Laksamana Yudo Margono Hadapi Tantangan Waktu dan Anggaran

Modernisasi alutsista TNI adalah proses yang panjang dan butuh waktu bertahun-tahun. Masa jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI hanya sekitar satu tahun atau sampai November 2023.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

JAKARTA,KOMPAS — Laksamana Yudo Margono yang segera dilantik menjadi Panglima TNI bakal mengemban tugas yang tidak ringan. Ia akan menghadapi kendala terbatasnya masa menjabat sebagai Panglima TNI dan minimnya anggaran, terutama dalam upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang mengupas tantangan Panglima TNI baru yang diadakan Semar Sentinal secara daring, Selasa (13/12/2022).

Menurut Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Laksamana Pertama Didong Rio Duta, modernisasi alutsista TNI adalah proses yang panjang dan butuh waktu bertahun-tahun. Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana menunjukan kecenderungan menurun sejak 2015. Padahal, kondisi nyata alutsista TNI sudah banyak yang uzur dan sistemnya tidak lagi sesuai dengan tantangan perang modern.

Baca juga : Yudo Margono Kantongi Persetujuan DPR untuk Jadi Panglima TNI

KOMPAS/EDNA C PATTISINA

Grafis diambil dari presentasi Laksamana Pertama Didong Rio Duta saat diskusi, Selasa (13/12/2022).

KOMPAS/EDNA C PATTISINA

Grafis diambil dari presentasi Laksamana Pertama Didong Rio Duta saat diskusi, Selasa (13/12/2022).

Selain itu, Yudo Margono juga hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama satu tahun karena pada November 2023 ia akan memasuki masa pensiun.

Dalam waktu itu, terkait modernisasi alutsista, tidak banyak yang bisa dilakukan, apalagi sebagian besar kewenangan pengadaan alutsista berada di Kementerian Pertahanan. Akan tetapi, Didong menyatakan, dengan cara inovasi, yaitu kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan industri pertahanan, modernisasi alutsista bisa dicapai.

Alman Helvas Ali dari Semar Sentinel mengatakan, siapa pun yang menjadi Panglima TNI tidak punya otoritas kuat untuk menentukan modernisasi alutsista. Karena itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diharapkan lebih bijaksana dalam berhubungan dengan TNI terkait pengadaan alutsista. Hal ini, menurut dia, bisa menjadi kendala walaupun ada ruang fiskal yang terbuka untuk tahun 2023.

”Nasib kapal selam dan fregat akan ditentukan tahun 2023,” kata Alman.

Baca juga : Target MEF Kian Sulit Tercapai

KOMPAS/SRI REJEKI

Kapal selam TNI Angkatan Laut yang berkali-kali digunakan dalam misi rahasia. KRI 401 Tjakra tengah berlatih bersama dengan helikopter TNI AL di Jawa Timur tahun 2008.

Adapun Curie Maharani, dosen Universitas Bina Nusantara, berharap ada berbagai terobosan untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang hingga kini belum terpenuhi sampai 70 persen. Selain itu, menurut dia, jumlah rudal lebih baik diperbanyak daripada kapal. Penting juga menjalin kerja sama dengan negara seperti India.

Sementara, Adhi Primarizki dari Rajaratnam School of International Studies dan Novan Santosa dari The Jakarta Post menyoroti pentingnya latihan gabungan.