Musyawarah rakyat kelompok sukarelawan pendukung Presiden Jokowi beberkan nama capres-cawapres Pilpres 2024. Selain Jokowi, Sandiaga, Ganjar, Prabowo dan Anies. Untuk cawapres, Ridwan, Airlangga, Erick dan Arsjad Rasjid.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kelompok sukarelawan pendukung Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah nama calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 yang muncul dalam Musyawarah Rakyat, beberapa waktu lalu, di Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo disebut telah mengizinkan kelompok sukarelawannya itu untuk menyampaikan nama-nama tersebut ke publik.
Sebelumnya, untuk kali pertama, Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (28/8/2022). Musra ini diinisiasi oleh 19 kelompok sukarelawan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun ikut hadir dan membuka musra tersebut yang dihadiri sekitar 12 ribu orang tersebut.
Dalam kesempatan itu, mereka yang hadir diminta untuk menjawab pertanyaan di setiap sesinya melalui sistem pemungutan suara elektronik (e-voting). Setidaknya terdapat tiga sesi, meliputi agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat; kriteria dan karakteristik pemimpin harapan rakyat; serta tokoh-tokoh capres dan cawapres harapan rakyat.
Ada yang menarik dari capres-cawapres harapan rakyat dari hasil Musra di Bandung. Sebab, nama seperti Sandiaga, Airlangga, dan Arsjad justru masuk dalam jajaran survei. Padahal, nama mereka mungkin tidak terlalu signifikan di survei-survei lain.
Setelah melalui proses penghitungan, didapati, e-voting diikuti 5.721 responden yang hadir di Musra. Adapun dari hasil e-voting, Presiden Jokowi mendapatkan suara terbesar sebagai capres harapan rakyat, yakni 29,79 persen. Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (16,92 persen), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (16,10 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (11,10 persen), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (9,02 persen).
Untuk cawapres harapan rakyat, Gubernur Jawa Barat menempati posisi teratas dengan perolehan suara sebanyak 38,89 persen. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (13,25 persen), Menteri Badan Usaha dan Milik Negara Erick Thohir (12,81 persen), Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid (10,33 persen), dan Ketua DPR Puan Maharani (9,49 persen).
Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/8/2022), mengatakan, ada yang menarik dari capres-cawapres harapan rakyat dari hasil Musra di Bandung. Sebab, nama seperti Sandiaga, Airlangga, dan Arsjad justru masuk dalam jajaran survei. Padahal, nama mereka mungkin tidak terlalu signifikan di survei-survei lain.
Andi mengakui, perolehan suara Sandiaga Uno dalam Musra di Bandung cukup mengagetkan. Apalagi, Sandiaga bisa mengalahkan perolehan suara Prabowo dan bisa menempati posisi nomor dua setelah Presiden Jokowi.
Hal lain yang cukup mengagetkan adalah perolehan suara Airlangga. Ternyata, setelah didalami, basis Golkar tergolong kuat di Bandung dan sekitarnya sehingga perolehan suara Airlangga relatif besar.
Andi mengungkapkan bahwa panitia Musra Indonesia telah melaporkan hasil musra ini langsung kepada Presiden Jokowi. Ia pun menyebut, Presiden juga telah mengizinkan panitia untuk mengumumkan hasil musra ke publik.
Sudah diizinkan oleh Presiden untuk menyampaikan apa adanya saja hasil dari musra.
”Sudah diizinkan oleh Presiden untuk menyampaikan apa adanya saja hasil dari Musra,” ujar Andi.
Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus, menambahkan, ada gap yang sangat jauh antara jumlah masyarakat yang hadir di musra dan masyarakat yang ikut andil dalam proses e-voting. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat yang hadir memiliki ponsel pintar.
Meski demikian, Panel meyakini, Musra akan menjadi alat rekam yang paling jujur dari kehendak rakyat. Ia mengakui, berbagai pihak mencoba mengintervensi panitia Musra untuk ikut memengaruhi hasil Musra. Ini terbukti, dalam proses e-voting, setidaknya tiga kali sistem e-voting ingin dijebol peretas. Namun, menurut dia, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi.
Kami yakin, apa pun yang dihasilkan adalah hasil yang akan merepresentasikan secara jujur apa yang menjadi keinginan warga di Jawa Barat.
”Kami yakin, apa pun yang dihasilkan adalah hasil yang akan merepresentasikan secara jujur apa yang menjadi keinginan warga di Jawa Barat,” kata Panel.
Skala prioritas
Secara terpisah, saat dimintai tanggapan terkait pergerakan sukarelawan dalam menjaring nama-nama capres-cawapres, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpandangan, dalam situasi seperti ini, seharusnya skala prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan para menterinya bukan lagi untuk menjaring atau mendengarkan nama capres-cawapres, melainkan untuk mengatasi berbagai tekanan ekonomi.
”Itulah yang seharusnya didahulukan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa secara aturan permainan, pencalonan capres-cawapres harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Untuk sukarelawan, itu dibentuk setelah konfigurasi calon dipastikan dengan penetapan partai-partai politik tersebut.
Kan, begitu banyak, kan, kepentingan-kepentingan yang ada terkait dengan masa depan itu. Ya, sebagai suatu dinamika, ya, itu bisa terjadi, tetapi partai terus juga melakukan suatu langkah-langkah di dalam mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.
”Begitu banyak kepentingan-kepentingan yang ada terkait dengan masa depan itu. Ya, sebagai suatu dinamika, ya, itu bisa terjadi, tetapi partai terus juga melakukan suatu langkah-langkah di dalam mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasto.
Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pemilu merupakan perhelatan seluruh rakyat Indonesia dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, siapa saja entah terhimpun dalam parpol, rakyat, kelompok masyarakat sipil, mempunyai hak untuk bisa membicarakan atau melibatkan diri dalam persiapan pemilu, termasuk pilpres.
”Apalagi, kan, teman-teman sukarelawan punya pengalaman selama ini dalam pilpres-pilpres sebelumnya. Tetapi, kan, mereka juga paham, bahwa ujung-ujungnya nanti ke parpol. Saya kira sudah clear bahwa di undang-undang dasar dan undang-undang yang mengatur tentang pemilu, semuanya akan bermuara pada parpol,” kata Doli.