”Bapak Perintis Indonesia Maju” Bagi Presiden dari Pemuda Muhammadiyah

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Pemuda Muhammadiyah menyampaikan harapan agar kepemimpinan bangsa ke depan jangan sampai selalu dimulai lagi dari nol setiap pergantian kepemimpinan.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023). PP Pemuda Muhammadiyah mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Muktamar Ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-24 Februari mendatang.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka Muktamar Ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan digelar pada 21-24 Februari 2023. Dalam muktamar itu, Pemuda Muhammadiyah akan menyematkan julukan ”Bapak Perintis Indonesia Maju” bagi Presiden Jokowi.

”Kalau bapak infrastruktur, ganti presiden nanti diresmikan baru lagi yang ini diklaim orang lain. Kalau bapak infrastruktur menjadi stagnan, bukan menjadi harapan, bukan menjadi suatu value yang bisa diteruskan menjadi diskusi anak-anak muda,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Julukan ”Bapak Perintis Indonesia Maju”, katanya, diharapkan bisa diterima banyak kalangan karena kerja-kerja yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Dalam pertemuan dengan Presiden, PP Pemuda Muhammadiyah juga memberi masukan agar kepemimpinan bangsa ke depan jangan sampai selalu dimulai lagi dari nol.

”Dengan anekdot bahwa kepemimpinan bangsa ini tidak boleh dimulai dengan kepemimpinan pom bensin. Mulai dari nol. Setiap pergantian kepemimpinan, selalu gaya kepemimpinan pom bensin, selalu dari nol. Kami berharap kalau sudah melangkah ke-5, tidak boleh turun ke bawahnya, tapi harus maju,” tambahnya.

TANGKAPAN LAYAR

Di laman media sosialnya pada Senin (30/1/2023), Presiden Joko Widodo kembali mengunggah gambar ilustrasi tentang berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai Indonesia.

Di laman media sosialnya, Senin (30/1/2023), Presiden Jokowi juga kembali mengunggah gambar ilustrasi tentang berbagai kemajuan pembangunan yang telah dicapai Indonesia. Pembangunan itu mulai dari bendungan, beragam prasarana transportasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara. ”Selamat pagi. Mari bersama melangkah menuju Indonesia maju,” ujar Presiden.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, PP Pemuda Muhammadiyah yang diwakili oleh Sunanto, Zulfikar (sekretaris jenderal), Zaidi Basiturrozak (bendahara umum), Dedi Irawan (ketua), dan Andrian (wakil sekjen) juga berbincang tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Lokasi penyelenggaraan muktamar juga sengaja mengambil tempat di Kalimantan Timur sebagai wujud dorongan dan dukungan Pemuda Muhammadiyah bagi pembangunan IKN.

”Karena saya melihat tidak hanya persoalan cita-cita Pak Presiden Jokowi. Tapi ini melihatnya adalah pembangunan yang menjadi harapan dan pemerataan yang diharapkan selama ini masih renggang antara daerah satu dan daerah yang lain. Kami harap dengan pembangunan ini timbul harapan bagi anak-anak bangsa,” kata Sunanto.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023). PP Pemuda Muhammadiyah mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Muktamar Ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-24 Februari mendatang.

Pembangunan IKN juga diharapkan menumbuhkan budaya baru yang menimbulkan harapan baru. ”Kata Pak Presiden, bangunan (istana) ini, bangunan kolonial. Maka, jangan-jangan pikiran kita juga terbangun karena kolonial. Itu kira-kira, maka perlu ada, bahwa bangsa ini maju, besar, dan bisa membangun kemandirian itu sendiri, tanpa harus terbayang-bayangi oleh masa-masa lalu. Itu yang diharapkan,” tuturnya.

Menurut Sunanto, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan cita-cita pribadi Presiden. Cita-cita pemindahan ibu kota sudah ada sejak masa Presiden Soekarno. Selain itu, pembangunan IKN bertujuan bagi pemerataan pembangunan di Jawa dan luar Jawa.

”Ini perlu didukung dan kami berupaya untuk bisa menjelaskan dan menghadirkan pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk kita bisa lihat langsung. Tidak hanya soal fisiknya, tapi soal cita-citanya. Itu yang kami konstruksi dan kami harapkan. Jadi, perdebatannya tidak soal fisik, tetapi tentang gagasan besarnya,” ujar Sunanto.

Menjaga ”legacy”

Terkait tahun politik, Presiden Jokowi juga berpesan agar Pemuda Muhammadiyah bisa mewujudkan harmoni sesuai dengan tema muktamar ”Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Indonesia”. ”Bagaimana nanti polarisasi politik atau politik identitas diminimalisasi sebanyak mungkin, seminimal mungkin,” kata Sunanto.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana pembangunan hunian pekerja konstruksi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (23/11/2022). Target jumlah hunian ini adalah 22 rumah susun yang dibangun dengan pagu anggaran Rp 584,24 miliar dengan masa pembangunan Agustus 2022 sampai Mei 2024.

Pemuda Muhammadiyah dan Presiden Jokowi juga berdiskusi terkait proses demokrasi agar berjalan lancar dan tepat waktu. ”Kami mengusulkan jangan sampai legacy besar Bapak terhambat oleh keinginan segelintir orang untuk isu perpanjangan, penundaan (pemilu). Kami harap Bapak tetap jadi bapak bangsa, bapak negarawan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan konstitusi,” tambahnya.

Pemuda Muhammadiyah berharap pergantian kepemimpinan ke depan bisa berjalan secara demokratis. ”Dengan suasana persaingan yang memang sehat sesuai dengan moto kami fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan),” ucap Sunanto.

Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden naik turun di ruang publik setahun terakhir. Wacana ini telah ditolak oleh banyak tokoh, termasuk oleh Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam wawancara khusus di kediaman pribadinya di Jakarta, Megawati mengatakan, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. Berbagai wacana yang bisa mengganggu Pemilu 2024 juga ditolaknya.

Baca juga : Penundaan Pemilu Kembali Heboh, Megawati Tegaskan Penolakan

”Kemarin itu, kan, ada heboh-heboh mau perpanjangan (masa jabatan presiden) atau penundaan pemilu. Saya terang saja langsung enggak usah mikir, enggak, begitu saja,” ujarnya seperti dikutip Kompas.id (10/1/2023).

Megawati mengingatkan, sistem demokrasi, termasuk aturan mengenai masa jabatan presiden selama dua periode, merupakan kesepakatan bersama. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, hendaknya bangsa Indonesia konsisten dengan keputusan tersebut.