Soal Masukan Presiden, Partai Juga Tak Ingin Buru-buru Tentukan Capres-Cawapres

Sejumlah partai politik pemilik kursi di parlemen memilih hati-hati dalam menentukan bakal capres-cawapres untuk diusung. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga berpesan agar partai tidak terlambat mendeklarasikan calonnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Bendera partai politik peserta pemilu serentak 2019 menghiasi jalan layang Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

• Koalisi Indonesia Bersatu, yakni PAN, Golkar, dan PPP, menjaring capres-cawapres berdasar platform PATEN.
• Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS masih terus menuntaskan pembahasan platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, dan capres-cawapres.
• Partai Gerindra bersyukur atas pernyataan Presiden Jokowi yang dianggap sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mengakui penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berpengaruh signifikan pada peningkatan suara partai. Untuk itu, partai yang belum menentukan arah koalisi ataupun partai yang sudah mendapatkan koalisi tak ingin gegabah mengambil keputusan soal pasangan calon yang akan diusung di Pemilihan Presiden 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/11/2022), mengatakan, partai akan cermat dan berhati-hati dalam memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Sebab, ketepatan pemilihan pasangan ini mampu menaikkan suara partai. Dengan begitu, diharapkan pula suara partai melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

”Jadi, penetapan paslon itu punya pengaruh signifikan terhadap peningkatan suara partai. Efek ekor jas ini menjadi bagian penting dalam menentukan strategi program pemenangan di lapangan,” ujar Viva.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Presiden RI Joko Widodo berpidato dalam acara perayaan HUT Ke-8 Partai Perindo di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).

Sebelumnya, Senin (7/11/2022), dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-8 Partai Perindo di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan, partai perlu berhati-hati dalam memilih pasangan capres-cawapres. Ketepatan dalam memilih pasangan ini diyakini akan membantu partai mengejar ambang batas parlemen. ”Tetapi, kalau bisa juga, jangan terlambat deklarasi,” ujarnya.

Atas alasan itu, Viva melanjutkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang di dalamnya terdapat PAN, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak ingin terburu-buru dalam penentuan pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Lagi pula pendaftaran Pilpres 2024 masih lama, yakni Oktober 2023.

”KIB adalah bagian koalisi pemerintah. Sementara ini fokus kami membantu Pak Jokowi meningkatkan kinerjanya,” katanya.

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi

Meski demikian, ia mengakui KIB terus menjaring pasangan capres-cawapres berdasarkan platform dan program kerja, yaitu Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Program ini akan menjadi pedoman bagi pasangan capres-cawapres dalam memimpin bangsa selama 10 tahun ke depan atau hingga 2035.

”Makanya, siapa yang diusung KIB harus dapat menjalankan program PATEN. Untuk itu, syaratnya harus menang pilpres, maka program PATEN dapat dijalankan. Jadi, dalam penentuan paslon juga mempertimbangkan hal tersebut,” kata Viva.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Rivalitas di Tahun Politik Berjalan Sehat

Belum tuntas

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid juga sependapat bahwa ketepatan memilih pasangan capres-cawapres sangat krusial karena tidak hanya berdampak pada elektabilitas partai, tetapi juga sangat menentukan kemenangan dari pasangan itu sendiri. Untuk itu, PKS juga tidak ingin terburu-buru.

PKS bersama dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, serta Anies Baswedan sebagai bakal capres yang sudah diusung Nasdem ingin melihat simulasi terbaik terkait pasangan capres-cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. ”Koalisi perubahan akan melihat simulasi terbaik yang bisa diterima oleh empat pihak,” ujarnya.

DOKUMEN NASDEM

Pertemuan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera di rumah Anies Baswedan, Jakarta, Rabu (25/10/2022).

Kholid menyebut sejauh ini tim kecil dari PKS bersama Nasdem, Demokrat, dan Anies juga terus menuntaskan pembahasan mengenai platform, desain pemerintahan, strategi pemenangan, serta pasangan capres dan cawapres. Untuk diketahui, sebagaimana usulan Partai Nasdem, seharusnya deklarasi antara PKS-Nasdem-Demokrat akan dilakukan 10 November. Namun, agenda itu mundur akibat pembicaraan di tim kecil belum tuntas.

”Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan. Tetapi, ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi. Karena maksud dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya,” tutur Kholid.

Tidak berpuas diri

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terkait pasangan capres-cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, hal tersebut masih terus dibicarakan di antara elite dua partai di dalamnya, yakni Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, keputusan final nanti akan diserahkan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Gerindra bersyukur karena Presiden Jokowi memberikan sinyal dukungan terhadap Prabowo dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT Ke-8 Partai Perindo, Senin malam, menyampaikan rekam jejaknya yang dua kali memenangi pemilihan wali kota di Solo, sekali di pemilihan gubernur DKI Jakarta, lalu dua kali pemilihan presiden. Sembari bercanda, Presiden menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo yang hadir pula pada kesempatan itu. ”Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Menurut Dasco, sinyal dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo justru harus dilihat sebagai penyemangat bagi partai dan seluruh kader partai di seluruh Indonesia untuk terus berjuang menaikkan elektabilitas partai dan Prabowo. ”Kami sudah meminta kepada para kader untuk tidak berpuas diri. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah penyemangat juga sekaligus bahan introspeksi kami secara internal,” katanya.