Mahfud MD Bantah Intervensi Istana untuk Loloskan Partai Peserta Pemilu

Menko Polhukam Mahfud MD memang sempat menghubungi Sekjen KPU. Namun, saat itu, ia justru mengingatkan KPU agar profesional karena ia mendengar isu pesanan terkait kepesertaan parpol di Pemilu 2024.

PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Mahfud MD

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membantah tudingan intervensi dari pemerintah untuk meloloskan sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024. Dugaan intervensi itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih saat rapat dengar pendapat di Komisi II DPR, Rabu (11/1/2023).

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat membuka bukti komunikasi berupa pesan singkat antar-anggota KPU provinsi terkait perintah dari KPU RI untuk mengubah data verifikasi faktual parpol calon peserta Pemilu 2024. Dalam tangkapan layar pesan Whatsappitu tertulis instruksi dari KPU untuk meloloskan Partai Gelora di akun sistem informasi partai politik (sipol).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Sesaat lagi Sekjen akan perintahkan Sekretaris Provinsi berkomunikasi dengan admin sipol beberapa kota atau kabupaten untuk MS (memenuhi syarat)-kan Gelora. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana lewat Mendagri, Menko Polhukam, dll,” ujar Hadar membacakan isi percakapan antar anggota KPU Provinsi itu.

Terkait dengan dugaan intervensi dari pemerintah itu, Mahfud MD menampiknya. Menurut dia, pada 10 November 2022, dirinya memang menelepon Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Namun, telepon itu bukan untuk meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu. Dia hanya menegur KPU agar berlaku secara profesional. Sebab, dia mendengar ada isu bahwa ada pesanan-pesanan dari kekuatan di luar untuk meloloskan atau mengganjal partai tertentu untuk menjadi peserta pemilu. ”Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional. Jangan menerima pesanan dari luar,” ungkap Mahfud.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Setelah itu, Mahfud sempat bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sebuah acara peluncuran TV Pemilu di stasiun televisi swasta. Saat pertemuan itu, dia juga menyampaikan kepada Hasyim bahwa dia menelepon Sekjen KPU karena ada isu ketidakprofesionalan KPU. Dia meminta aturan kepemiluan ditegakkan secara adil.

”Itu yang saya lakukan, yaitu mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU. Saya juga masih punya pesan singkat dan data komunikasi dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab, setelah saya telepon, dia mengirim data hasil verifikasi,” lanjutnya.

Dia menyayangkan, Koalisi Kawal Pemilu Bersih menayangkan tangkapan layar itu tanpa konfirmasi kepada dirinya. Dia khawatir penafsiran sepihak dari komunikasi pesan singkat itu salah tanpa konfirmasi kebenaran dari pihak-pihak yang disebut. Kemudian, informasi itu dijadikan sebagai konsumsi publik.

Rapat dengar pendapat antara koalisi dan Komisi II di DPR, Rabu, sempat terbuka bagi publik selama 22 menit. Setelah itu, pimpinan rapat, yaitu Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, meminta rapat dibuat tertutup. Rapat diubah karena paparan dari koalisi menyebut nama institusi. Ia khawatir informasi itu menyebar luas sebelum ada konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.

Baca juga: Rapat di DPR Membahas Dugaan Kecurangan Pemilu Mendadak Dibuat Tertutup

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi II DPR Ahamad Doli Kurnia (tengah), didampingi Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang (kiri) dan Saan Muatopa memimpin rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Rapat membahas perkembangan tahapan Pemilu 2024. Sebelum rapat dengan pelaksana pemilu dan Mendagri, Komisi II juga melakukan rapat dengar pendapat dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.

Doli mengatakan, pihaknya akan mendalami data dan bukti yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Mereka akan menelusuri sejauh mana dugaan-dugaan kecurangan di tahapan verifikasi partai politik, termasuk meminta klarifikasi sejumlah nama dan institusi yang disebut oleh koalisi saat rapat di DPR, kemarin.

Ia menuturkan, tidak menutup kemungkinan, Komisi II DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas secara khusus dugaan kecurangan pemilu. Sebab, ada usulan dari beberapa anggota yang menginginkan pembentukan panja agar dugaan kecurangan pemilu bisa terungkap.

”Nanti kita akan bahas di rapat internal karena ini berkembang terus. Kami mencari informasi kemudian meng-cross check, sambil menunggu waktu, kami akan rapatkan secara internal. Dari informasi-informasi itu, perlu dibuat panja atau tidak,” ujar Doli.

Komisi II DPR, lanjutnya, berkomitmen mencari solusi atas dugaan kecurangan ini agar tidak menjadi perdebatan terus-menerus di publik. Sebab, isu ini bisa menjadi liar dan berakibat pada reputasi penyelenggara pemilu. Ia khawatir publik menjadi tidak percaya pada penyelenggara pemilu sehingga hasil pemilu pun akhirnya tidak dipercaya publik.

Baca juga: Data Hasil Verifikasi Faktual Parpol Diduga Dimanipulasi

YOSEPHA DEBRINA RATIH PUSPARISA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Depok Nana Shobarna saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada warga Kecamatan Sawangan, Depok, Kamis (27/10/2022).

”Yang perlu kita jaga adalah kondusivitas dan soliditas teman-teman KPU, jangan sampai ada masalah yang membuat situasi di dalam itu menjadi tidak sehat dan akhirnya mengganggu kinerja KPU sehingga akhirnya akan mengganggu persiapan pemilu,” ucap Doli.

Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay mengatakan, koalisi sudah memberikan sejumlah bukti terkait dugaan kecurangan pemilu ke Komisi II DPR. Namun, ia meminta Komisi II DPR menjaga informasi yang disampaikan dengan mempertimbangkan situasi kerja di KPU daerah yang saat ini tidak lagi rukun dan kondusif.

”Saat ini, teman-teman KPU di daerah sedang terancam. Hubungan kerja mereka sudah tidak rukun lagi, sudah berubah situasinya. Teman-teman yang sudah menolak kecurangan ini dikucilkan. Misalnya ada komisioner di tingkat daerah yang sekarang tidak boleh lagi melihat data karena dianggap sebagai pengkhianat yang akan membocorkan. Kami tidak ingin situasi ini terus terjadi sampai pemilu nanti. Mohon DPR bisa membantu untuk menata lembaga ini. Lembaga ini sudah rusak, sudah melakukan kecurangan secara berjemaah dan dianggap biasa saja,” katanya.