PPP Mulai Mulai Tancap Gas Siapkan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menggelar Rapimnas II khusus untuk menyusun strategi untuk memenangi pemilu serentak tahun 2024.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan Harlah Ke-46 PPP di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 28 Februari 2019. Acara itu dihadiri Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Persatuan Pembangunan langsung tancap gas mempersiapkan pemenangan pemilu setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pesta demokrasi lima tahunan itu tetap digelar 14 Februari 2024. Tak hanya konsolidasi organisasi, partai politik berlambang Kabah itu mulai membuka pendaftaran calon anggota legislatif di semua tingkatan serta calon kepala daerah.

Pada Jumat (15/4/2022), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta untuk mematangkan strategi elektoral menghadapi Pemilu 2024. Rapimnas II PPP itu dihadiri oleh 34 dewan pimpinan wilayah (DPW) dari seluruh Indonesia. Semua pengurus dewan pimpinan pusat (DPP), termasuk Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pakar, dan Ketua Mahkamah Partai, ikut hadir dalam acara tersebut.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Salah satu hasil rapimnas adalah menyiapkan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan melakukan konsolidasi organisasi. ”Kami sepakat untuk membentuk struktur partai sampai tingkat ranting atau desa yang ditargetkan selesai 15 Juli 2022,” kata Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha yang memimpin sidang dalam rapimnas, Sabtu (16/4/2022) dini hari.

Sebelumnya usai memberikan arahan kepada 34 pengurus DPW, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, rapimnas digelar untuk konsolidasi organisasi partai setelah Muktamar Ke-9 di Makassar, Sulawesi Selatan. Konsolidasi internal itu dilakukan dalam rangka kesiapan menghadapi Pemilu 2024 agar jauh lebih matang dan terencana dengan baik.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa seusai memberikan pengarahan kepada perwakilan dewan pimpinan wilayah (DPW) dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP di Jakarta, Jumat (15/4/2022).

”Pemilu yang kami utamakan di sini adalah pemilu legislatif untuk mengembalikan elektoral PPP agar lolos ambang batas parlemen. Agar kami bisa merebut kembali kursi-kursi yang dulu pernah kami capai dan raih,” ujar Suharso kepada wartawan di sela-sela rapimnas.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Pemilu dan Pilkada Digelar pada 2024

Untuk mencapai hal itu, lanjutnya, PPP menyusun perencanaan yang terukur, sistematis, dan sudah dilakukan di seluruh Indonesia. DPP meminta kepada semua pengurus di tingkat wilayah agar daftar panjang caleg dari semua tingkatan kabupaten-kota, provinsi, hingga DPR sudah harus tersedia pada bulan Juni mendatang. Daftar panjang itu kemudian akan dievaluasi setelah diberikan penugasan kepada pada calon.

”Pada akhir tahun ini, PPP sudah punya daftar caleg definitif versi partai,” ucap Suharso.

Infografik riset rancangan tahapan Pemilu 2022 yang disiapkan KPU.

Terkait dengan target penyusunan daftar caleg, menurut Tamliha, PPP mulai membuka pendaftaran caleg dan calon kepala daerah. ”Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon kepala daerah,” ujarnya.

Suharso juga menyebut bahwa PPP ingin memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan dalam penyusunan daftar caleg. Jika ada 10 kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (dapil), minimal harus ada tiga caleg perempuan di dapil tersebut.

Selain itu, PPP juga sedang mempersiapkan diri di internal partai untuk mempersiapkan kinerja elektoral agar tidak terganggu dengan hiruk-pikuk situasi politik terkini. PPP ingin tetap intens memikirkan kepentingan elektoral partai.

Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon kepala daerah.

Hal yang tak kalah penting, PPP juga mulai membentuk Badan Saksi Pemilu (BSP) tingkat DPW dan DPC paling lambat pada 30 Juni.

Dukungan capres

Sementara sama dengan partai politik lain, di internal PPP juga sudah muncul suara dukung-mendukung bakal calon presiden dan wakil presiden. Namun, Suharso memastikan bahwa forum rapimnas tidak digunakan untuk mendengarkan aspirasi tersebut. Dalam forum itu belum akan ada pengambilan keputusan PPP untuk menyatakan sikap mengusung tokoh tertentu untuk menjadi bakal capres-cawapres.

Forum rapimnas, lanjut Suharso, justru digunakan sebagai ajang untuk mengonsentrasikan kembali strategi elektoral partai. Pada Pemilihan Legislatif 2024, PPP ingin menjadi partai kembali berjaya dengan masuk dalam tiga besar perolehan suara seperti pernah dicapai di pemilu tahun 1999. Salah satu caranya adalah dengan menyasar para pemilih anak muda atau pemilih milenial.

Meski begitu, menurut Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, masukan atau aspirasi yang akan didengarkan dalam rapimnas itu salah satunya adalah terkait dengan masukan atau laporan dari DPW tentang dinamika pilpres di daerah. Salah satu aspirasi yang masuk berasal dari DPW DKI Jakarta yang mengusulkan agar PPP mengusung Anies Baswedan-Khofifah Indarparawansa sebagai bakal capres-cawapres. Namun, usulan itu baru sebatas aspirasi dari pengurus wilayah, belum disampaikan secara resmi kepada DPP.

Dijelaskan, tidak tertutup kemungkinan PPP akan mengajukan capres-cawapres dari internal. ”Hal yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan sosok yang tepat untuk rakyat, sosok yang tepat untuk melanjutkan program-program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik. Sosok yang akan bisa memberikan inovasi yang lebih terhadap upaya upaya ikhtiar kita dalam membangun negeri ini,” kata Arwani.

Baca juga: Memori Bersama PPP dan Dinamika NU Menuju Khitah

Tamliha menambahkan, rapimnas sudah memutuskan agar DPP PPP melakukan komunikasi dengan partai-partai politik lain serta para tokoh potensial sebagai upaya untuk menyiapkan agenda pemilu presiden. Sejauh ini, PPP sudah menjalin komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem. Meski begitu, soal pencalonan presiden-wakil presiden baru akan diputuskan pada rapimnas berikutnya.