Presiden Diminta Perhatikan Masalah Agraria dan BBM yang Dihadapi Petani

Bertepatan dengan Hari Tani Nasional pada 24 September, Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh menyampaikan sejumlah aspirasi di Istana Kepresidenan. Aspirasi itu di antaranya agar petani tak dikriminalisasi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat menerima perwakilan Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah aspirasi disampaikan Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh pada Hari Tani Nasional Tahun 2022. Aspirasi tersebut mencakup isu reforma agraria, permintaan agar tidak terjadi kriminalisasi petani, penolakan terhadap konsep bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak seirama dengan reforma agraria, hingga penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

”Pada hari ini kami dari Serikat Petani Indonesia dan kebetulan juga Partai Buruh bersama kaum petani di Jawa Barat, Banten terutama, menyampaikan aspirasi dalam rangka Hari Tani Nasional,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Said menuturkan, pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang mewakili pihak Istana. Hadir pula pada pertemuan yang digelar di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Aspirasi pertama tentang reforma agraria, yakni menyangkut redistribusi tanah untuk petani. ”Ada beberapa kasus yang tadi disampaikan kepada Pak Heru untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi agar tanah petani yang selama ini dimiliki oleh petani puluhan tahun—bahkan ada yang mulai sekolah SR, mulai lahir, sudah ada lahan petani itu—jangan diambil alih oleh pihak lain, seperti Perhutani atau korporasi swasta,” ujar Said Iqbal.

Baca juga: Ego Sektoral Hambat Reforma Agraria

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat menerima perwakilan Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Pada posisi seperti itu mereka menyampaikan alangkah baiknya kalau pemerintah memberikan hak milik kepada petani tersebut. Namun, kalau petani itu baru beberapa waktu menggarap tanah, mungkin bisa diarahkan agar bekerja sama dengan Perhutani atau korporasi. ”Aspirasi kedua adalah kami minta dengan hormat, melalui Pak Heru dan Pak Bey, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap petani. Ini menimbulkan rasa takut dan intimidasi tinggi,” ujar Said Iqbal.

Aspirasi ketiga yang disampaikan adalah penolakan konsep bank tanah dalam UU Cipta Kerja yang tidak mencerminkan redistribusi untuk petani dari segi reforma agraria dan malah mencerminkan komersialisasi terhadap kepentingan korporasi. Demikian pula menyangkut konsep impor yang dalam UU Pangan dikatakan boleh mengimpor pangan sepanjang di dalam negeri tidak bisa memenuhi.

”Dalam UU omnibus law (UU Cipta Kerja), konsep dan dalil itu, menurut kawan-kawan petani, hilang. Oleh karena itu, kalau nanti undang-undang itu mungkin dibahas lagi, konsep bank tanah, konsep impor harus seirama. Tidak boleh impor selama bisa dipenuhi (di dalam negeri), bahkan kalau perlu tidak usah impor sama sekali. Dan, (terkait soal) bank tanah itu, harus terakomodasi tentang reforma agraria, (yakni) tanah untuk petani,” ujar Said.

Dalam UU Cipta Kerja, konsep dan dalil itu, menurut kawan-kawan petani, hilang. Oleh karena itu, kalau nanti undang -undang itu mungkin dibahas lagi, konsep bank tanah, konsep impor harus seirama. Tidak boleh impor selama bisa dipenuhi (di dalam negeri), bahkan kalau perlu tidak usah impor sama sekali. Dan, (terkait soal) bank tanah itu, harus terakomodasi tentang reforma agraria, (yakni) tanah untuk petani.

Di kesempatan tersebut, Said juga menuturkan bahwa SPI dan Partai Buruh memiliki kepedulian dan perhatian terhadap reforma agraria sejati. Intinya, program sertifikasi lahan yang dijalankan Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang baik. Namun, lebih dari itu harus ada konsep reforma agraria, yaitu menyerahkan kembali tanah kepada petani.

”Itu yang paling prinsip, itu yang kami sampaikan ke Pak Heru, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Presiden. Jadi, jangan berhenti di proses sertifikasi. Itu baik, tapi lebih dari itu, banyak kami diceritakan kasus perampasan lahan, kasus korporasi dan perhutani menguasai lahan yang sudah diduduki petani. Jadi, intinya reforma agraria sejati,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Rombongan perwakilan Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh menjelang diterima Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Kenaikan harga BBM

Said menuturkan, pihaknya juga menyampaikan kepada Kasetpres Heru untuk kemudian meneruskannya kepada Presiden Jokowi, yakni terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat terasa ke kalangan petani. Mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). ”Ini fakta di lapangan, yang seharusnya, perintah Presiden (BLT) jelas (harus) sampai. Hal ini yang menjadikan kita menolak kenaikan harga BBM,” katanya.

