Pembahasan Pelaksanaan Otsus Papua Jadi Agenda Utama Wapres di Jayapura

Sebanyak 3.000 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan dalam pengamanan aktivitas Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Papua. Wapres akan menemui aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua, dan warga.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tiba di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Provinsi Papua, Senin (28/11/2022). Wapres Amin disambut tarian adat yang biasa dipertunjukkan kepada tamu yang hadir di Tanah Papua.

JAYAPURA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (28/11/2022) petang, tiba di Jayapura, Provinsi Papua, untuk selama pekan ini akan mengunjungi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Agenda utama Wapres Amin di Jayapura adalah membahas pelaksanaan otonomi khusus bersama dengan jajaran jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua beserta jajaran.

”Sebagai Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, disebut Badan Pengarah Papua atau BPP, Wakil Presiden akan mengunjungi provinsi, baik Papua induk, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat,” kata Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Senin.

Dalam rangka konsolidasi awal di Papua, Masduki menuturkan, Wapres memastikan transisi pelaksanaan UU Otsus yang baru, baik terkait kesiapan kelembagaan, regulasi lokal, dan skenario baru anggaran Otsus yang langsung ke kabupaten/kota. Terkait kebijakan pemekaran, Wapres melihatnya sebagai instrumen kebijakan yang bersifat terobosan dalam mendekatkan pelayanan publik, rentang kendali birokrasi, dan penguatan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Wapres Amin menginginkan adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif yang diletakkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2024.

”Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden ingin memastikan tegaknya prinsip no one left behind (tidak ada satu pun yang tertinggal). Masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” ujar Masduki.

Baca juga: Badan Pengarah Dibentuk untuk Percepat Pembangunan di Papua

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tarian adat menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Provinsi Papua, Senin (28/11/2022).

Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden ingin memastikan tegaknya prinsip no one left behind. Masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua. (Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi)

Sehubungan kunjungan Wapres ke Papua, sebanyak 3.000 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan untuk mengamankan kegiatan Wapres di Jayapura, Papua, pada 28-29 November 2022. Wapres Amin akan berkegiatan di sejumlah lokasi dengan aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua, dan berkomunikasi dengan warga setempat.

Baca juga: Wapres Minta Percepatan Implementasi Pemekaran Papua

Komandan Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi, Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring, di Jayapura, Senin, menuturkan, 3.000 personel gabungan TNI dan Polri tersebut tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Wapres Amin dijadwalkan akan berkegiatan di dua wilayah tersebut.

KOREM 172/PWY JAYAPURA

Sebanyak 3.000 personel TNI Polri disiagakan untuk pengamanan kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jayapura, Provinsi Papua, pada Senin (28/11/2022) hingga Selasa (29/11/2022).

Selain agenda utama pembahasan pelaksanaan Otsus Papua, Wapres juga akan meninjau ruang sekretariat Badan Pengarah Papua. Kegiatan lain Wapres Amin selama di Jayapura adalah meninjau pameran kemandirian BLK Komunitas, penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan penerima, penyerahan secara simbolis nomor induk berusaha, penyerahan sertifikat vokasi serta penyerahan bantuan kepada orang asli Papua, dan menemui masyarakat serta anak-anak Papua.

”Kami telah menempatkan personel aparat gabungan di setiap titik yang akan dilewati Wapres. Saat ini mereka dalam posisi bersiaga dan telah mengendalikan situasi keamanan di setiap titik,” kata Juinta.

Baca juga: Wapres: Pemerintah Terus Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Papua

Juinta berharap semua pihak, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua warga untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan ketenteraman selama kunjungan Wapres di Papua. ”Saya juga menginstruksikan seluruh personel yang bertugas agar tetap mengantisipasi adanya pergerakan warga yang ingin menghambat kelancaran kegiatan kunjungan Wapres,” katanya.

Selain berkegiatan di Jayapura, Wapres Amin juga akan mengunjungi Merauke, Timika, Kaimana, dan Biak yang menjadi titik terakhir kunjungan Wapres Amin selama berada di Papua.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tarian adat menyambut kedatangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Provinsi Papua, Senin (28/11/2022).

Ketua Pengarah Jaringan Damai Papua Septer Manufandu, saat ditemui di Jayapura, menuturkan bahwa diperlukan sebuah strategi untuk perencanaan pembangunan di tiga provinsi yang baru dimekarkan melalui penyediaan data mikro.

Septer berpendapat pemerintahan pusat harus bersinergi dengan penjabat gubernur di tiga provinsi baru ini dalam menyiapkan sistem informasi yang bersumber dari data nama dan alamat. Adapun pengambilan data berfokus mengenai status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

Penyediaan data mikro di tiga provinsi ini sangat penting. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki acuan untuk merencanakan program pembangunan dengan otonomi khusus yang berdampak meningkatnya angka indeks pembangunan manusia di tiga provinsi ini.

Tiga provinsi baru meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Semua kabupaten di Papua Pegunungan memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berstatus rendah atau di bawah angka 60. Adapun di Papua Selatan hanya Merauke dan di Papua Tengah cuma Mimika dengan status IPM tinggi, yakni lebih dari 70.

”Penyediaan data mikro di tiga provinsi ini sangat penting. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki acuan untuk merencanakan program pembangunan dengan otonomi khusus yang berdampak meningkatnya angka indeks pembangunan manusia di tiga provinsi ini,” kata Septer.