Presiden Minta Hendi Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Barang
Presiden Jokowi mengingatkan peran penting LKPP dalam mengelola serta mengendalikan pengadaan barang dan jasa di Tanah Air. Apalagi, lembaga tersebut mengelola dana hingga ratusan triliun rupiah.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta. Kepala Negara menegaskan peran penting LKPP sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai hingga ratusan triliun rupiah yang nantinya bahkan dapat naik menjadi ribuan triliun.
”Saya, kan, sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers kepada wartawan seusai melantik Hendrar yang akrab disapa Hendi menjadi Kepala LKPP, Senin (10/10/2022).
Kita harapkan LKPP ini karena mengelola barang dan jasa yang sampai ratusan triliun dan nanti, kalau daerah ikut masuk, bisa menjadi ribuan triliun. (Hal) yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan.
Presiden berharap agar Hendi dapat terus memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Presiden Jokowi melihat bahwa Hendi memiliki integritas yang baik.
”Kita harapkan LKPP ini karena mengelola barang dan jasa yang sampai ratusan triliun dan nanti, kalau daerah ikut masuk, bisa menjadi ribuan triliun. (Hal) yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan,” ujar Presiden Jokowi.
MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
Hendrar Prihadi mengucapkan sumpah dalam acara pelantikannya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden juga memberikan tugas khusus dan meminta Hendi meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui e-katalog. Hendi juga bertugas menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
”Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog di pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah,” ujar Presiden.
Hendi menegaskan bahwa sebagai Kepala LKPP, ia bertugas mendorong pemakaian produk-produk dalam negeri. ”Tugas khususnya, yang pertama, adalah karena hari ini, pascapandemi Covid-19 ini, kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri,” katanya.
Hendi juga bertekad mengembangkan UMKM. ”Maka, turunannya ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN (peningkatan penggunaan produk dalam negeri) di pemda, mempercepat proses perizinan ataupun supporting-nya atau, bahkan, yang hari ini sedang gencar-gencarnya, adalah upaya yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM,” katanya.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Presiden Joko Widodo menandatangani berita acara pelantikan Hendrar Prihadi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) pagi, di Istana Negara, Jakarta.
Hendi menuturkan, ke depan, sesuai arahan Presiden, LKPP akan menggerakkan ekonomi bangsa. ”Caranya, duit-duit APBN ini difokuskan pada pemakaian produk dalam negeri. Jadi, ada TKDN yang nanti akan kita evaluasi untuk terus ditingkatkan, ada kemudahan UMKM yang diberi kesempatan untuk bisa masuk di e-katalog sebanyak mungkin, yang per bulan lalu sudah mencapai 1,7 juta produk, maka fokus kita di situ,” ujarnya.
LKPP akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti dinas koperasi dan UMKM di daerah serta dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sesuai arahan Presiden Jokowi, LKPP juga berupaya agar RUU Pengadaan Barang dan Jasa bisa disahkan sesuai target, yaitu sebelum 2024.
”Itu rencana-rencana ke depan dan kami akan terus melakukan konsolidasi. Walaupun Pak Anas (Abdullah Azwar Anas) sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP, kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya.
Potensi korupsi
Untuk mencegah potensi korupsi di LKPP ke depan, Hendi menegaskan regulasi harus diterapkan agar bisa membatasi potensi korupsi. ”Regulasi ini kita harus lihat sejauh mana itu bisa membatasi potensi KKN. Kalau dirasa sudah cukup, ya, alhamdulillah. Tapi, kalau dirasa tidak, ya, pasti kita akan komunikasikan kepada (pihak) terkait untuk bisa membuat ruang-ruang kontrol supaya potensi itu tidak akan terjadi,” katanya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) masa jabatan 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.
Pada kesempatan tersebut, Hendi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Demikian pula kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hadir dalam pelantikan.
Hendi mengaku sudah dekat dengan Presiden Jokowi sejak sama-sama menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah. Ketika Presiden Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hendi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota.
”Waktu itu beliau nyalon presiden. Kami jadi bagian dari timnya. Jadi, insya Allah, ya, enggak ngerti banyak tentang beliau, tapi saya ada pemahaman karakter beliau yang tidak terlalu banyak dalam berkenalan, tapi insya Allah kami profesional,” kata Hendi.
Hendi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Kepala LKKP sebelumnya, yaitu Abdullah Azwar Anas yang diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menggantikan Anas yang juga kader PDI-P, Hendi menegaskan memang ada kepercayaan Megawati kepada dirinya sebagai kader PDI-P.
Menurut Hendi, Megawati berpesan kepada dirinya agar hati-hati. ”Hati-hati. Itu duitnya banyak di situ, jadi kamu mesti hati-hati. Harus taat asas. Kalau perlu matanya ditutup jangan tergoda hal-hal yang lain. Itu tadi pesannya saya akan junjung tinggi integritas,” ujar Hendi.
ERIKA KURNIA
Foto grafik total belanja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dari tahun ke tahun menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hingga saat ini, Hendi masih menjabat Wali Kota Semarang sambil menunggu surat pemberhentian dari Kemendagri. ”(Dengan) Pak Menteri (Dalam Negeri) tadi saya sudah berbicara. Beliau akan segera proses. Nanti, kalau sudah ada pemberhentian saya sebagai wali kota, maka akan muncul pelaksana tugas yang, otomatis sesuai regulasi, itu adalah wakil wali kota, Bu Ita. Nanti biar proses itu kita jalani sampai dengan surat pemberhentian wali kotanya keluar,” ucapnya.
Sebelum dilantik menjadi Kepala LKPP, Hendrar Prihadi dua periode menjadi Wali Kota Semarang. Ia terhitung menjabat sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, Hendrar juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Semarang periode 2013-2015 dan Wakil Wali Kota Semarang periode 2010-2013. Selain itu, pria kelahiran 30 Maret 1971 ini juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pelantikan ini, antara lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
