Setelah PPP, PDI-P Terus Galang Dukungan untuk Ganjar
Setelah PPP dukung Ganjar sebagai capres, manuver politik kian dinamis. PDI-P dan PPP akan segera bertemu. Golkar, yang bersama PPP di Koalisi Indonesia Bersatu, tetap mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Setelah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menggalang dukungan partai lain agar mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. Partai yang dibidik di antaranya partai pendukung Presiden Joko Widodo, terkecuali jika partai tersebut sudah memiliki bakal capres. Partai yang dibidik juga harus mampu memperkuat elektoral Ganjar.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/4/2023), mengatakan, PDI-P menyambut baik dukungan PPP terhadap bakal capresnya, Ganjar Pranowo, yang disampaikan pada Rabu siang, di Sleman, Yogyakarta. Ia menyebut, ditinjau dari aspek elektoral, kerja sama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia.
Kerja sama PDI-P dan PPP ini diyakini juga dapat memperkokoh sistem presidensial dalam sistem kepartaian yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hasto mengungkapkan, setelah ini, dalam waktu dekat, akan dilakukan pertemuan antara kedua partai di kantor partai.
”Dengan begitu, kerja sama dengan PPP sangat positif dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024,” ujar Hasto.
Hasto berpandangan, seluruh kerja sama parpol dilakukan melalui komunikasi partai dengan partai. Ada empat hal yang bisa menjadi modal kerja sama itu. Modal pertama adalah dengan parpol di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal itu dikecualikan bagi parpol yang sudah mendeklarasikan capres sendiri karena PDI-P patut menghormati hal tersebut sebagai bagian dari kedaulatan partai.
Sejauh ini, parpol koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah mendeklarasikan capres untuk Pilpres 2024 adalah Partai Nasdem. Di luar koalisi pendukung pemerintah, ada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga telah mendeklarasikan capres. Baik Nasdem, Demokrat, maupun PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024.
Seluruh kerja sama parpol dilakukan melalui komunikasi partai dengan partai.
Modal kedua, lanjut Hasto, adalah menempatkan aspek ideologi kebangsaan dan kerakyatan, kesejarahan, kultur, serta kesesuaian agenda masa depan. Modal ketiga, tidak bisa dimungkiri bahwa kerja sama juga harus memperkuat aspek elektoral capres. Modal keempat adalah kerja sama ditempatkan bagi penguatan sistem presidensial dan efektivitas dukungan di tengah rakyat, serta dukungan dari kekuatan riil di DPR.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menambahkan, kerja sama antara PDI-P dan PPP selama ini berjalan dengan baik di berbagai tingkatan karena PPP juga merupakan bagian dari partai pendukung Presiden Jokowi. PPP telah bersama-sama dengan PDI-P mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Bahkan, usulan nama Ma’ruf Amin menjadi kandidat wapres pada Pilpres 2019 diajukan oleh Ketua Umum PPP terdahulu yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy.
Selain itu, di berbagai daerah, PPP dan PDI-P juga banyak bekerja sama dalam mengusung kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sejauh ini, kerja sama tersebut berjalan dengan sangat produktif dalam upaya memajukan daerah. Hal itu tak terkecuali untuk Jawa Tengah, provinsi tempat Ganjar masih aktif menjabat sebagai gubernur.
”Mas Ganjar sendiri punya pengalaman bekerja sama dengan kader PPP. Wakil Gubernur Jawa Tengah saat ini, Taj Yasin Maimoen, merupakan salah satu putra almarhum KH Maimoen Zubair, ulama paling berpengaruh di PPP, dan selama hampir lima tahun ini kerja bareng dengan Mas Ganjar membangun dan memajukan Jawa Tengah,” papar Said.
Dukungan PPP terhadap pencapresan Ganjar, lanjut Said, diyakini memberikan arti yang sangat besar. Hal itu terutama menguatkan basis dukungan Ganjar, khususnya di kalangan santri dan nahdliyin. ”Kami sangat berterima kasih atas sokongan ini. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa PPP adalah tetangga yang sangat baik sebab Kantor DPP PPP dan DPP PDI Perjuangan hanya terpisah tembok saja,” tuturnya.
Berdampak pada koalisi
Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengungkapkan, seusai pencapresan Ganjar oleh PDI-P, dinamika politik memang semakin menarik. Hal ini, menurut dia, sudah tentu berdampak terhadap koalisi-koalisi yang sudah ada, termasuk ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tempat Golkar bersama PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung.
Tantowi mengatakan, bagaimana pun setiap manuver politik pasti penuh dengan kejutan-kejutan. Namun, Golkar mengaku tidak terkejut dengan adanya deklarasi capres oleh PPP kepada Ganjar, begitu pula langkah PAN jika nantinya ikut mengusung Ganjar.
Tantowi enggan menjelaskan detail mengapa partainya sudah bisa membaca manuver politik dari rekan koalisinya itu. Ia hanya menegaskan bahwa sebagai partai, Golkar menghargai setiap keputusan masing-masing partai.
Ketika dibentuk, lanjut Tantowi, KIB adalah rumah tiga partai yang mempunyai platform perjuangan yang sama. Semua sepakat memiliki tujuan untuk memperbaiki demokrasi dan memajukan rakyat Indonesia.
Capres dan cawapres pun akan diambil dari dalam KIB melalui sebuah kesepakatan bersama. Belakangan, dalam acara Lebaran di kantor DPP PAN, KIB bertemu dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Presiden Jokowi.
Tantowi menyampaikan, Golkar akan tetap mencalonkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sesuai keputusan Musyawarah Nasional Golkar pada 2019.
Namun, pertemuan itu belum membicarakan persoalan capres dan cawapres ketika koalisi besar jadi terbentuk. Itu merupakan tahapan berikutnya setelah platform perjuangan lahir.
Tantowi menyampaikan, Golkar akan tetap mencalonkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sesuai keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2019 lalu. Sejauh ini, Airlangga telah menjalin komunikasi intensif dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. ”Apabila dua partai ini jadi bersinergi, bukanlah berita baru karena Golkar dan Gerindra lahir dari rahim yang sama. Chemistry dan pondasi perjuangan tidak berbeda,” ujar Tantowi.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, membenarkan bahwa ada komunikasi intensif antara Gerindra dan Golkar belakangan ini. Komunikasi itu terbangun karena keduanya memiliki semangat yang sama dalam membangun Indonesia. Namun, itu pun belum mencapai pada keputusan untuk berkoalisi.
Selain dengan Golkar, Andre mengungkapkan, Gerindra juga membangun komunikasi dengan partai lain, baik PAN, PPP, maupun PDI-P. ”Komunikasi akan berjalan terus. Semua berproses. Tentu kami berharap, ke depan, kerja sama kami tidak hanya antara Gerindra dan PKB, tetapi juga banyak parpol lain, termasuk partai di parlemen atau partai nonparlemen, seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo,” ucapnya.