Cegah Masyarakat Jadi Korban Hoaks, Ketua MPR Ajak Politisi Perkuat Literasi Politik

Sebaran kabar bohong dan disinformasi diprediksikan semakin meningkat pada Pemilu 2024. Hal ini perlu diantisipasi dengan penguatan literasi politik.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Mural bertema no hoax menghiasi tembok di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Selasa (5/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak politisi dan Komisi Pemilihan Umum untuk bersama-sama memperkuat literasi politik masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban politik karena hoaks dan disinformasi menjelang Pemilihan Umum 2024. Literasi politik menjadikan masyarakat kritis dalam memandang politik serta kekuasaan.

Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (3/2/2023), mengatakan, literasi politik masyarakat penting untuk diperkuat terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menilai, penguatan literasi politik sangat krusial mengingat banyaknya hoaks dan disinformasi saat Pemilu 2019.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Berkaca pada pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, Bambang memprediksi sebaran kabar bohong dan disinformasi semakin meningkat pada Pemilu 2024. Ia pun mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan politisi sebagai peserta pemilu untuk bekerja sama meningkatkan literasi politik tersebut.

Baca juga: Pemilu Masih Dua Tahun Lagi, Hoaks Politik Sudah Masif

”Caranya bisa melalui digital di media massa ataupun media sosial atau melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Semuanya dilakukan agar masyarakat mampu menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Masyarakat Antifitnah Indonesia mencatat, sebanyak 441 hoaks politik muncul sejak Januari-Oktober 2022. Konten hoaks tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu lebih banyak menyerang figur potensial bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan penyelenggara pemilu (Kompas.id, 30/11/2022).

Adapun KPU menyiapkan upaya preventif dan kuratif untuk mengantisipasi dampak dari hoaks tersebut. Salah satu upaya tersebut ialah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Siber untuk memetakan hoaks apa saja yang berpotensi dilancarkan kepada KPU.

Literasi politik masyarakat penting untuk diperkuat terutama menjelang Pemilu 2024.

Bambang menambahkan, KPU dan politisi juga dapat memfokuskan pendidikan politik bagi para pemilih pemula dan generasi muda. Itu bisa dilakukan dengan memasifkan sosialisasi pendidikan politik hingga melibatkan mereka untuk berpartisipasi langsung dalam pemilu dan pemilihan.

Harapannya, lanjut Bambang, pendidikan politik mampu menciptakan pribadi yang melek politik, cerdas, kritis, dan sadar akan hak dan kewajiban.

”Selain itu, mampu menciptakan pribadi yang konstruktif dalam memandang politik dan kekuasaan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Kegaduhan Minus Pendidikan Politik

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengingatkan, salah satu tugas parpol memang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, peran-peran pendidikan pemilih masih bertumpu pada media, akademisi, dan masyarakat sipil karena parpol selalu menginginkan imbal balik dalam setiap aktivitasnya (Kompas.id, 3/1/2022).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga dengan disabilitas pendengaran menyimak penjelasan dari petugas melalui bahasa isyarat saat mengikuti pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di Kantor Bawaslu Kota Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (19/6/2022).

Menurut analisis Litbang Kompas pada Januari 2023, melaksanakan pendidikan politik perlu pula dipahami sebagai bagian tanggung jawab dibentuknya partai politik. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Di undang-undang itu disebutkan, salah satu fungsi partai dari pembentukan partai diperuntukkan sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.