Agus Ruli Ardiansyah menuturkan, perjuangan reforma agraria sebenarnya sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi dan hal itu menjadi program prioritas pemerintah. ”Dan (target reforma agraria) 9 juta hektar itu tertuang di dalam RPJMN. Dan, itulah yang pada tahun 2020 kami dipanggil oleh Presiden untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik,” katanya.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Besar Menuntaskan Akar Masalah Konflik Tanah

Namun, sayangnya, sampai saat ini SPI menganggap implementasinya masih sangat minim. ”Sehingga dengan Hari Tani Ke-62 di tahun 2022 ini kami menyampaikan pesan melalui Pak Heru, kepada Pak Presiden tolong sampaikan lokasi-lokasi prioritas yang sebenarnya pada tahun 2021 sudah kita rumuskan. (Soalnya) ini juga belum banyak penyelesaian yang cukup signifikan,” ujarnya.

Said menuturkan, pihaknya juga menyampaikan kepada Kasetpres Heru untuk kemudian meneruskannya kepada Presiden Jokowi, yakni terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat terasa ke kalangan petani.

SPI berharap ada tindak lanjut terkait aspirasi ini. ”Apalagi sekarang menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)-nya baru dan Ibu Siti Nurbaya, sebagai Menteri KLHK, sebenarnya memiliki komitmen kuat,” kata Agus Ruli.

Hal yang juga mesti dibicarakan adalah menyangkut upaya penyelesaian masalah atau konflik sehingga meminimalkan kriminalisasi di lapangan. ”(Hal tersebut) karena kalau ini berlarut-larut, tidak ada penyelesaian, (maka) potensi pelanggaran HAM, kriminalisasi, penggusuran, penangkapan itu sangat besar terjadi di lapangan,” ujarnya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Rombongan perwakilan Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh menjelang diterima Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Dia mencontohkan ketika ada petani yang disebut menyerobot lahan secara ilegal. ”Pada kenyataannya mereka itu sudah turun-temurun, misalnya punya girik, sudah ada bukti fisik di sana, misalnya ada kuburan keramat yang sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Ada pohon besar yang memang pohon hutan. Kalau Perhutani, kan, sebenarnya bukan hutan, tapi kebun jati,” katanya.

Kasetpres Heru Budi pun memberikan penegasan terkait kriminalisasi. ”Pertama, penegasan kami adalah kalau petani memiliki surat-surat girik dan lain-lain, wajib tidak boleh dikriminalisasi oleh siapa pun,” katanya.

Heru menuturkan, pihaknya juga akan memilah 34 poin masalah yang sebelumnya disampaikan Said Iqbal. ”Nanti kami akan pilah-pilah dan saya akan undang rapat instansi terkait, mungkin minggu depan. (Oleh) karena saya sampai Kamis tidak ada di Jakarta, mungkin Jumat dan hari berikutnya,” ujarnya.

Baca juga: Penyelesaian Konflik Lahan, Bukan Sekadar Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Menurut Heru, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait UU Cipta Kerja. ”Ada poin yang hilang menurut beliau-beliau itu yang perlu diperhatikan. Terus berikutnya adalah terkait di beberapa kecamatan, (di) Kabupaten Pandeglang, (yang) tidak mendapatkan BLT, itu menit ini juga akan saya sampaikan ke Kemensos, bisa ke menteri atau sekjen untuk bisa diproses mendapat bantuan,” katanya.

Sementara itu, Bey Machmudin menjelaskan bahwa yang berkasus dalam hal ini adalah tanah yang belum bersertifikat. ”Jadi, (kalau) yang diberi sertifikat Presiden itu sudah beres, sudah clear, sudah tidak bermasalah. Kalau (yang masih berkasus) ini memang belum (bersertifikat). Dan, tadi saya barusan menelepon Bu Menteri LHK, memang ada beberapa permasalahan. Jadi, (keduanya) berbeda, jangan disamakan,” ujarnya.