula tentang pentingnya pemerintah netral dalam gelaran Pemilu 2024.

Agus tiba di rumah Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekitar pukul 20.15. Agus didampingi istrinya, Annisa Pohan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Kunjungan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Ke-81 Jusuf Kalla.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Kami bersilaturahmi di kediaman Bapak JK (Jusuf Kalla) tepat di hari spesial ulang tahun beliau. Pertemuan ini juga membahas soal tantangan Indonesia dari sisi ekonomi karena beliau juga ahli di bidang ekonomi. Ada juga membahas isu demokrasi menjelang Pemilu 2024,” kata Agus seusai pertemuan yang berlangsung lebih kurang selama satu jam itu.

HIDAYAT SALAM

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri disambut mantan wakil presiden, Jusuf Kalla di rumahnya di bilangan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Menurut Kalla, sebagai sosok yang sudah pensiun dari pemerintahan, ia berkewajiban memberikan masukan dan contoh kepada generasi muda yang akan meneruskan kepemimpinan Indonesia. ”Kita ingin mewariskan politik yang demokratis yang dapat memajukan bangsa dan menjaga kedaulatan rakyat,” kata Kalla.

Demokrasi politik itu, kata Kalla, merupakan sarana atau upaya yang harus sejalan dengan tujuan untuk dicapai, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Akrobat Para Bakal Capres Papan Bawah

Selain itu, Kalla juga menekankan bahwa pembentukan koalisi partai politik untuk mengusung pasangan capres-cawapres sepenuhnya kewenangan dari partai. Ia meminta agar pemerintah tidak mencampuri penetapan capres dan cawapres oleh partai.

”Seperti yang saya katakan bahwa di zaman Bu Mega dulu, dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri. Keduanya sama sekali tidak memengaruhi parpol untuk memilih ini itu (pasangan capres dan cawapres),” ucap Kalla.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan berkas bakal calon anggota DPR dari partainya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Senada dengan Kalla, Agus meminta pemerintah dapat bersikap netral jelang Pemilu 2024. Hal ini untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan ruang demokrasi yang adil.

”Jangan sampai seolah-olah ada yang diberi dukungan tetapi juga ada sosok yang dihalangi atau tidak diharapkan. Karena setiap warga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih,” ucapnya.

Kritik terhadap pemerintah berembus kencang setelah Presiden Joko Widodo dianggap mencoba memengaruhi partai politik dalam memutuskan capres-cawapres yang harus diusung untuk Pemilu 2024. Anggapan itu muncul setelah Presiden bertemu enam ketua umum parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Kemudian berlanjut saat Presiden menyampaikan akan membisiki parpol terkait capres-cawapres hasil Musyawarah Rakyat yang digelar oleh kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan 2024.

Baca juga: Pertemuan dengan Ketum Parpol Dikritik, Presiden: Saya Bukan ”Cawe-cawe”

Atas tudingan itu, Presiden pun sempat angkat bicara. Ia membantahnya. ”Saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan, kan,” ujar Presiden saat ditanya wartawan, di Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023) petang.