Cegah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Lombok Utara Gencarkan Sosialisasi lewat Medsos
Bawaslu Lombok Utara, NTB, mulai rutin membuat video yang melibatkan pemuda dan tokoh agama di daerah tersebut. Video berisi ajakan menolak politik uang dan pelanggaran pemilu lain itu diunggah ke media sosial.
Oleh
ISMAIL ZAKARIA
·3 menit baca
MATARAM, KOMPAS — Media sosial dinilai memiliki peran sangat penting pada Pemilu 2024 mendatang. Ini termasuk dalam upaya mencegah praktik politik uang, penyebaran hoaks, dan pelanggaran pemilu lainnya. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, membuat video sosialisasi melibatkan pemuda dan tokoh agama kemudian diunggah ke media sosial.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Adi Purmanto, saat dihubungi dari Mataram, Jumat (9/12/2022), mengatakan, hampir 80 persen warga Lombok Utara, mulai dari anak sekolah sampai orang tua, merupakan pengguna media sosial. Mereka paling banyak menggunakan Facebook. Pengguna Facebook di Lombok Utara juga tersebar dalam banyak grup sebagai tempat berbagi informasi, tukar pikiran, dan berdebat.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Facebook menjadi sarana bagi warga Lombok Utara, terutama saat pemilu. Baik untuk melihat informasi tentang calon hingga counter attack (membela) calon dukungannya apabila ada unggahan (negatif) dari pendukung calon lain,” kata Adi.
Hal itu, Adi menambahkan, dilihat sebagai ruang untuk mengampanyekan Pemilu 2024. Ini agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bisa ikut mengawasi dan juga melaporkan dugaan pelanggaran yang dilihat di lingkungan masing-masing ke Bawaslu.
”Kami kemudian meminta masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan di lima kecamatan di Lombok Utara untuk membuat video-video menarik. Beberapa sudah dan ada yang sedang membuat,” kata Adi.
Video yang dibuat pun beragam. Ini mulai dari video pendek hingga video imbauan yang melibatkan tokoh lintas agama di Lombok Utara. Setelah proses selesai, video itu kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, juga Whatsapp.
Minggu ini, misalnya, Bawaslu Lombok Utara mengunggah beberapa video, di antaranya tentang peran aktif generasi muda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengawal Pemilu 2024. Dalam video itu, sejumlah anak muda membawa kertas berisi pesan, antara lain, ”Maeh Ita Awasi Bareng-Bareng” atau ’Mari Kita Awasi Bersama-sama’, ”Pemuda KLU Menolak Politik Uang”, hingga ”Pemuda KLU Siap Mengawasi”.
Selain itu, ada juga video parodi pendek berisi seorang anak muda KLU yang membacakan pantun tentang Pemilu 2024. Intinya sama, kaum muda Lombok Utara siap mengawasi Pemilu 2024.
Selain itu, ada juga video dari tokoh agama di Lombok Utara, salah satunya Ustaz H Hidayatullah Jazri selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqomah Kapu. Dalam video itu, Hidayatullah mengajak semua masyarakat Lombok Utara untuk berpartisipasi pada Pemilu 2024, termasuk ikut serta mencegah pelanggaran-pelanggaran saat pemilu.
”Mari kita jaga bersama daerah kita dengan mencegah hoaks atau berita bohong karena dalam Islam itu sangat dilarang. Kedua, jangan sampai terprovokasi oleh isu SARA yang bisa memecah belah kita, baik provokasi secara langsung maupun melalui media sosial,” kata Hidayatullah.
Hidayatullah juga mengajak masyarakat Lombok Utara untuk menghentikan praktik politik uang. ”Kita harus bersih. Karena di Islam sudah dijelaskan, menyuap dan yang disuap balasannya api neraka,” kata Hidayatullah.
Menurut Adi, pelibatan tokoh agama dan tokoh-tokoh besar lainnya di KLU karena mereka sudah dipercaya. ”Harapan kami, jamaah atau pengikutnya, atau secara umum masyarakat Lombok Utara, mau mengikutinya. Dengan demikian, pesta demokrasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ucapnya.
Menurut Adi, mereka akan secara rutin membuat video-video serupa. Selain dari pemuda dan tokoh agama, pimpinan partai politik juga akan dilibatkan. ”Memang sulit menghapus, misalnya, politik uang. Tetapi, setidaknya kami sudah sosialisasikan. Harapan kami tentu praktik itu persentasenya bisa menurun,” kata Adi.
Sejalan dengan media sosial, sosialisasi secara langsung ke masyarakat juga dilakukan sehingga prinsip pemilu mulai dari langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) di Lombok Utara bisa terwujud.