Ciptakan Iklim Berusaha, Populasi 200.000 Orang Akan Dibentuk di IKN

Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono memperkirakan jumlah populasi IKN di tahun 2024 sekitar 200.000 orang yang dinilai cukup bagi investor mempertimbangkan ada kecukupan daya beli di tempat tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo membahas soal IKN di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Populasi dalam jumlah yang cukup bagi investor untuk berusaha akan dibentuk di Ibu Kota Negara Nusantara. Populasi sekitar 200.000 orang diharapkan terbentuk di IKN Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2024 mendatang.

”Populasi penting, tadi dibahas. Artinya, kita akan membentuk satu populasi yang cukup bagi investor untuk berusaha,” kata Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Bambang menuturkan bahwa populasi di IKN tersebut bukan semata aparatur sipil negara (ASN). ”Kita kembangkan ada ASN, ada TNI/Polri, penduduk lokal, pekerja, dan (kelompok) yang di luar itu. Misalnya, nanti ada sekolah (maka harus) ada gurunya dan lain-lain. Kemudian ada hospital atau rumah sakit dan klinik, (maka) susternya itu juga harus diakomodasi,” katanya.

Saat ditanya apakah keberadaan kelompok pekerja di IKN tersebut bersifat temporer atau permanen, Bambang balik bertanya menyangkut seberapa lama pembangunan akan dilakukan di IKN. ”Ini, kan, pembangunan sampai tahun berapa coba? Nah, jadi pasti akan ada terus tuh pekerja-pekerja di situ. Jadi, harus kita akomodasi,” kata Bambang.

Baca juga: Persuasi Presiden dan Keberlanjutan IKN

Pemetaan semua kelompok tadi dilihat sehingga nanti hunian yang dikembangkan tidak hanya bagi ASN dan TNI/Polri, tetapi juga seluruhnya. ”Dan (hunian bagi) masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden (Joko Widodo) untuk dibuat,” ujar Bambang.

Kalau swasta itu, kan, istilahnya dia bangun satu kompleks yang multiple uses. Jadi ada komersialnya. Ada di situ nanti department store-nya dan segala macam. Nah, di situ nanti ada juga apartemen dan di situ bisa dimiliki.

Sehubungan dengan pemindahan ASN, menurut Bambang, skemanya seperti yang sudah ada. ”Jadi, ada rumah dinas, ada yang nondinas. Rumah dinas tentunya tidak bisa diperjualbelikan. Itu pasti pakai uang negara masuk ke situ. Tapi juga ada bagian, misalnya, swasta juga bisa masuk sehingga ASN ada juga yang mungkin pengin beli. Pada saat akhirnya dia mengangsur itu kan mau beli, bisa juga,” katanya.

Demikian pula ada yang dari swasta. ”Kalau swasta itu, kan, istilahnya dia bangun satu kompleks yang multiple uses. Jadi ada komersialnya. Ada di situ nanti department store-nya dan segala macam. Nah di situ nanti ada juga apartment dan di situ bisa dimiliki,” tutur Bambang.

Baca juga: Empat Skenario Pemindahan ASN ke IKN Disiapkan

Ditanya terkait apakah dari empat skenario pemindahan ASN sudah ada yang dipastikan untuk dipilih, Bambang menuturkan bahwa pada pokoknya nanti akan dicari angka yang cukup menarik buat swasta untuk mempertimbangkan bahwa ada daya beli di IKN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo membahas soal IKN di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Hal yang penting adalah jumlah populasinya cukup bagi para investor untuk mempertimbangkan bahwa populasi di kawasan tersebut memiliki daya beli yang cukup. ”Penduduknya di 2024 itu kira-kira 200 ribuan. (Jumlah) itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, dan kemudian yang pendatang tadi,” kata Bambang.

Penduduknya di 2024 itu kira-kira 200 ribuan. (Jumlah) itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, dan kemudian yang pendatang tadi.

Berkenaan dengan pembangunan fisik, Bambang menuturkan bahwa di lapangan ada akses jalan logistik dan penyiapan air baku. ”Kemudian satu lagi land consolidation istilahnya. Jadi, kita mulai buat kavling-kavling. Itu, kan, harus ada jalannya. Kita bikin kavlingnya sehingga nantinya itu semua bisa siap. Nanti investor lihat ’oh, saya mau di mana sih?’ Kita harus bisa mampu untuk memperlihatkan itu,” katanya.

Bambang menuturkan, pembangunan fisik secara besar-besaran akan dimulai tahun depan. ”Tahun depan Januari 2023. Mungkin Pak Menteri PU (PUPR/Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang bisa jawab. Tapi kontrak, insya Allah, semuanya di Kementerian PU ditandatangani di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai,” ujarnya.

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).

Kawasan pendukung

Rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR menyebutkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Selasa (25/10/2022) lalu mendampingi Presiden Jokowi meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Salah satu yang ditinjau adalah Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku ini nantinya akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

”Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi, penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu, sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainasenya sedang kita desain untuk segera dikerjakan,” kata Menteri Basuki.

Baca juga: Presiden Akan Ajak Investor ke IKN Awal 2023

Selain meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Presiden Jokowi juga meninjau infrastruktur dasar pendukung KIPP IKN Nusantara lainnya, seperti Kawasan Titik Nol Nusantara yang menjadi koordinat referensi lokasi pembangunan kompleks Istana Negara, infrastruktur IKN, kantor-kantor pemerintahan, dan tahapan pembangunan selanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga mengunjungi land development yang nantinya akan dipetakan menjadi kawasan KIPP. Berikutnya adalah Kawasan Persemaian Mentawir yang direncanakan sebagai program rehabilitasi hutan di sekitar IKN Nusantara. (CAS)