KSP: BLT BBM Turut Meredam Kenaikan Angka Kemiskinan

Kantor Staf Presiden mengklaim BLT BBM dapat meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari persentase kenaikan angka kemiskinan yang mampu ditahan di angka 9,57 persen pada September 2022.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak-anak pemulung bermain di hunian berlatar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/1/2023). BPS mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 200.000 orang dari Maret ke September 2022 sehingga total jumlah penduduk miskin per akhir September 2022 mencapai 26,36 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebanyak 26,36 juta orang atau naik 200.000 orang dari posisi Maret 2022. Kantor Staf Presiden menilai bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM ikut meredam kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sehingga tidak meningkat melebihi jumlah tersebut saat terjadi kenaikan harga BBM global.

”Berdasarkan data dan kajian yang ada, kebijakan BLT BBM salah satu yang berhasil meredam kenaikan angka kemiskinan yang menjadi kekhawatiran banyak pihak,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo di Gedung Bina Graha, Jakarta, melalui siaran pers, Kamis (19/1/2023).

Peran kebijakan BLT BBM tersebut dibuktikan dengan persentase kenaikan kemiskinan pada September 2022 yang mampu ditahan di angka 9,57 persen.

Menurut Abraham, peran kebijakan BLT BBM tersebut dibuktikan dengan persentase kenaikan kemiskinan pada September 2022 yang mampu ditahan di angka 9,57 persen. Padahal, dia menuturkan, saat terjadi kenaikan harga BBM global, studi Smeru Research Institute memprediksi angka kemiskinan pada September 2022 sebesar 11 persen.

Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM

Sebelumnya, saat merilis berita resmi statistik pada Senin (16/1/2023), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menuturkan, pada September 2022 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,57 persen atau naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan dengan posisi September 2021, persentase penduduk miskin pada September 2022 tersebut menurun 0,14 persen.

Baca juga: Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah

Margo menuturkan, tingkat kemiskinan pada September 2022 kondisinya belum pulih apabila dibandingkan dengan kondisi prapandemi Covid-19. Sebagai perbandingan, pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin dan rasio kemiskinan di Indonesia tercatat 25,14 juta orang dan 9,41 persen.

”Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh kondisi tenaga kerja, di mana belum sepenuhnya angkatan kerja mampu terserap di pasar kerja akibat pandemi,” kata Margo.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo memberikan banyak pesan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi Forkopimda di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023). Pesan itu terkait pengendalian inflasi, kemudahan investasi, stabilitas keamanan kawasan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan tengkes.

Optimistis menurun

Abraham menyatakan optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan terus menurun pada tahun 2023. Keyakinan ini didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh positif. Apalagi, pemerintah telah berhasil mengendalikan pandemi dan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selain itu, menurut Abraham, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Dalam waktu dekat, yakni pada triwulan I-2023, Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan program sembako untuk 18,8 juta keluarga dan program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga.

”Angka tersebut sama besar ketika kita sedang menghadapi pandemi tahun lalu. Jadi, meski sudah tidak ada PPKM, besaran bansos tetap sama seperti saat masih ada PPKM,” katanya.

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat rentan.

Baca juga: Luhut Minta Pemda Pertahankan Bantuan Obat dan Bansos Covid-19

Pada kesempatan itu, Abraham juga mengingatkan soal krisis geopolitik dan krisis ekonomi global yang masih menjadi ancaman pada 2023. ”Pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut agar tidak menambah beban dan jumlah masyarakat miskin,” katanya.

KANTOR STAF PRESIDEN

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo

KSP mengapresiasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum sempurna. ”Bisa dikatakan hasil penyaluran bansos sudah baik meski belum sempurna. Dari segi realisasi, kesesuaian, tepat waktu, dan tepat jumlah hampir tidak ada masalah,” kata Abraham.

Baca juga: Dalam Sehari Distribusi BLT BBM Capai 3 Juta

Menurut dia, persoalan hanya pada isu administrasi dan sosialisasi di beberapa kota. Namun, telah pula terlihat ada perbaikan dari Oktober ke Desember 2022. Hal ini tergambar dari hasil survei penyaluran BLT BBM di 10 kabupaten/kota dengan 1.295 responden oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta KSP.

Berdasarkan survei dimaksud, realisasi penyaluran bansos BLT BBM mencapai 95,8 persen pada Oktober 2022 dan 99 persen pada Desember 2022. Adapun ketepatan waktu, kesesuaian, dan ketepatan jumlah penyaluran bansos di 10 kabupaten/kota tersebut mencatatkan angka 100 persen.