Siap Kawal hingga 2024, Seknas Jokowi Harapkan Program Presiden Jokowi Dilanjutkan Penggantinya

Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024 mendatang akan dikawal oleh Seknas Jokowi. Program Presiden Jokowi pun diharapkan dilanjutkan oleh penggantinya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Ketua Dewan Pembina Sekretariat Jokowi Sidarto Danusubroto saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022). Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo (tengah) dan Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi Ismarilda Priadi (kiri) turut hadir pada kesempatan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Sekretariat Nasional Jokowi menyatakan akan mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Pengganti Presiden Jokowi nantinya diharapkan juga tokoh Pancasilais yang prokebinekaan dan menghormati keberagaman. Indonesia akan terus bertahan apabila mampu menjaga konstitusi dan Pancasila.

”Kami akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024 dan supaya ke depan program dan legacy dari Presiden kita ini akan terus dilanjutkan oleh penggantinya,” kata Ketua Dewan Pembina Seknas Jokowi Sidarto Danusubroto saat memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

Kami akan mengawal pemerintahan Jokowi sampai 2024 dan juga supaya ke depan program dan legacydari Presiden kita ini akan terus dilanjutkan oleh penggantinya.

Sidarto mengatakan hal ini seusai pertemuan dirinya, Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo, Wakil Ketua Umum Seknas Jokowi Ismarilda Priadi, dan Ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi Warsito dengan Presiden Joko Widodo.

Selain mengawal pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024, berkaitan dengan masukan atau aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, Sidarto menuturkan bahwa Seknas Jokowi menginginkan supaya ke depan juga ada tokoh Pancasilais yang prokebinekaan dan menghormati keberagaman. ”(Hal ini) karena kita mengelola negara yang begini besar, ya, hanya dengan menjaga konstitusi, menjaga Pancasila, kita akan bertahan sampai kapan pun,” kata Sidarto.

Baca juga : "Sejarah Terulang" dan Upaya agar Indonesia Tak Kembali ke Titik Nol Demokrasi

Soal tiga periode masa jabatan presiden, menurut Sidarto, hal tersebut tidak dibicarakan dalam pertemuan antara Seknas Jokowi dan Presiden Jokowi. ”Tidak kami bicarakan,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode yang dimunculkan beberapa elite politik mendapat penolakan dari elemen masyarakat yang diwujudkan dengan pamasangan spanduk, seperti terlihat di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Kamis (28/3/2022). Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa ia tidak berminat menjadi presiden tiga periode karena dinilai menlanggar konstitusi.

Senada, Rambun mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan mengenai soal tiga periode tersebut. ”Beliau tidak pernah menyampaikan hal itu. Ada orang dari luar (yang menyampaikan), tetapi beliau sama sekali (tidak pernah menyampaikannya),” katanya.

Demikian pula soal calon presiden, menurut Rambun, hal itu juga tidak dibicarakan dalam pertemuan tersebut. ”Oh, enggak. Seperti biasa, beliau selalu mingkem (menutup mulut) soal itu,” katanya.

Persoalan Ibu Kota Negara Nusantara pun, menurut Rambun, juga tidak dibahas secara khusus. ”Kalau itu, kan, memang salah satu program strategis dari pemerintah. Jadi, itu akan berjalan sesuai rencana dengan mempertimbangkan, tentunya, kondisi ekonomi kita yang sekarang lagi cukup berat karena situasi dunia yang seperti ini,” ujarnya.

Baca juga : Presiden Arahkan Proyek IKN Masuk PSN, Pembangunan Fisik PSN Diminta Selesai 2024

Terkait pesan dari Presiden Jokowi, Rambun Tjajo mengatakan bahwa pada dasarnya Seknas Jokowi diminta membantu pemerintah seperti sudah disampaikan sebelumnya. “Dan beliau juga sangat concern dengan keadaan ekonomi saat sekarang ini. Kami, para sukarelawan, para pendukung beliau, diminta juga untuk fokus membantu Pak Presiden,” katanya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Jokowi berdialog dengan para petani saat meresmikan Bendungan Randugunting, Kabupaten Blora. Rabu(5/1/2022)

Pada dasarnya, Rambun menambahkan, Seknas Jokowi dapat terus-menerus memberikan ide-ide dan ikut bersama pemerintah membangun suatu cara atau mekanisme, di mana rakyat bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk rencana jangka panjang. Salah satu poin paling menarik yang disampaikan Presiden Jokowi adalah Indonesia dapat masuk dalam negara dengan pendapatan yang sudah dianggap semi-maju kalau semua program terjamin kelanjutannya, setidaknya sampai tahun 2030 saja.

