SAI20 Jadi Momentum Membenahi Tata Kelola Pemerintahan
Salah satu acara dalam rangkaian G20 adalah KTT SAI20. Pertemuan pimpinan lembaga pemeriksa keuangan negara G20 ini diharapkan mampu mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Wakil Presiden Maruf Amin bertemu peserta KTT SAI20 di Bali sebelum membuka pertemuan tersebut, Senin (29/8/2022).
BADUNG, KOMPAS — Masa pemulihan dari pandemi Covid-19 adalah saat tepat untuk membenahi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan berintegritas. Karena itu, kolaborasi lembaga-lembaga pemeriksa keuangan negara atau Supreme Audit Institution (SAI) sangat penting dalam menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap konferensi tingkat tinggi SAI20 sebagai salah satu agenda Presidensi G20 ini menjadi momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi dan membenahi tata kelola pemerintahan lebih baik.
”Ini dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas, sehingga lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan,” kata Wapres Amin dalam pidato pembukaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (29/8/2022).
Hadir pula dalam acara ini, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. KTT SAI20 dihadiri 12 perwakilan lembaga pemeriksa keuangan negara, baik secara luring maupun daring. Adapun perwakilan lembaga pemeriksa keuangan dari negara-negara G7 ataupun Uni Eropa tidak hadir.
SAI dinilai penting dalam memandu pemerintah untuk disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara. Apalagi, pandemi Covid-19 ataupun ketidakpastian akibat perang di Ukraina memberi berbagai tekanan berat dan situasi genting. Krisis ini juga bisa memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
”Saya mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI20 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia. Saya yakin akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara SAI dan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan KTT SAI20 sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia. KTT ini diharap bisa mendorong tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan akuntabel.
Wapres pun berharap dari KTT SAI20 bisa memberikan perspektif audit yang independen. Ini akan membantu pemerintah merumuskan kebijakan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan, mendorong pencapaian target SDG’s, dan menyiapkan diri menghadapi krisis di masa depan.
SAI juga diharap mampu merumuskan peran dalam mendukung masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi aneka tantangan global, khususnya terkait isu utama Presidensi G20 Indonesia, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan pembangunan ekonomi hijau, termasuk transisi energi yang adil dan terjangkau.
KTT SAI20 diharap mampu menjadi jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis.
Auditor berperan
Selain itu, para auditor juga tercatat berperan penting dalam mendukung para pemimpin negara mengambil keputusan di masa-masa sulit. Karena itu, KTT SAI20 diharap mampu menjadi jembatan penghubung pemikiran para auditor mancanegara yang memiliki mandat dan pengalaman berbeda dalam merespons krisis.
Hal ini sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia yang mendorong kebersamaan dalam menemukan solusi atas permasalahan global ”Recover Together, Recover Stronger”.
Isma Yatun yang juga Ketua SAI20 menjelaskan, lembaga pemeriksa keuangan negara dari negara-negara G20 ingin berperan aktif dalam tata kelola di sektor publik. Adapun dalam KTT SIA20, akan dihasilkan dua keluaran utama, yakni aturan tata cara (rules of procedures) dan pernyataan bersama SAI20 (komunike). Semua ini, kata Isma Yatun, terkait percepatan pemulihan ekonomi dan tercapainya SDGs.
Komunike ini juga diharap menjadi sumber dan rujukan kredibel dan obyektif dalam mendukung pemerintahan G20. Selain itu, komunike bisa mendorong prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan efektivitas kebijakan pemerintah.
Isma Yatun menambahkan, SAI 20 berharap bisa berkontribusi terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. ”Selanjutnya kami akan memastikan adanya kolaborasi antara SAI 20 dan negara-negara G20 dalam kesinambungan, kelangsungan implementasi SGDs, dan pemulihan ekonomi pasca-(pandemi) Covid-19,” katanya.
Terkait berulangnya penangkapan auditor negara seperti beberapa operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus suap untuk mendapatkan status wajar tanpa perkecualian (WTP), Wapres Amin menyakini hal ini akan dibahas dan dicari cara yang lebih baik untuk mengantisipasinya. ”Bagi kita, Indonesia, saya kira tegas, kalau ada penyimpangan, ditindak sesuai dengan aturan yang ada,” kata Wapres dalam tanya jawab dengan wartawan seusai pembukaan.
Adapun mengenai ketidakhadiran perwakilan lembaga pemeriksa keuangan negara-negara G7 dan Uni Eropa di SAI20, Isma Yatun menjelaskan, KTT ini adalah yang pertama kali lembaga pemeriksa keuangan G20 membuat forum bersama. Ini menjadi langkah awal yang diharap bisa berkesinambungan di Presidensi G20 India tahun 2023 dan Presidensi G20 Brasil di 2024.
”Harapannya, ke depan semua negara G20 bisa hadir baik fisik maupun virtual. Sekarang negara-negara G7 juga berkontribusi menyampaikan semangat terhadap terbentuknya SAI20 ini,” kata Isma.
KTT SAI20 akan berlangsung selama dua hari, 29-30 Agustus. Konferensi ini diikuti 12 SAI negara anggota G20, yaitu Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Republik Korea, Meksiko, Rusia, dan Turki.
Adapun SAI negara-negara G7 absen di acara ini, yakni Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang, serta Uni Eropa.
