Presiden Jokowi-Surya Paloh Gelar Pertemuan Tertutup di Istana
Bersamaan dengan kunjungan Partai Nasdem ke Partai Gerindra dan PKB pada Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Kamis (26/1/2023) sore. Pertemuan sekitar satu jam tersebut merupakan bagian dari silaturahmi dan membangun kebersamaan antar-kedua tokoh.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi bisa dikatakan bersamaan dengan pertemuan antara Partai Nasdem dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Kamis siang, sejumlah elite Nasdem menyambangi kantor Sekretariat Bersama Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/1/2023), mengatakan, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi berlangsung sekitar satu jam. Ia tidak tahu persis isi pertemuan tersebut karena dirinya belum bertemu dengan Surya Paloh.
Isi pertemuannya, saya sendiri belum konfirmasi ke Pak Surya. Tetapi, saya yakin, pasti kalau Pak Surya bertemu Pak Jokowi adalah dalam rangka silaturahmi, membangun kebersamaan.
Namun, ia meyakini, jika kedua tokoh itu bertemu, itu tak jauh-jauh berbicara soal membangun kebersamaan dan bagian dari silaturahmi. ”Isi pertemuannya, saya sendiri belum konfirmasi ke Pak Surya. Tetapi, saya yakin, pasti kalau Pak Surya bertemu Pak Jokowi adalah dalam rangka silaturahmi, membangun kebersamaan,” ujarnya.
Sugeng kemudian menyinggung pentingnya membangun kebersamaan di antara semua pihak, apalagi krisis ekonomi di depan. Meskipun ekonomi Indonesia terlihat masih tumbuh, hal itu tidak bisa menjadi jaminan ekonomi Indonesia bisa terus bertahan di tengah kondisi sulit. Semua pihak harus saling menjaga.
”Kan, semua lantas mengingat kepentingan lebih besar, lantas bertemu, membangun kebersamaan. Apalagi, kita akan ada agenda bangsa yang penting, pemilu dan lain-lain. Bayangkan kalau kedua tokoh ini bertemu, menyejukkan,” katanya.
Terlebih, secara politik, Nasdem telah berkomitmen berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sampai tahun 2024. Ini merupakan moral etika politik yang terus dipegang teguh oleh Nasdem. Apalagi, sebagaimana diketahui, Nasdem merupakan partai pertama yang memberikan dukungan terhadap Jokowi saat maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
”Kalau dikatakan orang, kemarin ada sedikit komunikasi kurang, ya, itulah manusia biasa, tetapi ini, kan, sudah bertemu, silaturahmi. Insya Allah suasananya jauh lebih baik, membangun kebersamaan tadi,” ucap Sugeng.
Sugeng membantah bahwa pertemuan Surya Paloh dengan Presiden berkaitan dengan pertemuan Nasdem dengan koalisi Gerindra-PKB, kemarin. Ia menegaskan, Nasdem sangat terbuka menjalin komunikasi politik dengan siapa pun.
”Kita tidak boleh menjalankan ke yang satu dan meninggalkan yang lain. Jadi, tetap dengan komunikasi politik yang baik. Itu yang diajarkan Pak Surya. Dengan politik rendah hati, komunikasi dengan siapa pun, memosisikan siapa pun dalam titik ekual, kebersamaan,” kata Sugeng.
Kebersamaan ini penting karena para tokoh nasional dan partai politik memiliki posisi yang sangat strategis. Jika hubungan di antara mereka terpecah, masyarakat juga akan ikut terbelah.
Saat ditanyakan apakah pertemuan Surya Paloh dan Presiden Jokowi juga membahas soal perombakan kabinet, Sugeng tidak mengetahuinya. Ia justru menegaskan kembali sikap politik Nasdem yang akan terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas. Jika terjadi perombakan kabinet, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
”Sekali lagi, Nasdem tegas, itu hak prerogatif Presiden. Kalau dipandang perlu dalam rangka ini, dalam rangka itu, dan jauh lebih baik, ya, sudah. Level kami sampai kayak gitu. Cuma kami menegaskan komitmen kami, tanpa mahar, tanpa syarat, ya, sudah diberikan terbaik. Kami support terus,” ujar Sugeng.
Ia pun menyebut, hubungan Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejauh ini berjalan dengan baik. Jika Demokrat dan PKS berencana membentuk sekretariat bersama, itu merupakan bagian dari dinamika politik dan Nasdem menghargai itu.
”Jadi, kalau ada dinamika ini-itu, ada sekretariat bersama, itu bagian dari proses politik. Semua, kan, ada takarannya. Kan, ada presidential threshold. Semua masih cair,” kata Sugeng.
Sekali lagi, lanjut Sugeng, Nasdem membuka komunikasi seluas-luasnya kepada siapa pun. Sebab, Nasdem menyadari, bangsa ini tidak bisa dibangun hanya sebagian kelompok. Sejauh ini, belum ada rencana pertemuan antara Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS.
Sinyal ”reshuffle”
Perihal pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh juga dibenarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmudin. ”Betul ada pertemuan tersebut kemarin (Kamis) sore,” ujar Bey saat dihubungi Jumat ini.
Kepada wartawan seusai meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung, Jakarta, Selasa (24/1/2023), Presiden Jokowi juga kembali melempar sinyal perombakan kabinet. Ketika ditanya wartawan apakah perombakan kabinet akan kembali terjadi pada Rabu Pon, Rabu (1/2/2023), Presiden mengatakan, ”Tunggu.”
Sebelumnya, dalam beberapa kali perombakan kabinet, Presiden juga menemui Paloh dalam pertemuan empat mata di Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain pertemuan yang bersifat internal dan tertutup bagi media seperti kali ini, Surya Paloh juga tampak diundang jelang pelantikan ketika terjadi perombakan kabinet.
Pada 15 Juni 2022, misalnya, Surya Paloh tampak hadir di antara para ketua umum parpol jelang pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Negara. Kala itu, Presiden Joko Widodo menerima para ketua umum partai politik koalisi pemerintah.
Selain Paloh, kala itu, Presiden Jokowi juga mengundang makan bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.