Tiga Pekan Philip Disandera, Negosiasi Pembebasan Terus Berjalan

”Penyanderaan Philip sangat memukul dunia penerbangan. Sebesar 70 persen penerbangan pesawat Pilatus Porter terhenti. Ini membuat akses hanya bisa ditempuh melalui berjalan kaki atau helikopter,” ujar Susi Pudjiastuti.

DOKUMENTASI TPN-OPM

Pilot pesawat Susi Air PK-BVY, Philip Merthens, yang disandera kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka pimpinan Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 7 Februari 2023. Philip berkewarganegaraan Selandia Baru.

JAKARTA, KOMPAS — Pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, genap disandera selama 22 hari oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Hingga kini, Rabu (1/3/2023), manajemen Susi Air mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait upaya penyelamatan. Namun, upaya negosiasi untuk membebaskan Philip masih dilakukan.

Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus membakar pesawat Susi Air PK-BVY setelah mendarat di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, Selasa (7/2/2023) pukul 06.17 WIT. KKB melepaskan lima penumpang dan hanya menyandera pilot Susi Air, Philip, yang merupakan warga negara Selandia Baru.

Pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti, dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, mengatakan, upaya penyelamatan Philip masih belum membuahkan hasil. Philip merupakan salah satu pilot terbaik yang dimiliki Susi Air. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh langkah yang sedang ditempuh, termasuk negosiasi.

”Penyanderaan Philip sangat memukul dunia penerbangan. Sebesar 70 persen penerbangan pesawat Pilatus Porter terhenti. Hal ini membuat akses hanya bisa ditempuh melalui berjalan kaki atau helikopter,” ujar Susi.

WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

(Dari kiri ke kanan) Direktur Susi Air Nadine Pascale Kaiser; pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti; dan kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz; saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Pesawat Pilatus PC-6 Porter merupakan tipe pesawat sipil dengan satu baling-baling pada bagian depannya. Pesawat ini mampu mengangkut 5-7 penumpang dan maksimal 900 kilogram barang. Selain itu, Porter hanya terbang melalui rute yang tak dapat dilewati pesawat tipe Caravan.

Lumpuhnya penerbangan Porter membuat akses masyarakat Papua kian minim. Selain memindahkan orang, Porter juga dimanfaatkan sebagai transportasi barang. Muatannya mencakup obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Karena itu, Susi berharap penyelamatan Philip berlangsung mulus agar kehidupan masyarakat kembali seperti semula.

Pasukan TNI-Polri masih menantikan upaya negosiasi dari Pemerintah Kabupaten Nduga dengan pihak Egianus Kogoya. Apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, maka upaya penegakan hukum akan ditempuh untuk membebaskan Philip.

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, menuturkan, penyanderaan Philip juga memicu ketakutan bagi banyak pilot Susi Air lainnya. Dia tak dapat menjelaskan ketakutan seperti apa yang dimaksud. Namun, pihaknya mengkhawatirkan gelombang pengunduran diri para pilot.

Selain itu, dia juga membantah kedekatan pilot mereka dengan KKB pimpinan Egianus. Foto yang beredar luas terkait kedekatan pilot dengan KKB disebut Donal sudah direkayasa oleh untuk kepentingan tertentu.

”Belum ada informasi perlakuan apa yang diterima pilot saat penyanderaan. Hanya foto-foto yang beredar. Foto itu pun sudah di-spin oleh segelintir orang untuk menampilkan wajah Philip yang tidak tampak seperti stres saat penyanderaan,” ungkap Donal.

Baca juga : Panglima TNI: Penegakan Hukum dan Pendekatan Persuasif Dikedepankan di Papua

DOKUMENTASI KOMPAS TV BIRO SORONG

Pesawat Susi Air yang melayani penerbangan perintis di Papua Barat Daya.

Upaya penyelamatan

Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring selaku komandan komando pelaksana operasi TNI untuk pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Merthens, mengatakan, berdasarkan informasi terakhir, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu dalam keadaan selamat hingga saat ini.

Dia menyatakan, pasukan TNI Polri masih menantikan upaya negosiasi dari Pemerintah Kabupaten Nduga dengan pihak Egianus Kogoya. Apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, maka upaya penegakan hukum akan ditempuh untuk membebaskan Philip.

Baca juga : Pembebasan Pilot Susi Air, Tim Negosiasi Diterjunkan Bertemu Kelompok Egianus

”Kami akan melakukan berbagai upaya untuk menemukan Philip dalam kondisi selamat. Saat ini upaya negosiasi antara pemda Nduga dan kelompok Egianus masih terus berjalan,” kata Juinta.

Penjabat Bupati Nduga Namia Gwijangge menambahkan, pihaknya menggunakan cara persuasif agar kelompok Egianus melepaskan Philip. Tim negosiasi akan berupaya untuk berbicara secara langsung dengan Egianus. ”Kami akan mencoba dengan maksimal untuk membebaskan Philip dalam kondisi selamat. Mudah-mudahan Tuhan membantu perjuangan kami dan membuka hati nurani Egianus untuk membebaskan Philip,” kata Namia.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Komandan Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring saat ditemui di Jayapura pada Kamis (30/6/2022).

Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), Sebby Sambom, saat dihubungi Kompas menyatakan bahwa Philip dalam kondisi sehat. Ia juga menegaskan, TPN OPM sama sekali tidak akan membebaskan Philip hanya untuk keuntungan pribadi. ”TPN OPM menyatakan penyanderaan Philip sebagai jaminan untuk negosiasi terkait aspirasi politik TPN OPM. Apabila tidak ada solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, maka nyawa Philip terancam,” ucap Sebby.

Baca juga : Berusaha Bebaskan Pilot Susi Air, Pemerintah Utamakan Persuasi

Direktur The Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib memandang informasi yang dimiliki TNI-Polri sudah sangat cukup untuk proses penyelamatan. Hal ini juga mengingat rekam jejak Juinta sebagai spesialis pembebasan sandera. Metode paling baik yang dapat ditempuh, menurut Ridwan, adalah pembebasan tanpa syarat. Namun, negosiasi itu sangat bergantung pada dinamika lapangan yang kerap berubah setiap hari.

”Di sisi lain, penyanderaan ini menguntungkan KKB dari sisi pemberitaan. Saya menyarankan hal ini tidak perlu diulas terlalu banyak di media karena akan merugikan Indonesia pada tatanan internasional,” pungkas Ridwan.