Dengan melihat aspek kedekatan historis dan rekam jejaknya, Majelis Pertimbangan PPP menyebutkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpeluang besar untuk diusung oleh PPP, Namanya akan diumumkan pada Rabu esok.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyebutkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpeluang besar untuk diusung oleh PPP, dengan melihat aspek kedekatan historis dan rekam jejaknya. Keputusan mengenai bakal calon presiden yang akan diusung oleh PPP, baru akan diumumkan pada Rabu (26/4/2024).
Sepanjang Selasa (25/4/2023) ini, di kediaman Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Sleman, Yogyakarta, PPP menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang dihadiri oleh majelis pertimbangan, majelis kehormatan, majelis pakar, majelis syariah, serta pengurus harian partai. Dalam rapat tersebut, dibahas dinamika politik nasional, salah satunya terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung PPP.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy saat dihubungi dari Jakarta mengatakan, empat majelis partai, yang terdiri dari majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, dan majelis kehormatan, telah mengevaluasi dua nama bakal capres yang muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Evaluasi dilakukan berdasarkan rekam jejak, kedekatan historis, dan hubungan emosional dengan keluarga besar PPP.
”Mas Ganjar memang memiliki peluang lebih tertaut ke PPP dari aspek-aspek di atas,” ujar Romahurmuziy.
Namun, mengingat rapimnas adalah forum resmi pengambilan keputusan partai, Majelis merekomendasikan evaluasi tersebut ke forum. Keputusan sudah ditetapkan tadi. Hasilnya akan disampaikan oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono.
”Besok biar disampaikan Ketum. Baru (nama) capres (yang akan disampaikan). ”
”Besok biar disampaikan Ketum. Baru (nama) capres (yang akan disampaikan),” ucap Romahurmuziy.
Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo telah diputuskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk maju sebagai capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Berkaitan dengan cawapres, lanjut Romahurmuziy, keputusan rapimnas menugaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP memperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar cawapres nantinya memiliki kartu tanda anggota PPP. ”Tentu dengan seperundingan bersama partai asal capres,” ujarnya.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PPP Yunus Razak membenarkan, terkait capres PPP, kecenderungannya mengarah kepada Ganjar Pranowo. Menambahkan Romahurmuziy, Yunus menyebutkan, selain pertimbangan historis, pertimbangan lainnya adalah pertimbangan elektabilitas terakhir.
Secara historis, yang jadi pertimbangan PPP adalah latar belakang keluarga Ganjar yang Nahdlatul Ulama (NU). NU merupakan salah satu organisasi masyarakat pendiri PPP. Selain itu, Ganjar juga dikelilingi oleh keluarga yang pernah dan masih aktif di PPP.
Berlomba-lomba merapat
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi, semua partai politik akan berlomba-lomba untuk mengumumkan siapa kandidat mereka yang akan diusung di Pilpres 2024. Sebenarnya, semua partai sudah menyebut siapa kandidat tersebut, tetapi problemnya nama-nama capres yang diusung oleh setiap partai itu belum tentu diminati oleh partai lain.
”Semua partai politik akan berlomba-lomba untuk mengumumkan siapa kandidat mereka yang akan diusung di Pilpres 2024. ”
Misalnya, ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, ada dua parpol yang berminat bergabung, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat. Meskipun demikian, sampai saat ini posisi cawapresnya dari koalisi itu masih belum ditentukan.
Kemudian, Partai Gerindra sudah memutuskan untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Begitu pula, teman koalisinya, Kebangkitan Bangsa (PKB), juga mengumumkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Koalisi ini masih mentok persoalan siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Kemudian, hingga saat ini belum ada parpol lain juga yang tertarik untuk bergabung dalam poros ini.
Selanjutnya, jika melihat poros Koalisi Indonesia Bersatu, sejak lama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah didapuk sebagai kandidat capres oleh Golkar. Namun, rasa-rasanya Partai Amanat Nasional (PAN) dan PPP, mencoba mencari peruntungan lain.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PAN beberapa waktu lalu, PAN justru mengumumkan nama Ganjar yang layak maju sebagai capres, sementara wakilnya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Nama Airlangga sama sekali tidak disebut oleh PAN. Bahkan, PPP, jika benar akan mengumumkan Ganjar sebagai capres, itu artinya peluang Airlangga untuk maju sebagai capres dalam koalisi juga makin kecil.
”Ada PDI-P yang sudah mengumumkan Ganjar sebagai capres. Ketika Ganjar diumumkan sebagai capres, dua parpol sudah langsung bergabung, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura."
Di luar itu, ada PDI-P yang sudah mengumumkan Ganjar sebagai capres. Ketika Ganjar diumumkan sebagai capres, dua parpol sudah langsung bergabung, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Hanura.
”Dan sangat mungkin, partai-partai politik lain yang belum deklarasi capres atau pun sudah punya jagoan capres tetapi capresnya tidak ada peminatnya, sangat mungkin bisa bergabung dengan PDI-P atau bergabung dengan koalisi lain,” ujar Adi.
Sebab, ia melihat, di ujung nanti, memang semua partai akan memasang daya tawar yang semakin tinggi. Kemudian, semua akan mulai terseleksi secara alam. ”Kalau capres yang diusung oleh partai itu tidak laku, tidak mendapatkan respons positif dari partai lain, ya, rasa-rasanya yang akan jadi sasaran untuk tumpuan koalisi adalah mereka yang sudah punya nama besar, seperti Ganjar, Prabowo, dan Anies,” ucapnya.
Artinya, dengan begitu, ujung-ujungnya partai akan merapat atau berkongsi dengan nama capres yang kuat, didukung oleh parpol yang kuat, dan yang diperebutkan bukan lagi capres, tetapi posisi cawapres.
Jika partai tidak segera mengumumkan siapa capres dan cawapres mereka yang akan diusung, tentu akan ada implikasinya. Salah satunya, daya tawar partai tersebut ke partai-partai lain semakin kecil. Padahal, jika partai sudah memiliki capres yang diusung, minimum mereka punya daya tawar yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat.
”Yang jelas, deklarasi capres oleh partai itu untuk menaikkan daya tawar politik ke partai-partai lain yang terutama partai lain itu membutuhkan kerja sama politik,” tutur Adi.