Suharso Monoarfa Diminta Mundur dari Ketua Umum PPP

Permintaan mundur disampaikan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP. Pernyataan Suharso Monoarfa soal ”amplop kiai” saat berpidato di acara KPK jadi salah satu alasannya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan meminta Suharso Monoarfa mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua umum PPP. Mundurnya Suharso dinilai akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam menghadapi Pemilu 2024, terlebih seusai kegaduhan yang muncul akibat pidato ”amplop kiai” yang disampaikan Suharso di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Permintaan mundur tersebut disampaikan secara resmi melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Suharso, Senin (22/8/2022).

Surat ditandatangani dan distempel resmi oleh Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono, serta Ketua Majelis Kehormatan PPP KH Zarkasih Nur.

”Kami sebagai pimpinan ketiga majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan ketua umum DPP PPP. Permintaan di atas insya Allah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024,” demikian kutipan dari isi surat tersebut.

Baca juga: PPP Tancap Gas Siapkan Pemilu 2024

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Suasana puncak Hari Lahir Partai Persatuan Pembangunan di Ponpes Al Hikam, Malang, Jawa Timur, Minggu (27/3/2022).

Dalam surat dua lembar tersebut, ada empat poin yang disampaikan. Pertama, ketiga majelis di PPP menilai pidato Suharso Monoarfa dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas bagi PPP yang diselenggarakan oleh KPK pada 15 Agustus 2022 mengakibatkan suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai.

Dampak tersebut terutama terjadi di kalangan kiai dan santri yang menjabat di struktur partai ataupun pendukung PPP. Rekaman pidato Suharso beredar viral di berbagai platform media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Suharso terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren.

Mereka pun menilai hal yang disampaikan Suharso merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pemimpin partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan Hari Lahir Ke-46 PPP di Ecovention Ocean Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Kamis (28/2/2019).

Kedua, sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK, pimpinan majelis di PPP juga mengikuti berbagai demonstrasi yang disebabkan sejumlah keputusan DPP PPP. Demonstrasi itu merupakan respons atas hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP, serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK. Demonstrasi itu pun belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP dan telah menurunkan marwah PPP sebagai parpol Islam.

Baca juga: Diduga Terima Gratifikasi, Suharso Monoarfa Kembali Dilaporkan ke KPK

Selain soal pidato di KPK, ketiga majelis di PPP pun menyoroti kehidupan pribadi Suharso. Berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

Mereka pun turut menyinggung elektabilitas PPP yang tidak beranjak semenjak kepemimpinan Suharso sebagai salah satu poin pertimbangan untuk meminta mundur dari ketua umum PPP. Hal-hal tersebut dianggap sebagai hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, Suharso telah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan penjelasan terkait potongan video pidato Suharso di KPK yang beredar di publik. DPP PPP pun membuka dan mengedepankan ruang dialog dan tabayun untuk mendudukkan masalah lebih jelas.

Pada Senin (22/8/2022), lanjutnya, Suharso telah menemui dan menjelaskan persoalan terkait pidato di KPK dengan Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majelis Syariah Chaerul Saleh Rasyid. Keduanya disebut memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari Suharso. ”InsyaAllah, semua ini akan segera dituntaskan,” ucap Arwani.

Sebelumnya, dalam Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas, Suharso menceritakan pengalamannya saat bertandang ke kiai di beberapa pondok pesantren besar saat masih menjadi pelaksana tugas ketua umum PPP. Setelah datang ke pesantren, ia didoakan lalu meninggalkan pesantren, tidak lama kemudian dihubungi melalui pesan Whatsapp ditanyakan meninggalkan sesuatu untuk kiai.

Ia pun diberi tahu oleh seseorang bahwa jika datang ke kiai harus ada tanda mata yang ditinggalkan. Setiap bertemu dan bersalaman dengan kiai tanpa ada amplop, kepulangannya menjadi sesuatu yang hambar. ”Sampai hari ini kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu enggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ucap Suharso.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali di Three Mountain Bamboo Pavilion, Kura-kura Bali, Denpasar, Bali, Jumat (3/12/2021).

Suharso pun telah menyampaikan permintaan maaf saat menghadiri Sekolah Politik yang digelar di Bogor. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @suharsomonoarfa, ia mengunggah tiga video yang salah satunya diberi keterangan: ”Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya”.

Ia pun mengakui ilustrasi tersebut merupakan kekhilafan dan tidak pantas diungkapkan karena bisa mengundang penafsiran yang keliru.

”Saya menyesalkan ada pihak yang dengan sengaja memotong sambutan saya pada acara politik cerdas berintegritas yang diselenggarakan KPK pada Senin, 15 Agustus 2022. Cuplikan yang sepotong itu menjadi di luar konteks dan membentuk opini negatif, membuat kegaduhan,” ujarnya.