Arahan Presiden untuk Hidup Sederhana Perlu Diikuti Semua Pejabat

Perintah untuk hidup sederhana semestinya diikuti semua pejabat negara. Namun, perlu terobosan kembali mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat.

KOMPAS/NINA SUSILO

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate (kiri) memaparkan capaian kinerja pemerintah 2022, Kamis (20/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Arahan Presiden Joko Widodo kepada para pejabat Polri untuk hidup sederhana semestinya diikuti pejabat di berbagai institusi pemerintah. Tak hanya itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat tanpa risiko kriminalisasi sebagai terobosan.

Pengajar ilmu kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Gabriel Lele, Kamis (20/10/2022), mengingatkan, semestinya semua aparat penegak hukum dan para pejabat lain mengikuti arahan Presiden Jokowi. Pada pengarahan kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022), Presiden mengingatkan supaya semua peka dengan krisis yang terjadi. Karena itu, semua diminta mencegah terjadinya kecemburuan sosial.

”Kapolres, Kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati saya ingatkan hati-hati,” kata Presiden saat itu.

Gabriel menilai pesan ini adalah pesan untuk semua jajaran di bawah Presiden Jokowi, bukan hanya untuk aparat penegak hukum. ”Tapi Presiden sepertinya ingin mulai dengan Polri karena masalahnya paling pelik dan saat ini sedang jadi sorotan luas. Di luar itu, perilaku birokrat lain tidak kalah menyebalkan dalam hal pamer kuasa dengan fasilitas negara,” tuturnya.

Tapi Presiden sepertinya ingin mulai dengan Polri karena masalahnya paling pelik dan saat ini sedang jadi sorotan luas. Di luar itu, perilaku birokrat lain tidak kalah menyebalkan dalam hal pamer kuasa dengan fasilitas negara.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Polisi menggelar Operasi Zebra di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Selasa (4/10/2022). Operasi Zebra digelar serentak di 33 provinsi hingga 16 Oktober 2022. Operasi Zebra digelar, antara lain, untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan memperkecil risiko jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Polisi Meresahkan

Bisa terjadi di mana-mana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang ditemui terpisah di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10/2022), membenarkan. ”Harusnya seperti itu. Presiden bicara seperti itu menjadi pedoman kita semua (termasuk) semua kementerian. Itu amanat jadi semua harus dijalankan karena bentuk-bentuk (gaya hidup mewah) itu bisa terjadi di mana saja itu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi sangat concern dengan kepercayaan masyarakat kepada Polri yang jatuh ke titik terendah. Apabila November 2021 tingkat kepercayaan masyarakat masih 80,2 persen, Agustus 2022 tinggal tersisa 54 persen.

Kasus pembunuhan berencana yang didalangi mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo menjadi salah satu faktor. Selain itu, tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang semakin menguatkan resistensi masyarakat. Tak hanya itu, bahkan saat Presiden memberikan arahan, salah satu pejabat Polri, yakni Teddy Minahasa, yang ditunjuk menjadi Kepala Polda Jatim ditangkap karena jual beli barang bukti kasus narkoba.

Tanggal muda! Pengendara jadi sasaran pungli nih. Setiap operasi selalu tanya surat tugas Polantas yang razia, ada gak? Klo gak punya berarti menegakkan hukum dgn cara melanggar hukum. Tapi biasalah Polri institusi powerfull!!"

Apabila melihat media sosial @divisihumaspolri, misalnya, komentar pedas pun selalu bermunculan. Seperti saat Divisi Humas Polri mengumumkan rencana Operasi Zebra di seluruh Indonesia sepanjang 3-16 Oktober 2022 di kanal Twitternya, banyak komentar pedas langsung tampak. Akun bernama @karisnaputra menuliskan ”Tanggal muda! Pengendara jadi sasaran pungli nih. Setiap operasi selalu tanya surat tugas Polantas yang razia, ada gak? Klo gak punya berarti menegakkan hukum dgn cara melanggar hukum. Tapi biasalah Polri institusi powerfull!!" Akun @virusmisqueen, misalnya, mencuit, ”Nyelipin gocapan lagi dah, sdh nyari duit susah."

Sindiran untuk bersih-bersih internal Polri juga banyak. ”Benahin dulu internalnya deh. Sok2an nyuruh orang tertib tp institusi isinya ''oknum'.” Adapula akun @tulalitwidos menuliskan ”operasi zebra jangan hanya kelengkapan surat. Di jalan 99 pemotor adalah brutal, lampu merah ditrabas, marka jalan apalagi, pejalan g dikasi ruang, maunya jalan di tengah mengganggu mobil.”

Di Instagram Divisi Humas Polri, seperti pada konten update kasus Kanjuruhan pada 20 Oktober 2022, akun @bunga_dahlia007 menuliskan komentar ”Saya lebih percaya Satpam BCA.”

Rendahnya tingkat kepercayaan ini dan arahan Presiden, menurut Gabriel, hanya awal. Semestinya pelaksanaan arahan itu dikawal lebih lanjut dengan mekanisme yang kuat.

Kompolnas, misalnya, tidak cukup melakukan pengawasan saja. Gabriel mengusulkan ada pelibatan masyarakat untuk mengawasi tanpa risiko kriminalisasi. Pengawasan pun harus dilakukan secara luas sampai ke tingkat Polsek dan ada jaminan keamanan bagi masyarakat yang melapor. Untuk itu, pusat aduan atau call center harus langsung dikomandoi Kepala Polri. Sebab, masyarakat saat ini khawatir dengan ancaman pencemaran nama baik dan persekusi.

Tidak ada yang main-main. Jangan sampai Presiden sudah seperti ini tapi di bawah masih main-main. Kita tidak ingin seperti itu.

Diminta melapor

Sejauh ini, menurut Moeldoko, KSP siap menerima pengaduan masyarakat. Situs Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) juga bisa diakses masyarakat. Pengaduan ini selain masuk ke kementerian/lembaga terkait, juga ke KSP.

Baca Juga: Mahfud MD: Polri Harus Dibangun sebagai Polisi Rakyat

Selain itu, lanjut Moeldoko, ketika ada pengaduan terkait Polri, Deputi 5 KSP bisa menindaklanjuti. Moeldoko pun bisa berkoordinasi dengan Kapolri supaya laporan dicek di lapangan.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, diharapkan semua institusi pemerintah bisa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. ”Tidak ada yang main-main. Jangan sampai Presiden sudah seperti ini, tetapi di bawah masih main-main. Kita tidak ingin seperti itu,” tambah Moeldoko.