Wapres: Pemerintah Terus Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Papua

Wapres Amin menyatakan pemerintah punya perhatian khusus kepada warga Papua. Suksesnya PON XX dan pembukaan Peparnas XVI di Papua jadi momentum melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pertunjukan formasi drone yang membentuk wujud berbagai pulau di Nusantara memeriahkan acara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Jumat (5/11/2021) malam. Acara pembukaan Peparnas yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’aruf Amin tersebut berlangsung semarak.

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah akan terus menjaga dan memelihara momentum antusiasme dan kebanggaan warga Papua setelah keberhasilan Pekan Olahraga Nasional XX Oktober lalu dan Pekan Paralimpik Nasional XVI yang baru saja dibuka semarak di Tanah Papua. Momentum itu adalah menciptakan keamanan Papua dan Papua Barat agar tetap kondusif hingga jelang pelaksanaan presidensi Indonesia sebagai Ketua KTT Negara-negara Maju atau G-20 pada tahun 2022.

Selain mengharmonisasikan program pembangunan kesejahteraan dengan berbagai afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP), juga melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang masih terjadi.  Langkah-langkah pemerintah tak hanya dengan tindakan terukur yang sesuai aturan dan penegakan hukum, tetapi juga menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Menjawab pertanyaan Kompas, seusai mengunjungi Tugu Pendaratan Jenderal AS Douglas Mac Arthur di Gunung Ifar, kawasan Rindam Kodam Cenderawasih di Jayapura, Papua, Sabtu (6/11/2021), Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah punya perhatian khusus kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Berbagai program pembangunan Papua harus mengharmonisasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

”Agar keamanan tetap kondusif dan pembangunan bisa berjalan, kita melindungi warga dari gangguan keamanan dengan tindakan yang terukur dan menghindari pelanggaran HAM. Mereka yang melakukan pelanggaran dan melakukan pengacauan akan dikenakan tindakan,” ujar Wapres Amin.

Sebelumnya, Jumat (5/11/2021) malam, Wapres Amin membuka pesta olahraga bagi kaum difabel atau Peparnas XVI 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah punya perhatian khusus kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Berbagai program pembangunan Papua harus mengharmonisasikan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Lebih lanjut disampaikan Wapres, penanganan keamanan di Papua tidak dilakukan dengan mobilisasi dari pusat, tetapi cukup dilakukan oleh aparat di daerah yang dipimpin Kepala Kepolisian Daerah di Polda dan Panglima Komandan Daerah Militer di Kodam.

Namun, dengan terbentuknya badan khusus dan lembaga kesekretariatan yang akan berkantor di Papua berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, Wapres mengharapkan pengawasan pembangunan dan keamanan akan terus terpantau. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk harmonisasi pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu bisa mempercepat pembangunan dan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Calon Panglima TNI

Disinggung terkait dengan disetujuinya Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Komisi I DPR, Wapres Amin berharap Andika akan meneruskan langkah-langkah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memperkuat keamanan Papua dan Papua Barat dengan strategi dan pendekatan-pendekatan baru.

”Kita harapkan intensitas gangguan keamanan semakin menurun. Dan, saya yakin, Panglima TNI yang baru punya konsep-konsep lain yang lebih baik lagi di Papua. Langkah (Panglima TNI yang lama) selama ini sudah cukup baik. Tentu harapannya langkah yang humanis, tetapi tidak kehilangan semangat perlindungan warga dan penegakan HAM yang harus selalu dijaga,” tandas Wapres Amin.

Baca juga : Wapres: Peparnas Bukti Semangat Kesetaraan dan Persaudaraan

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Wakil Presiden Ma’aruf Amin berpidato saat acara pembukaan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) Papua 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Jumat (5/11/2021) malam. Acara tersebut berlangsung semarak.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, Indonesia membutuhkan Panglima TNI yang punya kompetensi, prestasi, dan rekam jejak yang baik, secara manajerial maupun gelar teritorial yang efektif bagi Papua dan Papua Barat. Karena itu, harapannya, pendekatan keamanan adalah the last resort untuk ciptakan kedamaian di Papua dan papua Barat.

”Kita pernah punya pengalaman dan pemahaman tentang sorotan dunia internasional terhadap kasus di Tanah Papua. Misalnya, apa yang dilakukan Panglima TNI yang lama dan KSAD Jenderal Andika, saat terjadi insiden hilangnya Pendeta Yeremia belum lama ini, memberikan contoh yang baik. Keduanya kedepankan proses hukum hingga tuntas untuk mengungkap apa yang terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini bagus untuk diplomasi internasional kita bahwa penegakan dan proses hukum terjadi saat penanganan peristiwa kekerasan di Papua,” ujar Jaleswari.

