Cuti Boleh Diperpanjang, Produktivitas ASN Bergantung Pimpinan Instansi

Opsi memperpanjang cuti atau WFH bagi ASN demi mengurangi kepadatan arus balik, jangan sampai mengganggu pelayanan publik.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Antrean panjang kendaraan terlihat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Imbauan perpanjangan cuti atau bekerja dari rumah untuk aparatur sipil negara semestinya tak menurunkan produktivitas pemerintah. Namun, karena tidak ada parameter yang jelas dalam kebijakan ini, pelayanan publik dan kerja pemerintahan akan sangat bergantung pada pimpinan instansi masing-masing.

Mengantisipasi puncak arus balik yang diperkirakan jatuh pada 24 dan 25 April, Presiden Joko Widodo mengimbau aparatur sipil negara, personel TNI/Polri, dan pegawai BUMN untuk menunda kepulangan dengan memperpanjang cuti bila tidak memiliki kepentingan mendesak.

Selain itu, menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, opsi bekerja dari rumah atau WFH bisa diambil sepanjang berkoordinasi dengan atasan. Bekerja dari rumah dinilai sudah biasa diterapkan sejak masa pandemi Covid-19.

Pengajar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gabriel Lele, menilai kebijakan tersebut diperkirakan tidak terlalu banyak mengganggu produktivitas kerja pemerintahan. Sebab, aktivitas pemerintahan dan ekonomi umumnya baru bergerak normal sekitar dua pekan setelah libur Lebaran.

Baca Juga: ASN Bisa Memperpanjang Cuti atau Menerapkan WFH

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat mengikuti HUT Ke-45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (29/11/2016).

Meski demikian, birokrasi tetap harus mengantisipasi publik yang membutuhkan pelayanan pasca-libur panjang Lebaran. Untuk itu, efektivitas kerja pemerintah sangat bergantung pada pimpinan instansi masing-masing. Persoalannya, ia tak melihat parameter yang jelas untuk memastikan pimpinan instansi tetap menjalankan birokrasi guna melayani publik.

”Kebijakan ini tidak ada parameter yang jelas sehingga didelegasikan ke setiap kementerian/lembaga untuk menentukannya,” ujar Gabriel saat dihubungi, Selasa (25/4/2023).

Dengan imbauan dari Presiden itu, diperkirakan sebagian ASN akan menunda balik dari pulang kampung, kecuali bila sudah membeli tiket yang tak bisa diubah jadwalnya.

Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menilai, dengan waktu libur Lebaran yang sudah cukup panjang, pelayanan publik semestinya tetap bisa diefektifkan dengan menata ulang pegawai yang sudah masuk kantor. Selain itu, pelayanan daring juga perlu diterapkan secara efektif.

BAWASLU

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto (kanan), di Jakarta, Selasa (31/1/2022).

”Yang sudah bisa masuk kantor sementara membantu unit yang kosong agar pelayanan publik bisa tetap berjalan,” tambahnya.

Agus juga menilai pengalaman tiga tahun semasa pandemi Covid-19 semestinya bisa menjadi pembelajaran penting. Pelayanan daring maupun luring harus tetap bisa dijalankan dengan baik. Karena itu, pembenahan-pembenahan tetap harus dilakukan.

Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2023 Diubah Lebih Panjang

Mendadak

Imbauan Presiden supaya para pegawai, baik swasta maupun ASN, TNI/Polri, dan pegawai BUMN tersebut disampaikan Senin (24/4/2023). Imbauan ini terkesan diambil secara mendadak dan tak terencana. Sebelumnya, keputusan cuti bersama Idul Fitri 1444 Hijriah sepanjang 19-25 April sudah diambil sejak Maret lalu.

Ke depan, menurut Gabriel, semestinya ada pengaturan cuti bersama yang lebih cermat dengan mempertimbangkan kepadatan arus mudik dan balik Lebaran, jalannya pemerintahan dan ekonomi, serta kenyamanan pemudik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aparatur sipil negara (ASN) mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Ke-47 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Sistem cuti bergantian misalnya bisa diterapkan. Sebagian cuti menjelang Lebaran, sebagian cuti setelah Lebaran. Dengan demikian, penumpukan arus mudik dan balik bisa dikurangi.

Selain itu, lanjut Gabriel, semestinya semua pemimpin instansi pemerintah kembali memantau kerja para anggota stafnya setelah libur Lebaran. Cuti seharusnya bisa mengisi kembali daya produktivitas pegawai, bukan malah kinerja menurun setelah cuti panjang. Sanksi tegas bisa diterapkan untuk mendorong produktivitas ini.

Kementerian/lembaga pun merespons imbauan Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD, misalnya, segera meminta semua kementerian/lembaga dan BUMN untuk tidak mengadakan halalbihalal di pekan pertama kerja setelah cuti bersama Lebaran, melainkan di pekan kedua saja.

Menteri BUMN Erick Thohir malah meminta jajarannya Kementerian BUMN serta semua BUMN untuk tidak mengadakan halalbihalal. Namun, seperti dituliskannya di media sosialnya, semua diminta segera fokus menjalankan rencana perekrutan BUMN serta membuat pasar murah bersama.