Presiden Arahkan Proyek IKN Masuk PSN, Pembangunan Fisik PSN Diminta Selesai 2024
Sebanyak 66 PSN telah tuntas dikerjakan selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi atau pada kurun antara tahun 2019 dan tahun 2021. Nilainya adalah sebesar Rp 414,3 triliun.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional atau PSN dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Untuk proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden Jokowi memberi arahan khusus agar bisa ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.
”Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai project PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya seusai rapat berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (6/9/2022).
Kepala Negara juga meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024. ”Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” kata Airlangga, menambahkan.
Presiden Jokowi juga meminta beberapa PSN untuk segera diselesaikan. Kepala Negara memutuskan bahwa proyek Trans-Sumatera akan diselesaikan pada tahap kedua dengan rute dari Betung ke Jambi sepanjang 169 kilometer. Konstruksi Trans-Sumatera membutuhkan investasi Rp 22 triliun dan kebutuhan lainnya Rp 4,1 triliun.
Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai project PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota.
Adapun untuk percepatan pembangunan Tol Semarang-Demak, sekarang masih ada masalah pembebasan lahan atau ganti lahan di antara Demak dan Semarang. ”Beberapa yang diminta untuk diselesaikan ialah tol Trans-Sumatera, Tol Semarang-Demak, kemudian mekanisme pengadaan tanah dengan konsinyasi dan kepastian PSN bagi proyek infrastruktur ibu kota negara,” kata Airlangga.
Baca juga: Peran Strategis IKN Nusantara
Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
”Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian,” ucap Airlangga.
Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah tuntas dikerjakan selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi atau pada kurun antara tahun 2019 dan tahun 2021. Nilainya adalah sebesar Rp 414,3 triliun.
Pada 2019, Airlangga menyebut pemerintah telah merampungkan 30 proyek senilai Rp 165,3 triliun yang terdiri dari bendungan, bandara, jalan, kawasan, kereta, pelabuhan, smelter, dan dua proyek terkait dengan teknologi. Untuk tahun 2020, sebanyak 12 proyek selesai dengan nilai Rp 123,1 triliun yang terdiri dari bandara, kereta, jalan tol, pelabuhan, SPAM, kawasan industri, dan bendungan.
Di tahun 2021, terdapat 24 proyek yang nilainya Rp 125,9 triliun yang terdiri dari jalan tol, kereta, kawasan perumahan, SPAM, bendungan, pelabuhan, dan teknologi. Sementara selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp 140,1 triliun. ”Dan, sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp 101,2 triliun,” ucap Airlangga.
Belum selesai
Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Hal itu mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans-Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.
Proyek Bendungan Gerak Karangnongko masih dalam proses penyiapan pendanaan. Dana APBN sudah disiapkan dan tinggal menunggu penyiapan pendanaan dari APBD Kabupaten Blora. Dari segi konstruksi, sudah disiapkan dana Rp 1,49 triliun, tinggal penyelesaian masalah pembebasan lahan di Kabupaten Bojonegoro.
”Untuk proyek itu, diperlukan tambahan anggaran, akan dipelajari dari Kemenkeu, sebesar Rp 710 miliar, di mana wilayah Kabupaten Blora sebesar 107 hektar untuk pembebasan lahan, di mana baik kabupaten dan pemerintah daerah menyerahkan ke pemerintah pusat,” kata Airlangga tentang Bendungan Gerak Karangnongko.
Tol Tuban-Lamongan juga diharapkan bisa segera diselesaikan. Tol ini menghubungkan beberapa kawasan strategis, seperti kilang minyak Tuban, ekspansi TPPI Tuban, dan kawasan ekonomi Gresik yang bisa mencapai Rp 252 triliun dari segi investasi.
Untuk proyek itu, diperlukan tambahan anggaran, akan dipelajari dari Kemenkeu, sebesar Rp 710 miliar, di mana wilayah Kabupaten Blora sebesar 107 hektar untuk pembebasan lahan, di mana baik kabupaten dan pemerintah daerah menyerahkan ke pemerintah pusat.
Pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro diperkirakan investasinya sebesar Rp 25,7 triliun. ”Diharapkan financial closing (pemenuhan pembiayaan)-nya bisa di kuartal II-2024, arahan Bapak Presiden tadi, proyek-proyek yang masuk PSN yang selesai di luar tahun 2024 adalah proyek yang secara financial closing sudah bisa diselesaikan,” ujar Airlangga.
Proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak direncanakan diinvestasikan oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim. Investasinya sebesar Rp 22 triliun untuk produksi amonia dan urea. ”Dan ini diharapkan bisa diselesaikan juga financial closing sebelum 2024, dan ini nanti manfaatkan gas dari Genting yang akan on stream 2027. Proyek ini sejalan dengan proyek metanol di Bintuni, yang juga sekitar Rp 20 triliun, dan ini juga akan mulai on stream 2027,” katanya.
Airlangga menambahkan, ada usulan terkait proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi. Investasi tahap pertama senilai Rp 948 miliar dan investasi tahap ke dua Rp 3 triliun. Kapasitas kontainer di pelabuhan ini mencapai 60.000 sampai 80.000 teus. ”Kemudian untuk pelabuhan curah 2,3 juta ton, curah cair dan curah kering 7-8 juta ton,” kata Airlangga.
Pengembangan dari proyek Lapangan Ubadari, yaitu Lapangan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), dibiayai oleh Konsorsium BP Tangguh sebesar Rp 38 triliun. Airlangga mengatakan, proyek ini memiliki potensi meningkatkan tambahan gas dari UCC sebesar 900 MMSCFD dan pengurangan emisi karbon sebesar 25 metrik ton.
Revisi target
Ada Kendala, Pemerintah Kurangi Jumlah Proyek Strategis Nasional pemerintah merevisi jumlah PSN yang ditargetkan rampung pada semester I-2024, dari semula 208 proyek menjadi 200 proyek. Penyesuaian ini dilakukan lantaran terdapat sejumlah kendala dan untuk mempercepat pencapaian target penyelesaian pada 2024.
Sebelumnya, seperti diberitakan di Kompas.id pada 27 Juli 2022 dengan judul ”Ada Kendala, Pemerintah Kurangi Jumlah Proyek Strategis Nasional”, pemerintah merevisi jumlah PSN yang ditargetkan rampung pada semester I-2024, dari semula 208 proyek menjadi 200 proyek. Penyesuaian ini dilakukan lantaran terdapat sejumlah kendala dan untuk mempercepat pencapaian target penyelesaian pada 2024.
Baca juga: Proyek Strategis Terdampak
Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, dari ke-208 proyek yang dicanangkan sebagai PSN, 14 proyek saat ini tengah menghadapi kendala, baik itu dalam perizinan maupun pembiayaan. Namun, enam proyek di antaranya dinilai masih membutuhkan perpanjangan statusnya sebagai PSN.
Salah satu proyek yang akan dikeluarkan dari daftar PSN adalah bendungan di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Proyek ini berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN lantaran pembangunannya mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
”Untuk itu, berdasarkan arahan dari Presiden, kami akan mengeluarkan proyek yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaian dari daftar PSN. Saat ini terdapat 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan karena berbagai kendala,” ujarnya dalam diskusi pencapaian PSN hingga semester I-2022, di Jakarta, Selasa (26/7/2022). (WKM)