Target MEF Kian Sulit Tercapai

Dengan anggaran yang disetujui bagi Kementerian Pertahanan untuk 2023 sebesar Rp 134 triliun, capaian kekuatan pokok minimal (MEF) pada 2024 diperkirakan hanya 65 persen dari target 100 persen.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (dua dari kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa (dua dari kiri), Kasad Jenderal Dudung Abdurachman (kiri) dan Kasal Laksamana Yudo Margono mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat membahas pembahasan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023. Rapat berlangsung tertutup.

JAKARTA, KOMPAS - Setelah melalui sejumlah rapat pembahasan anggaran, Komisi I DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan untuk 2023 sebesar Rp 134 triliun dari total pengajuan yang mencapai Rp 319 triliun. Dengan jumlah anggaran ini, target agar kekuatan pokok minimal atau minimum essential force (MEF) terpenuhi 100 persen pada 2024 semakin sulit tercapai. Meski demikian, nilai anggaran yang disetujui itu tergolong realistis di tengah kondisi keuangan negara yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global.

Persetujuan anggaran itu diambil dalam rapat Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/9/2022). Andika hadir didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Gustaf Brugman.

Ini merupakan pertama kalinya Andika dan Dudung terlihat hadir bersama setelah sebelumnya beredar kabar ketidakharmonisan di antara keduanya. Bahkan, seusai rapat yang berlangsung tertutup selama lebih dari tiga jam itu, Andika, Dudung, bersama Prabowo sempat terlihat melakukan salam komando.Ditemui seusai rapat, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, rapat fokus membahas tentang anggaran pertahanan yang akan diajukan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2023. Dari total pengajuan yang telah dibahas pada beberapa rapat sebelumnya, Komisi I akhirnya menyetujui anggaran pertahanan 2023 sebesar Rp 134 triliun. Persetujuan itu akan dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Nantinya, Banggar akan membahasnya kembali dengan Kementerian Keuangan. Anggaran yang diajukan Kemenhan untuk 2023 sebesar Rp 319 triliun atau naik dua kali lipat dibandingkan 2022. Adapun pada 2022, anggaran pertahanan mencapai Rp 133,9 triliun (Kompas, 7/6/2022).

Baca Juga: Kemhan: Anggaran Pertahanan Belum Ideal

Meutya yang juga anggota Fraksi Partai Golkar di DPR mengemukakan, pihaknya menyadari besaran anggaran yang bisa disetujui masih jauh dari pengajuan. Karena itu, Komisi I sepakat memanggil Menteri Keuangan guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

”Kami dorong agar diadakan rapat membahas mengenai anggaran pertahanan dengan Ibu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati). Belum ada jadwal, tetapi itu tadi masuk ke bagian kesimpulan rapat”

”Kami dorong agar diadakan rapat membahas mengenai anggaran pertahanan dengan Ibu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati). Belum ada jadwal, tetapi itu tadi masuk ke bagian kesimpulan rapat, ” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat membahas pembahasan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023. Rapat berlangsung tertutup.

MEF sulit tercapai

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tubagus Hasanuddin juga menyadari jumlah anggaran yang disetujui belum optimal. Hal itu dapat berdampak pada pemenuhan rencana pembangunan kekuatan pokok minimal (MEF). Ia memprediksi, pemenuhan MEF pada 2024 belum mampu mencapai target, yakni 100 persen. ”Paling nanti 2024 itu mencapai sekitar 65 persen,” tambahnya.Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, berharap, peningkatan anggaran pertahanan bisa menjadi perhatian pemerintah. Tanpa anggaran yang memadai, dikhawatirkan kebutuhan belanja dan modernisasi alutsista dalam 2-3 tahun ke depan tidak bisa terpenuhi. Padahal, alutsista yang memadai sangat dibutuhkan oleh para prajurit dalam menjalankan operasi.

”Kami memahami kondisi bangsa, sebagai prajurit harus bisa memanfaatkan anggaran yang ada”

Meski tak sampai separuh dari anggaran yang diajukan disetujui, Prabowo berterima kasih karena Komisi I DPR telah memperjuangkan dan mendukung kebutuhan anggaran Kemenhan dan TNI. Sementara itu, di sela-sela kunjungan ke Redaksi Kompas, Senin (26/9), Dudung menjelaskan, dari seluruh kebutuhan yang diajukan TNI AD untuk 2023, hanya sekitar 45 persen yang dipenuhi. Meski demikian, TNI AD akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dengan anggaran yang tersedia.

”Kami memahami kondisi bangsa, sebagai prajurit harus bisa memanfaatkan anggaran yang ada,” ujarnya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa (dua dari kiri), Kasad Jenderal Dudung Abdurachman (kiri) dan Kasal Laksamana Yudo Margono mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat membahas pembahasan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023. Rapat berlangsung tertutup.

Transparansi

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, persetujuan anggaran pertahanan sebesar Rp 134 triliun atau 42 persen dari total pengajuan merupakan nilai yang cukup realistis. Harus diakui, sektor pertahanan membutuhkan anggaran besar untuk memenuhi kebutuhan peningkatan alutsista. Namun, negara juga masih membutuhkan anggaran untuk pemulihan dari pandemi Covid-19.

”Anggaran pertahanan di banyak negara dipublikasikan melalui situs pemerintah. Itu bukan sesuatu yang rahasia karena yang (termasuk) rahasia adalah terkait strategi penggunaan alutsista”

Selain itu, menurut Anton, Kemenhan tidak pernah memberikan informasi kepada publik terkait kebutuhan sektor pertahanan. Rapat anggaran di Komisi I DPR pun selalu berlangsung tertutup. Padahal, publikasi anggaran pertahanan dan rencana penggunaannya dibutuhkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Baca Juga: Komisi I DPR Setujui Anggaran Pertahanan Rp 134 Triliun

”Anggaran pertahanan di banyak negara dipublikasikan melalui situs pemerintah. Itu bukan sesuatu yang rahasia karena yang (termasuk) rahasia adalah terkait strategi penggunaan alutsista,” kata Anton.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa (dua dari kanan), Kasad Jenderal Dudung Abdurachman (dua dari kiri) dan Kasal Laksamana Yudo Margono mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Rapat membahas pembahasan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tahun anggaran 2023. Rapat berlangsung tertutup.

Selain itu, senada dengan Hasanuddin, ia pun pesimistis dengan pemenuhan anggaran saat ini, target MEF 100 persen pada 2024 dapat tercapai. Sebab, konsekuensi utama dari pelaksanaan program itu adalah peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan. Tak hanya itu problemnya, ia melihat peningkatan anggaran pertahanan kerap tak disertai dengan perbaikan pengelolaan anggaran. Kenaikan anggaran juga tak beriringan dengan peningkatan pengadaan alutsista. Pos belanja pegawai masih mendapatkan porsi terbesar.