“Jadi, sebenarnya ini yang kita harus bersama-sama mengawal, bukan soal orangnya, tapi soal programnya. Bahwa kita jangan sampai (berada pada kondisi) pemerintah ganti pemimpin, ganti program, sehingga kita hanya bergerak di tempat. Inilah yang menurut kami, pesan beliau. Dan kami akan bersama teman-teman relawan melakukan itu,” kata Rambun.

Jadi, sebenarnya ini yang kita harus bersama-sama mengawal, bukan soal orangnya, tapi soal programnya. Bahwa kita jangan sampai (berada pada kondisi) pemerintah ganti pemimpin, ganti program, sehingga kita hanya bergerak di tempat.

Agenda 45

Rambun menuturkan, pada kesempatan tersebut, mereka juga menyampaikan rencana terkait Agenda 45 dan mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di acara yang akan diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur. ”Tapi, mengingat suasana sekarang, mungkin karena ada krisis ekonomi, BBM naik, segala macam, kami serahkan ke Pak Presiden untuk mencari waktunya,” ujarnya.

Berkaitan dengan Agenda 45, Rambun menuturkan, pihaknya menyampaikan beberapa hal praktis mengenai hal yang dapat dicapai dari kegiatan yang dilakukan bersama berbagai macam kelompok masyarakat. ”(Hal tersebut) karena ini menyangkut rencana jangka panjang dan ini adalah program politik kebangsaan karena itu akan masuk sebagai undang-undang. Ini yang mau kami tekankan dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden untuk juga ikut mendukung apa yang kami lakukan, dan kami mengundang beliau untuk ke Jombang,” katanya.

HUMAS PEMPROV SUMUT

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan di Nias Utara, Sumatera Utara, Rabu (6/7/2022). Presiden meminta percepatan pembangunan jalan di Kepulauan Nias.

Namun, Rambun menuturkan, hal substansial dari kegiatan ini adalah untuk membangun suatu rencana pembangunan jangka panjang yang milik semua orang. “Milik kita semua, bukan hanya milik partai politik,” katanya.

Ismarilda menuturkan dirinya menjadi ketua panitia pada acara yang diperkirakan digelar sekitar sebulan dari sekarang di Jombang tersebut. “Persiapan untuk acara tersebut sudah 70 persen, akan dihadiri oleh Bapak Presiden, dan peserta di atas 10.000 dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk santri,” katanya.

Menurut Ismarilda, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi rencananya akan berdialog dengan pengurus Seknas Jokowi dan masyarakat terkait Agenda 45. Agenda dimaksud terutama menyangkut masalah pangan dan energi. “Tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa pengganti beliau harus orang yang bisa meneruskan program-program beliau,” kata Ismarilda.

Tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa pengganti beliau harus orang yang bisa meneruskan program-program beliau.

Ditanya lebih lanjut mengenai program tersebut, Rambun menuturkan ada dua aspek yang paling penting, yakni soal ketahanan energi dan ketahanan pangan. Dua aspek ini akan meliputi berbagai macam aspek lain dan merupakan basis atau pilar. “Kalau orang enggak cukup makan dan enggak punya energi, maka enggak bisa bergerak. Jadi, kami fokus di sini,” katanya.

Baca Juga: Presiden: Pada Saatnya Saya Sampaikan Arah Relawan Jokowi di Pilpres 2024

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Direktur Jenderal IRRI, Jean Balie ketika memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) kepada pemerintah Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta, pada Minggu, (12/8/2022)

Meskipun, Rambun menuturkan, pihaknya sebenarnya juga mengundang kelompok lain untuk kemudian fokus dan membuat rencana yang meliputi aspek pendidikan, kebudayaan, seterusnya. Indonesia sudah sampai pada tahap swasembada beras, misalnya, tetapi yang juga perlu digarap adalah agar petani dapat memperoleh manfaat pascapanen.

“Ini problem besar dari dulu yang belum terpecahkan. Ini salah satu yang mungkin akan jadi fokus kita. Bagaimana nilai tambah itu juga akan diperoleh dengan adanya teknologi, ilmu pengetahuan, kita bisa memperbaiki dan menambah pendapatan para produser atau penghasil, (seperti) petani, nelayan, dan lainnya untuk mendapat nilai lebih. Bukan hanya dimiliki oleh supply chain yang dimiliki perusahaan multinasional atau perusahaan besar,” katanya.

Presiden Jokowi, menurut Rambun, konsisten terkait konversi ke energi yang non bahan bakar minyak. “Cuma memang, kalau kita lihat sekarang, trennya malah justru kebalikan gara-gara di Eropa dan segala macam. Bagaimana pun ini menarik karena orang tidak lagi memikirkan investasi di sini. Jadi, kita harus mengandalkan Indonesia dan Asia untuk melakukan investasi di green energy,” katanya.