Presiden: Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Dipercepat
Presiden Joko Widodo menjanjikan penyaluran bantuan subsidi upah akan dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden terus memantau penyaluran bantuan. Masyarakat pun meminta pemerintah menjaga inflasi.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menjanjikan penyaluran bantuan subsidi upah akan dipercepat. Percepatan penyaluran bantalan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak ini terutama dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh dari Ibu Kota. Namun, jumlah BSU yang didistribusikan dua hari ini tidak berubah signifikan.
Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) saat kunjungan kerja ke Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (28/9/2022). Dalam kunjungan kerja ini, Presiden sekaligus mengecek distribusi BSU dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Ternate bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dalam kesempatan itu, hadir pula Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dan Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.
”Sampai hari ini di seluruh Indonesia sudah 7.077.550 penerima (BSU), artinya sudah 48,34 persen. Ini akan terus dipercepat oleh Ibu Menteri, utamanya yang jauh-jauh dari Ibu Kota, dan saya akan pantau. Tidak semuanya, tapi ya akan saya cek satu per satu,” tutur Presiden kepada wartawan di Kota Ternate.
Angka tersebut sesungguhnya sama dengan angka yang disebutkan Presiden sehari sebelumnya di Kota Baubau, Selasa (27/9/2022). ”Sampai saat ini bantuan subsidi upah atau BSU (sudah diberikan kepada) 7.077.000, artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur,” kata Presiden saat memantau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara dua hari ini, Presiden memantau penyaluran bantuan-bantuan sosial. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan tiga bantuan sosial sebagai bantalan sosial pengalihan subsidi BBM sejak akhir Agustus lalu.
Ketiga bantalan sosial tersebut adalah bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), BSU, serta penggunaan APBD dan dana transfer daerah untuk melindungi daya beli masyarakat. Untuk bantalan sosial ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dialokasikan Rp 24,17 triliun.
Penyaluran BLT BBM tahap pertama, menurut Presiden, sudah mencapai 96,6 persen. Pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan tersebut. ”Untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini juga sudah hampir 20 juta (penerima), sudah 19.955.471 penerima,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta warga miskin. Besarannya Rp 150.000 per bulan selama empat bulan, yakni untuk September sampai Desember 2022. Adapun pencairannya dilakukan dua kali sehingga setiap penerima akan menerima Rp 300.000 pada tahap pertama dan jumlah yang sama pada tahap kedua.
Presiden Jokowi mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Terlebih lagi, diharapkan pertumbuhan perekonomian secara makro bisa sekaligus terdongkrak.
Jaga inflasi
Dalam kunjungan kerja ke Kota Ternate, Presiden juga menyambangi Pasar Bahari Berkesan, Kota Ternate, Rabu pagi. Selain menyapa masyarakat, Presiden juga memberikan bantuan sosial dan sembako bagi para pedagang.
Setibanya di Pasar Bahari Berkesan sekitar pukul 07.54 WIT, Presiden disambut Wali Kota Ternate Tauhid Soleman serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Muhlis S Djumadil. Para pedagang juga antusias menyambut.
Meril, pedagang di pasar tersebut, mengaku sangat senang bisa berjumpa langsung dengan Presiden Jokowi. Apalagi, Meril bisa bersalaman dengan Presiden. ”Dari awal saya berdoa, ’Ya Allah, kapan Pakde datang ke sini?’ Bisa bertemu, saya bisa pegang tangan, alhamdulillah ya Allah,” ujarnya.
Kegembiraan serupa dirasakan pedagang lain, Halimah. Dia sebelumnya juga tidak pernah melihat sosok Presiden secara langsung. ”Selama ini kami tidak pernah melihat Bapak Presiden, makanya hari ini kami juga senang hati,” ucapnya.
Halimah tak lupa meminta pemerintah tak lagi menaikkan harga bahan bakar minyak. Harga bahan-bahan pokok juga supaya dijaga. ”Kami sampaikan juga, karena kami masyarakat orang kecil, dan teman-teman saya ini minta supaya kalau boleh mohon-mohon jangan dinaikkan lagi—walaupun BBM naik—jangan bahan-bahan pokok dinaikkan,” tutur Halimah.
Tiga wilayah
Dalam kunjungan kerja ke Maluku Utara, Rabu ini, Presiden akan ke Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore Kepulauan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, Presiden akan mengawali kegiatannya di Kedaton Sultan Ternate, Kota Ternate, untuk menghadiri penganugerahan gelar adat Kesultanan Ternate.
Setelah menyerahkan bantuan sosial dan mengecek penyaluran BSU, Presiden melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Barat. Di sana, Presiden akan bertemu masyarakat di Kantor Pos Jailolo dan Pasar Rakyat Jailolo.
”Beliau juga mendatangi kantor pos setempat, yaitu Kantor Pos Jailolo, untuk memastikan juga bantuan-bantuan sudah sampai ke masyarakat dan tentunya menyapa kembali di Pasar Halmahera Barat, Pasar Jailolo,” papar Heru.
Setelah menyerahkan bantuan sosial dan mengecek penyaluran BSU, Presiden melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Barat.
Setelahnya, Presiden akan ke Kota Tidore Kepulauan. Di kota ini, kunjungan ke Pasar Galala dan Kantor Pos Desa Guraping dilakukan untuk melaksanakan hal serupa. Di Tidore, Presiden juga diagendakan ke Sofifi dan menyambangi Pasar Galala, kantor pos, dan UKM Mart. Setelahnya, Presiden kembali ke Jakarta.
Di Kantor Pos Jailolo, Presiden juga memantau penyaluran BLT BBM dan bantuan modal kerja sembari berbincang dengan para penerima. ”Jadi, ini dapat amplop, kan, dapat amplop Presiden ini, sudah terima semua ya? Ini isinya Rp1,2 juta, tambah yang satunya lagi BLT BBM isinya Rp 300.000, cukup?” ujar Presiden.
Presiden menjanjikan, apabila anggaran negara memadai, bisa saja bantuan sosial ditambah lagi. Selain itu, Presiden berpesan supaya bantuan sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif.
”Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, Jangan dulu,” katanya.
Kementerian Sosial mencatat, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM. Sampai 26 September 2022, penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat telah mencapai 76,83 persen atau 8.847 KPM.