Terima Amplop Kosong Presiden, Pedagang di Bandung Dapatkan Bansos dari Istana
Dasri, pedagang di Pasar Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, menerima amplop kosong saat memperoleh bantuan tunai dari Presiden Jokowi. Sebagai gantinya, Istana memberikan bantuan sosial pada Selasa (30/8/2022).
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum di Kota Bandung, Minggu (28/8/2022).
JAKARTA, KOMPAS — Belum lama ini, Dasri, seorang pedagang di Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Jawa Barat, menerima amplop kosong saat memperoleh bantuan tunai dari Presiden Joko Widodo. Pengalaman pedagang itu pun viral di media sosial. Sebagai gantinya, Istana menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang tersebut.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Selasa (30/8/2022), mengatakan, Istana memberikan bantuan sosial kepada Dasri. ”Saya sudah minta ke staf yang bertugas saat itu di Bandung untuk segera komunikasi ke yang bersangkutan, tentunya melalui kepala pasar setempat,” ujar Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa.
Pada mulanya, di sela-sela kunjungan kerja ke daerah, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum di Kota Bandung, Minggu (28/8/2022). Tiba pukul 09.21, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.
Di kesempatan itu, Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana memberikan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.
”Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Presiden.
Bantuan bagi pedagang dibagikan dalam amplop putih bertuliskan ”Bantuan Kemasyarakatan Presiden Jokowi”. Dalam tayangan video yang viral di media sosial, pedagang di Pasar Cicaheum bernama Dasri mengaku kecewa karena amplop yang seharusnya berisi bantuan senilai Rp 1,2 juta itu ternyata kosong.
Dasri sempat melapor kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Namun, Paspampres menyebut tidak bertanggung jawab terkait isi amplop yang kosong.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu, 28 Agustus 2022.
Diakui Kasatpres Heru, dari 302 amplop yang dibagikan, ada terselip satu yang belum terisi. Dasri menerima amplop kosong tersebut. Namun, hal itu sudah ditangani dengan diberikan bantuan sosial pada Selasa siang.
”Dari kepala pasar dan rekan babinsa (bintara pembina desa) membantu (mencari Dasri),” ucap Heru.
Bantalan sosial masih menjadi andalan pemerintah, terutama dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Selain bantuan sosial yang sudah dibagikan, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemberian bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial Rp 24,17 triliun tersebut akan mulai dieksekusi dalam pekan ini.
”Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi, dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Sosial dan Gubernur Bank Indonesia dalam keterangan pers di Kantor Presiden seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).
Diakui Kasatpres Heru, dari 302 amplop yang dibagikan, ada terselip satu yang belum terisi.
Kelompok rentan
Secara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, penambahan anggaran bantuan sosial Rp 24,17 triliun merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada kelompok ekonomi rentan. Tambahan anggaran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat meringankan dampak kenaikan harga energi dan harga pangan global terhadap 20,65 juta keluarga dari kelompok ekonomi rentan.
”Juga kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan,” kata Abraham di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo ketika menyampaikan keterangan terkait protokol kesehatan pandemi Covid-19 di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Abraham mengatakan, di tengah krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan. Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Agar penyaluran bansos tepat sasaran, menurut Abraham, saat ini pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan. Sebelumnya, pembaruan DTKS dilakukan hanya sekali dalam setahun. ”Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial,” ucap Abraham.
Pada kesempatan itu, Abraham juga mengungkapkan, pemerintah di sejumlah negara tidak menginginkan ada kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk Pemerintah Indonesia. Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya. ”Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.
Bansos pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun. Bantuan Rp 150.000 akan disalurkan oleh Kementerian Sosial dan dibayarkan empat kali.
Bansos kedua berupa subsidi upah Rp 600.000 per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Untuk bantuan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.
