Dukungan untuk Ganjar Mulai Muncul dari Pengurus Daerah PPP

Waketum PPP Arsul Sani menuturkan, penjaringan aspirasi akar rumput mulai dilakukan melalui musyawarah kerja wilayah. Nama Ganjar Pranowo mencuat di Banten dan Sulawesi Selatan. Namun, di daerah lain muncul nama lain.

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan KH Taj Yasin Maimun Zubair (kedua dan ketiga dari kiri) saat menerima surat rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan.

• Sosok bakal calon presiden yang muncul dari DPW PPP Banten dan Sulawesi Selatan tunggal, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
• Di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, sosok yang muncul tidak tunggal.
• Selain Ganjar, ada pula nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah polemik pergantian ketua umum, Partai Persatuan Pembangunan bergerak lebih intens untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Penjaringan tokoh potensial calon presiden mulai dilakukan di tingkat dewan pengurus wilayah untuk mengatasi perbedaan preferensi konstituen dan pengurus partai yang selama ini menjadi bumerang bagi raihan suara PPP.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Jakarta, Selasa (11/10/2022), mengatakan, setelah pergantian ketua umum, pihaknya bergerak lebih cepat untuk menyikapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya membaca kecenderungan akar rumput sebagai pertimbangan untuk memilih figur bakal calon presiden (bacapres) 2024.

Berkaca dari beberapa kontestasi sebelumnya, pilihan konstituen PPP cenderung berbeda dengan sikap partai. Akibatnya, PPP tidak bisa mendapatkan efek ekor jas yang membuahkan insentif elektoral, justru malah berpengaruh pada penurunan raihan suara.

Berdasarkan catatan Kompas, pada Pemilu 2019, PPP meraih 4,5 persen dari total suara nasional dengan 19 kursi di DPR yang menempatkannya pada urutan terakhir dari sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen. Raihan itu turun dibandingkan dengan Pemilu 2014, yakni 6,5 persen suara dengan 39 kursi di DPR.

”Kami ingin pilihan dukungan di pilpres yang akan datang itu jangan sampai efek ekor jasnya negatif. Kalaupun tidak mendapatkan efek ekor jas, ya, jangan sampai minus,” kata Arsul.

RIAN SEPTIANDI

Arsul Sani

Oleh karena itu, penjaringan aspirasi akar rumput mulai dilakukan melalui musyawarah kerja wilayah di beberapa dewan pengurus wilayah (DPW). Di DPW PPP Banten dan Sulawesi Selatan, misalnya, sosok potensial bacapres yang muncul tunggal, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, DPW PPP Banten mulai mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar pada Jumat pekan lalu.

Namun, di wilayah lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, sosok potensial bacapres yang muncul tidak tunggal. Mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ganjar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono.

Menurut Arsul, usulan tersebut akan dihimpun dan dikerucutkan dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang akan digelar pada Januari 2023. Namun, tidak ada tokoh tunggal yang akan direkomendasikan. PPP cenderung akan mengeluarkan banyak nama. Hal itu penting mengingat posisi PPP sebagai partai dengan perolehan suara terendah yang lolos ambang batas parlemen dan tidak bisa dimungkiri nama yang banyak muncul berasal dari kader partai lain.

Hal yang pasti, lanjut Arsul, dengan dideklarasikannya Ganjar oleh DPW PPP Banten beberapa waktu lalu, itu harus dilihat sebagai aspirasi dari elemen partai dan belum menjadi keputusan resmi PPP. PPP juga masih menunggu keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pengusungan bacapres. Keputusan PDI-P sangat mungkin memengaruhi sikap politik partai-partai, termasuk sikap PPP.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), dan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Golkar, PAN, dan PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Lagi pula, PPP tidak bisa memutuskan sendiri pengusungan bacapres-bacawapres. Semua itu masih harus dibicarakan dengan dua partai lain, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini penting karena Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah menyepakati bahwa pasangan bacapres dan bacawapres harus diputuskan bersama-sama di antara ketiga ketum partai.

”Jadi, kan ini semua masih (proses) ini, bahwa KIB disiapkan sebagai perahunya Ganjar, itu kan analisis. Itu kan keyakinan orang. Ya, tidak apa-apa,” ucap Arsul.

