Airlangga Analogikan Pembentukan Koalisi Besar seperti Bentuk Perusahaan...

Mengibaratkannya seperti proses perusahaan ketika akan masuk bursa saham, Ketua Umum Airlangga Hartarto menuturkan banyak persyaratan yang mesti dipenuhi untuk membentuk koalisi besar.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/5/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih berharap akan adanya koalisi besar. Namun, diakuinya, seperti perusahaan akan masuk bursa saham, koalisi besar ini memerlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Airlangga menjelaskan, penentuan calon wakil presiden masih belum dibahas. Sebab, ada koalisi besar yang masih diupayakan. ”Kita bicara koalisi besar. Jadi ada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), KIR (Koalisi Indonesia Raya), ada yang lain juga,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Airlangga tak mau menyebut sudah berapa persen pembahasan koalisi besar ini berlangsung. ”Persentase masih dalam pembahasan. Teknis,” tambahnya.

Dia mengibaratkan pembentukan koalisi seperti perusahaan akan masuk IPO (proses penawaran saham perdana/initial public offering). ”Persyaratannya banyak. Ada pajaknya, harus clearance, harus punya dana, kan gitu, baru bisa listing. Sebelum itu kan enggak bisa listing. Baru masuk bursa,” tuturnya.

Sejauh ini, Airlangga juga belum bisa memastikan siapa saja partai politik yang akan masuk koalisi besar tersebut. Namun, sembari halalbihalal, komunikasi politik semakin gencar.

Baca juga: Gagasan Koalisi Besar Sulit Terwujud

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan seusai pertemuan enam ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Rabu (3/5/2023), Airlangga akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di pusat Jakarta. Adapun petang setelah pertemuan tersebut, Muhaimin menyambangi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Mengenai pertemuannya dengan Muhaimin, Airlangga menjawab singkat, ”Ini, kan, dalam rangka halalbihalal.”

Persyaratannya banyak. Ada pajaknya, harus clearance, harus punya dana, kan gitu, baru bisa listing. Sebelum itu kan enggak bisa listing. Baru masuk bursa.

Sebelumnya, rencana pertemuan Golkar dengan PKB di Plataran juga disampaikan Airlangga pada Selasa (2/5/2023) malam seusai enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Hal ini disampaikan Airlangga ketika ditanya wartawan mengapa terlihat mesra berjalan berduaan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Istana sehabis pertemuan tersebut.

”Tunggu besok siang. Ada halalbihalal Golkar-PKB besok. Di Plataran, pukul 13.00,” kata Airlangga.

Baca juga: Presiden Minta Enam Parpol Rukun dan Kompak

Sebagai gambaran, komunikasi partai politik-partai politik terus berlangsung. Presiden Jokowi pun terkesan memfasilitasi. Selasa petang, misalnya, Presiden Jokowi bertemu dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam, usai menghadiri pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

Pertemuan Presiden Jokowi bersama enam ketua umum partai politik tersebut berlangsung selama 2,5 jam dan baru berakhir pukul 21.30 WIB. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terlihat pertama keluar menggunakan mobil sekitar pukul 21.38. Dari pintu mobilnya yang terbuka terlihat Megawati melambaikan tangan dengan raut wajah ceria, penuh senyum, kepada wartawan yang menunggu di sisi luar pintu samping halaman Istana Kepresidenan.

Sekitar 10 menit kemudian terlihat Airlangga berjalan berdua bersama Muhaimin Iskandar. Airlangga menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan materi pembicaraan para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi pada pertemuan selama 2,5 jam malam itu.

Tak berselang lama, sekitar pukul 21.50, terlihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berjalan bertiga keluar dari halaman Istana. Saat kelimanya telah berkumpul di dekat pagar, mereka didaulat oleh para wartawan untuk berfoto bersama.

Baca juga: Pertemuan Presiden Jokowi dengan Enam Ketum Parpol Diyakini Hasilkan Dua Kemungkinan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, yaitu Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Mardiono (PPP) seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga ikut dalam pertemuan, sedangkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak ikut dalam pertemuan ini.

Jaga kondusivitas

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Mardiono menuturkan, pada pertemuan ketua umum partai dengan Presiden Jokowi pada Selasa malam itu sama sekali tidak menyinggung soal perombakan kabinet. ”(Hal) Yang paling penting adalah harus kita jaga kondusivitas, stabilitas politik nasional kita, supaya rakyat bisa menikmati, bahwa pesta demokrasi itu harus betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi,” katanya.

(Hal) Yang paling penting adalah harus kita jaga kondusivitas, stabilitas politik nasional kita, supaya rakyat bisa menikmati, bahwa pesta demokrasi itu harus betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat dan kemudian juga hasilnya itu nanti untuk menyongsong bonus demografi.

Ketika ditanya terkait strategi pemenangan Ganjar Pranowo dari PPP, Mardiono menuturkan, pihaknya sedang menyiapkan strategi-strategi itu. ”Ini kami masih ada satu tahap lagi. Sebagaimana amanah dari Rapimnas V di Yogyakarta itu kami harus menyampaikan kepada yang dicalonkan, kemudian kepada induk partainya, (yakni) ke PDI Perjuangan. Kemudian setelah, kan, kebetulan kemarin Pak Ganjar juga sudah ada ya di pertemuan di Ibu Megawati di PDI-P. Jadi sudah selesai. Dan dengan partai koalisi sudah selesai,” katanya.

Baca juga: PPP Resmi Nyatakan Dukungan untuk Ganjar

Satu lagi, Mardiono melanjutkan, karena PPP adalah partai koalisi pemerintah, maka PPP juga berkewajiban untuk mengomunikasikan hal keputusan Rapimnas V itu kepada Presiden. ”Jadi, etika politiknya seperti itu. Jadi, tinggal satu tahap lagi, kami PPP sudah meminta waktu dengan Pak Presiden. Nanti sedang diatur waktu, mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan menyampaikan hasil rapimnas itu kepada Pak Presiden, sebagai partai koalisi pemerintah,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono seusai mengikuti pertemuan ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mardiono mengatakan bahwa soal capres dan cawapres tidak disinggung dalam pembahasan para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi pada Selasa malam.

Ketika ditanya apakah PPP sudah mengajak sesama rekan koalisi KIB untuk mendukung Ganjar, Mardiono menuturkan, pihaknya mengajak kerja sama politik dengan PDI-P dan tetap menjalin hubungan baik dengan KIB. ”Kalau saya, istilahnya dengan PDI-P adalah kerja sama politik. Dengan koalisi, KIB, saya juga, kami, PPP, tetap masih baik. Tadi juga rekan-rekan semuanya tahu bahwa kami semua rukun, kami semua masih kompak,” katanya.

Kalau saya, istilahnya dengan PDI-P adalah kerja sama politik. Dengan koalisi, KIB, saya juga, kami, PPP, tetap masih baik. Tadi juga rekan-rekan semuanya tahu bahwa kami semua rukun, kami semua masih kompak.

Jadi, menurut Mardiono, partai koalisi dengan pemerintah ini sekarang masih kokoh dan masih berkomunikasi terus secara intensif. ”Kita tadi, termasuk, diundang makan malam oleh Pak Presiden. Yang kita bahas adalah seputar soal Indonesia, soal Lebaran, alhamdulillah juga penanganan selama Idul Fitri kemarin termasuk baik, tidak ada kemacetan lalu lintas seperti dulu-dulu. Alhamdullilah ini yang terbaik,” katanya.

Berkaitan pertanyaan arah KIB ke depan setelah PPP mendukung Ganjar, Mardiono menuturkan masih dikomunikasikan.