Baca juga : Komisi I DPR Setujui Andika Jadi Panglima TNI

Hilangkan ketidakpuasan

Lebih jauh, Wapres Amin menyatakan, harmonisasi pembangunan kesejahteraan dan keamanan harus dilakukan dengan sinergi dari pusat hingga ke daerah hingga masyarakat di pelosok Papua dan Papua Barat. Upayanya dijalankan salah satunya dengan mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat dan tokoh Papua dan Papua Barat untuk mengakselerasikan pembangunan.

”Kita ingin membangun sesuai kebutuhan masyarakat adat dan kelompok masyarakat seluruhnya. Kita harus menjadikan program yang realistis di Papua. Saya menyebutnya, kalau kita ingin menggaruk di tempat yang gatal, ya jangan sampai menggaruknya di tempat lain, tetapi harus di tempat yang gatal itu. Jangan hanya melihat dari sisi pemerintah, tetapi sudut pandangnya harus masyarakat. Inilah yang kita integrasikan dalam program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Afirmasi yang diberikan, lanjut Wapres Amin, berdasarkan UU Otsus No 2/2021, selain penambahan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen, juga penunjukan 25 persen OAP untuk keanggotaan DPR tingkat provinsi dan kabupatan di Papua dan Papua Barat. Belum lagi pengangkatan OAP untuk kepegawaian di BUMN, keanggotaan di polisi dan TNI khusus akan diutamakan.

”Ini semua kita jadikan aturan afirmasi pemerintah untuk OAP yang diharapkan akan memberikan kepercayaan dari kelompok masyarakat, perempuan dan tokoh-tokoh di Papua dan Papua Barat. Inilah yang akan terus kita dialogkan untuk menghilangkan ketidakpuasan masyarakat dan berpengaruh pada kondisi keamanan Papua dan Papua Barat,” tutur Wapres Amin lagi.

Baca juga : Wapres Amin Pastikan Distrik Sugapa, Papua, Aman

Kompas/Wawan H Prabowo

Alam perbukitan nan permai mengelilingi kemegahan kompleks Stadion Lukas Enembe di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (28/9/2021). Pembangunan kompleks stadion tersebut dimulai sejak akhir 2016 hingga Mei 2019 dan diresmikan secara virtual pada Oktober 2020. Saat ini kompleks stadion tersebut siap menjadi tempat upacara pembukaan PON Papua 2021.

Sementara itu, Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, Papua telah menorehkan sejarah lewat pesta olahraga terbesar di Tanah Air saat pandemi Covid-19. PON dan Peparnas bukan hanya menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan yang meriah, aman, dan damai, tetapi juga semangat luar biasa masyarakat tentang kemampuan, ketangguhan, persaudaraan, dan kesetaraan. Hal itu menegaskan jati diri masyarakat Papua sebagai bangsa Indonesia.

”Karena itu, momentum kegembiraan ini penting dijaga terus dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di segala sektor melalui beberapa regulasi dan peta jalan untuk penerapannya. Pembangunan harus meneguhkan hak dasar kemanusiaan tentang kesejahteraan, jaminan perlindungan dan keselamatan warga dari sisi keamanan. Untuk itu, kolaborasi dan partisipasi kata kunci menjaga momentum ini,” ujar Jaleswari.

Terkait usaha meminimalisasi kekerasan, Jaleswari menambahkan, hal itu dikembalikan pada kapasitas setiap kepala daerah yang memiliki kendali efektif daerahnya.

Apalagi, tambah Jaleswari, Indonesia akan jadi tuan rumah KTT G-20 tahun depan. ”Sebagai tuan rumah, kita seyogianya beri jaminan keamanan dan stabilitas, termasuk di Papua,” katanya.

Terkait usaha meminimalisasi kekerasan, Jaleswari menambahkan, hal itu dikembalikan pada kapasitas setiap kepala daerah yang memiliki kendali efektif daerahnya. Salah satunya menjamin kesejahteraan masyarakat.

”Salah satu penyebab kekerasan adalah kelemahan pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan untuk tingkatkan kesejahteraan warga. Selain itu, kedepankan proses penegakan hukum dalam setiap penanganan peristiwa kekerasan, kerusuhan, dan tindakan kriminal lainnya. Berikutnya, pemda maupun aparat keamanan harus utamakan pendekatan humanis, berbasis budaya dan terapkan kebijakan afirmasi untuk OAP,” paparnya.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Aparat Polri bersenjata patroli di sekitar Pasar Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (18/11/2011). Masih seringnya terjadi insiden penembakan dan gangguan keamanan membuat aparat TNI dan Polri meningkatkan patroli pengamanan sejumlah obyek vital di Mulia.