Hubungan saling menguntungkan

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana melihat adanya kecenderungan keterbelahan suara dukungan pada tokoh potensial bacapres di akar rumput PPP. Menurut dia, dinamika internal pengurus yang memutuskan untuk mengganti ketua umum juga semestinya bisa menyelesaikan persoalan itu.

Upaya untuk menghimpun suara arus bawah yang dilakukan juga menunjukkan bahwa PPP tengah berusaha menempatkan diri pada posisi yang tepat. Hal itu penting untuk diakukan karena, menjelang Pilpres 2024, parpol harus memiliki sikap yang jelas terkait dukungannya sehingga bisa dikapitalisasi menjadi raihan suara.

ARIS SETIAWAN YODI

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menambahkan, dalam konteks politik modern sekarang, relasi antarpartai dan tokoh menjadi dinamis. Artinya, partai harus melihat terlebih dahulu tokoh mana yang menjadi aspirasi publik dan ikut menaikkan suara partai. Kemudian, tokoh juga harus melihat partai mana yang tidak justru menggembosi suara dirinya.

”Jadi, hubungannya harus saling menguntungkan. Dalam konteks inilah, kalau dikatakan KIB sebagai sekoci untuk Ganjar, itu lebih kepada perhitungan rasional saja,” kata Rafif.

Namun, itu juga harus melihat lagi keputusan PDI-P kelak. KIB sangat mungkin menjadi kendaraan bagi Ganjar untuk maju di Pilpres 2024, apabila PDI-P tidak kunjung memberikan tiket pencalonannya kepada Ganjar dan KIB tidak menggandeng PDI-P dalam koalisinya.

Rafif melihat, PDI-P pada akhirnya juga akan memperhitungkan Ganjar untuk diusung pada pilpres nanti apabila elektabilitas Puan tak kunjung naik. Sebab, partai harus berpikir rasional. Jangan sampai kemudian hubungan tokoh dan partai malah justru merugikan.

”Misalnya, PDI-P mengusung Puan dan ternyata berefek negatif, suara turun, PDI-P justru tidak punya posisi di parlemen dan tidak punya daya tawar untuk jatah menteri di kepemimpinan berikutnya. Ini, kan, pertaruhan yang besar dan penting. Jangan sampai menjadi backfire. Jadi, sekarang perang narasi untuk melihat partai mana sebenarnya yang mengagregasi suara publik, take the public voices. Kalau enggak, akan jadi bumerang bagi partainya,” kata Rafif.

Fokus atasi masalah bangsa

Melalui keterangan tertulis, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap sejumlah parpol yang sudah mulai kasak-kusuk mencalonkan bacapres pilihan mereka di Pilpres 2024. Padahal, jadwal pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2024 masih setahun lagi atau baru dibuka pada 2023 mendatang.

”Saat ini akibat adanya deklarasi-deklarasi pencapresan, mengakibatkan terjadi pembelahan di awal. Politik identitas dan polarisasi di masyarakat mulai marak lagi," ujar Fahri.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Fahri Hamzah

Seperti diketahui, selain DPW PPP Banten yang telah mendeklrasikan Ganjar sebagai bacapres di Pilpres 2024, sebelumnya sejumlah parpol lain juga sudah mendeklarasikan bacapresnya, seperti Partai Gerindra yang akan mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Setelah itu, Partai Nasdem juga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres, dan disusul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduetkan pasangan Ganjar-Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

Di luar nama-nama tersebut, ada pula nama-nama lain yang digadang-gadang menjadi bacapres, seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Sandiaga Uno, serta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Semestinya, lanjut Fahri, yang dibicarakan terlebih dahulu oleh parpol adalah masalah dan ancaman terhadap bangsa. Setelah hal tersebut matang dibicarakan, parpol baru memunculkan calonnya. ”Namun, yang terjadi saat ini adalah calon presiden duluan yang bermunculan sehingga minim ide,” katanya.

Fahri mengibaratkan, situasi sekarang ini seperti sudah memasuki tahap pilpres. Menurut dia, ini terlalu dini dan belum waktunya. Alhasil, yang muncul adalah pertarungan kosong. ”Pimpinan negara mungkin sebelum tidur lagi coba sedikit memikirkan akibat pilpres yang terlalu dini tanpa kejelasan ini. Setahun pertarungan kosong yang melelahkan. Pileg juga jadi kosong tidak relevan. Kasihan rakyat terbelah sebelum waktunya dalam bahaya,” ucapnya.