Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak mendongkrak harga pangan dan nonpangan penyumbang garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin bertambah 0,2 juta jiwa.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Suasana permukiman padat yang sebagian besar dihuni warga miskin di tepi Sungai Ciliwung yang membelah wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (10/10/2022). Tingginya target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen di tahun 2023 perlu didukung dengan keberpihakan lewat kebijakan dan politik anggaran pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa. Angka itu meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan dengan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring naiknya harga bahan bakar minyak dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin.

Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1/2023), menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 persen dari total penduduk pada September 2022. Angka tersebut meningkat dari Maret 2022 yang tercatat 9,54 persen.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, ada sejumlah hal yang terjadi pada triwulan III-2022, antara lain penurunan upah harian buruh tani dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja.

Baca juga: Kolong Jembatan, Tempat Berlindung Penduduk Miskin Jakarta

Menurut Margo, upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Hal itu dinilai sebagai langkah positif. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan. Garis kemiskinan ikut meningkat.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan sosial tersalur secara proporsional. Kendati ketidaktepatsasaran masih akan sulit diatasi sepenuhnya, potensi penyalahgunaan bantuan perlu ditekan sekecil mungkin.

”Sebab, hal itu juga ikut menentukan pencapaian target penurunan (angka) kemiskinan. Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi inisiatif yang bagus. Sekarang kita tunggu hasilnya. Pendataan (yang akurat) penting,” kata Yusuf.

Selain itu, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Bukan hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, melainkan bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi.

Sebelumnya, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki menyatakan, lewat Regsosek, basis data nasional yang mencakup profil kondisi sosial-ekonomi seluruh penduduk akan menjadi bekal utama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

”Seharusnya, melalui pendataan ini, program pembangunan pemerintah ke depan bisa lebih fokus pada kebutuhan masyarakat dan kualitas belanja negara juga bisa semakin meningkat. Selama ini ada inefisiensi anggaran karena kurangnya data yang berkualitas,” ujarnya (Kompas, 1 November 2022).

Prioritas nasional

Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, menginstruksikan jajarannya untuk tetap optimistis, tetapi waspada menghadapi kondisi perekonomian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 harus difokuskan pada program produktif dan menyelesaikan prioritas nasional.

Presiden meminta agar APBN 2023 difokuskan untuk menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan tengkes, penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan agenda menjelang pemilu.

Seusai sidang tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimenyatakan, Presiden meminta untuk tetap waspada karena, menurut proyeksi IMF (Dana Moneter Internasional), sepertiga ekonomi dunia atau 43 persen negara diperkirakan mengalami resesi tahun ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga momentum pemulihan ekonomi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sejumlah menteri berbincang saat akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023). Presiden minta untuk APBN 2023 difokuskan pada program yang produktif, utamanya dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Ada sejumlah strategi terkait penggunaan APBN 2023. Pertama, belanja untuk ketahanan pangan dianggarkan Rp 104,2 triliun. Dana itu diharapkan dapat menjaga ketahanan dan stabilitas pangan nasional.

Sementara belanja di sektor perlindungan sosial dianggarkan Rp 476 triliun. Alokasi ini berfungsi melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi. ”Ketahanan energi (dianggarkan) Rp 341 triliun untuk menjaga agar (tak terjadi) guncangan energi,” ujar Sri Mulyani.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, perlu optimalisasi belanja untuk program padat karya, baik di kota maupun desa. Selain itu, kerja sama dari pemerintah ke pemerintah dan program pekerja migran diperluas.

Terkait potensi PHK dalam jangka pendek, kata Airlangga, pemerintah pusat dan daerah didorong menyerap produk dalam negeri. Upaya jangka menengah ditempuh melalui perbaikan di sektor industri, mulai dari rantai pasok, sumber daya manusia, hingga riset dan pengembangan.

Baca juga: Penduduk Miskin di Indonesia Bertambah

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Deretan hunian semipermanen berdiri tepian Kali Ciliwung di kawasan Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Senin (16/1/2023).

Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, meyakini pemerintah telah berhitung dengan sederet regulasi yang ada. Namun, masyarakat perlu terus didorong agar tetap optimitis dalam kegiatan ekonomi serta pandai mengatur keuangan sebagai antisipasi akan ancaman ketidakpastian.

Di sisi lain, pada 2023 atau setahun menjelang pemilihan umum, belanja politik dari partai politik akan menambah uang beredar. ”Misalnya, dalam pemasangan baliho, pasti akan ada keuntungan yang bisa dinikmati masyarakat. Bukan politik uang, melainkan ongkos politik yang mungkin akan banyak terjadi di tahun ini,” kata Amirullah.

Sebelumnya, Sri Mulyani dalam telekonferensi pers Realisasi APBN 2022, Selasa (3/1/2023), mengatakan, pada 2022, APBN tetap sebagai shock absorber utama. Subsidi dan kompensasi pun menjadi perlindungan bagi masyarakat di tengah melonjaknya harga minyak. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sepanjang 2022 yakni 97 dollar AS per barel, jauh di atas asumsi awal yang 63 dollar AS per barel.

”Kalau waktu itu tidak dilakukan berbagai penyesuaian, harga minyak bisa naik empat kali lipat. Seperti di Eropa yang sekarang mengalami pelemahan ekonomi yang dahsyat. Sementara pertalite hanya naik 30 persen dan diesel pun relatif modest. Ini karena kita tetap melindungi momentum pemulihan ekonomi. Namun, konsekuensinya, subsidi dan kompensasi (energi) melonjak lebih dari tiga kali lipat,” kata Sri Mulyani.