Penundaan Pemilu Kembali Heboh, Megawati Tegaskan Penolakan

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam wawancara khusus dengan "Harian Kompas", mengingatkan, sistem demokrasi, termasuk aturan mengenai masa jabatan presiden selama dua periode merupakan kesepakatan bersama.

RON

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika menerima wawancara khusus Harian Kompas di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakan terhadap gagasan penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode. Sistem demokrasi yang telah diterapkan semestinya terus dimatangkan. Bangsa Indonesia pun diminta konsisten dengan kesepakatan yang telah dibakukan dalam konstitusi.

Bagi Presiden Ke-5 RI tersebut, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. Berbagai wacana yang bisa mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi itu pun secara tegas ia tolak.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

“Kemarin itu, kan, ada heboh-heboh mau perpanjangan (masa jabatan presiden) atau penundaan pemilu. Saya terang saja langsung enggak usah mikir, enggak, begitu saja,” ujarnya saat diwawancarai Kompas di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Megawati mengingatkan, sistem demokrasi, termasuk aturan mengenai masa jabatan presiden selama dua periode merupakan kesepakatan bersama. Hal tersebut juga telah dituangkan ke dalam konstitusi. Oleh karena itu, hendaknya bangsa Indonesia konsisten dengan keputusan tersebut.

Baca juga: Cakrawala Pandangan yang Luas, Kedalaman Batin, dan Ikatan dengan Rakyat

RON

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika menerima wawancara khusus Harian Kompas di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023).

“Yang memutuskan dua periode dulu itu siapa? Memangnya saya? Kan, tidak. Lalu kalau mau diubah, nanti pakai apa perundang-undangannya, kan, makin ruwet,” kata Megawati.

Tak hanya soal konsistensi, menurut Megawati, sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia semestinya terus dimatangkan. Misalnya, membuat aturan tentang partai politik yang bisa menjadi peserta pemilu.

Menurut Megawati, semestinya parpol-parpol baru yang tidak ada di parlemen tidak bisa langsung mengikuti pemilu. Mereka harus lebih dulu membuktikan bisa bekerja untuk rakyat. Hal itu penting karena parpol adalah organisasi politik, bukan bisnis.

Sebelumnya, dalam acara Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA, pada akhir April 2022, Megawati mengaku heran dengan usulan penundaan pemilu. Sebab, saat ini pemerintah tengah berjibaku dalam penanganan pandemi Covid-19 dan harus ditambah lagi masalah lain, yakni usul penundaan pemilu.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu dan Pilkada Digelar pada 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika memaparkan pandangannya dalam wawancara khusus dengan Harian Kompas di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (9/1/2023).

"Apa enggak pontang-panting udah kena pandemi, sudah gitu dari sisi kepemerintahan segala macem hanya gara-gara sebuah keinginan penundaan yang sudah tegas-tegas dikatakan oleh presiden tidak ada penundaan. Kurang apa lagi?" tutur Megawati.

Oleh karena itu, Megawati menyatakan PDI-P menolak tegas usulan penundaan Pemilu 2024 dan menyebut pemilu tetap sesuai jadwal pada 2024. "Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no. Enggak ada penundaan sama sekali, tetap berjalan dengan apa adanya," ucapnya.

Konsolidasi partai

Sementara itu, berdasarkan pantauan di JIExpo Kemayoran, massa kader PDI-P telah berduyun-duyun memasuki arena HUT ke-50 PDI-P. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna merah dengan gambar banteng moncong putih.

Ribuan Satgas Cakra Buana juga telah berkumpul di halaman depan JIExpo Kemayoran. Mereka terlihat berbaris rapih di lokasi acara dan menyanyikan yel-yel penyemangat menyambut HUT emas partai berlambang banteng moncong putih itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terpasang di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (5/1/2023).

Sejumlah petugas keamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan kepolisian juga telah disiagakan di lokasi acara. Menurut agenda, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo akan hadir di acara HUT PDI-P tersebut.

Peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Karena itu, sifatnya lebih ke internal guna memperkuat jati diri PDI-P sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial.

Tema yang diusung dalam HUT ke-50 PDI-P kali ini adalah "Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam"; dengan sub-tema: “Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya".

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, persiapan menuju puncak peryataan HUT ke-50 PDI-P ini, bisa menyaksikan soliditas partai dalam wajah kekuatan arus bawah partai. Soliditas itu akan ditampilkan melalui atraksi Satgas Cakra Buana PDI-P. Satgas tersebut dulu berjuang membela Megawati dan PDI saat itu, ketika berhadapan dengan pemerintahan yang otoriter.

Baca juga: Kejutan PDI-P Belum Tentu soal Capres

DOKUMENTASI PDI-P

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyalami anggota Satuan Tugas Cakra Buana pada Apel Akbar, Jumat (6/1/2023), di Cibubur, Jakarta Timur.

"Maka kami tampilkan satgas partai dan juga semangat dari marching band partai dan gladi kotor, serta gladi resik, kami meyakini bahwa acara besok mampu mempersembahkan suatu gambaran sejarah perjuangan yang panjang dari PDI-Perjuangan," ujar Hasto.

Hasto menambahkan, dalam peringatan HUT ke-50 PDIP, akan ada tamu spesial yakni kader partai sekaligus Presiden Jokowi.

"Kami akan menghadirkan suatu tamu yang istimewa, kader partai yang telah digembleng dari bawah, yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto.