Calon Menpan dan RB Sebaiknya Berpengalaman Kelola Birokrasi
Meski PDI-P sudah mengantongi beberapa nama calon, Peneliti Politik Senior BRIN Siti Zuhro menyatakan, jabatan Menteri PAN dan RB idealnya diisi dari kalangan profesional agar tugasnya tidak terganggu ayunan politik.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·4 menit baca
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Erwan Agus Purwanto, Rabu (18/8/2021), menyampaikan beberapa catatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Catatan tersebut disampaikan Agus dalam acara ”Kick Off Evaluasi Sakip RB Zona Integritas 2021” secara daring.
JAKARTA, KOMPAS — Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara idealnya diisi dari kalangan profesional agar tugasnya dalam memastikan jalannya roda birokrasi tidak terganggu ayunan politik. Namun, karena jabatan itu sudah menjadi jatah partai politik, idealnya diisi oleh orang yang punya pengalaman mengelola birokrasi.
Peneliti Politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro saat dihubungi, Selasa (9/8/2022), mengatakan, Kemenpan dan RB idealnya harus dikelola secara profesional dan jauh dari kepentingan politik sesaat. Memastikan Kemenpan dan RB tidak partisan, sangat penting karena birokrasi yang andal merupakan kunci utama pembangunan bangsa. Di negara maju, birokrasinya profesional dan mampu menopang jalannya laju pemerintahan dengan baik. Dengan demikian, idealnya, Kemenpan dan RB harus jauh dari intrusi politisasi birokrasi.
”Idealnya, Kemenpan dan RB itu memang harus digenjot oleh ahlinya, yang tidak terlalu terbebani oleh tarikan-tarikan politik. Apalagi, Indonesia tidak mungkin berhasil membangun bangsa jika tidak ditopang oleh birokrasi yang andal,” ungkap Zuhro.
Apalagi, lanjut dia, tahun 2022 ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Dari kacamata publik, banyak yang akan merasa waswas dengan kualitas pelayanan publik jika terganggu kepentingan politik. Apalagi, peran Kemenpan dan RB juga besar untuk menjalankan pembangunan, baik di negara maupun daerah.
”Kalau dipegang politikus memang berat, kecuali politikus yang memiliki komitmen yang tinggi, punya keahlian dan integritas yang tidak diragukan,” imbuh Zuhro.
Idealnya, Kemenpan dan RB itu memang harus digenjot oleh ahlinya, yang tidak terlalu terbebani oleh tarikan-tarikan politik. Apalagi, Indonesia tidak mungkin berhasil membangun bangsa jika tidak ditopang oleh birokrasi yang andal.
KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
Profesor Riset Pusat Penelitian Politik LIPI R Siti Zuhro
Namun, di Indonesia, imbuh dia, pada praktiknya Kemenpan dan RB kerap diisi dari sosok berlatar belakang parpol. Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menpan dan RB juga diisi dari orang parpol. Orang parpol bisa memimpin Kemenpan dan RB asalkan memiliki keahlian dan integritas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo diperkirakan segera menetapkan pengisi jabatan Menpan dan RB yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo. Penentuan itu dilakukan bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Sejumlah nama kader PDI-P berseliweran di Istana. Ada nama Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Olly Dondokambey, dan Basuki Tjahaja Purnama, (Kompas, 9/8/2022).
Terkait dengan nama-nama itu, Zuhro menuturkan, kualifikasi dimiliki oleh Djarot. Alasannya, dia sudah merintis karier dari bawah mulai dari Wali Kota Blitar, Jawa Timur, selama dua periode. Setelah itu, dia menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama. Pada saat Basuki terjerat kasus penodaan agama, Djarot pun dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di luar itu, Djarot juga berpengalaman sebagai dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Selain pengalaman, Djarot juga memiliki pengalaman sebagai akademisi.
”Selain pengalaman, Djarot juga memiliki pengalaman sebagai akademisi,” terang Zuhro.
Dengan pengalaman yang dimiliki Djarot itu, menurut Zuhro, dia cukup linier dan mengela isu-isu reformasi birokrasi. Apalagi, dari sisi karakter kepribadian, Djarot juga cenderung kalem. Sikap kalem itu dibutuhkan sebagai tata krama untuk mengurus aparatur sipil negara (ASN). Untuk mengurus ASN, dibutuhkan tata krama dan etika birokrasi agar birokrasi tak tercemar kepentingan politik.
Dari sisi waktu, menurut Zuhro, setelah 40 hari kepergian Tjahjo Kumolo, memang sudah saatnya Presiden Jokowi mengangkat menteri baru. Sebab, saat ini Menteri Ad Interim Kemenpan dan RB dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Tugas itu cukup berat karena Mahfud membawahkan sekitar 20 kementerian dan lembaga. Jika terlalu lama, dikhawatirkan justru mengganggu konsentrasinya dalam mengurus Kemenpan dan RB.
TANGKAPAN LAYAR TV PARLEMEN
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, Kamis (16/9/2021) di Jakarta. Rapat kali ini juga belum mencapai kata sepakat soal tahapan Pemilu 2024, karena ada pertimbangan efisiensi anggaran dan pemunduran hari pemungutan suara yang diusulkan oleh pemerintah.
Komunikasi dengan parpol pendukung
Memang perlu dikomunikasikan dengan parpol-parpol pendukung presiden. Apalagi, jika sudah dikatakan itu adalah bagian dari PDI-P.
Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa juga menilai sudah saatnya presiden menunjuk Menpan dan RB yang baru. Jabatan itu saat ini dipegang oleh menteri ad interim, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD. Tugas Mahfud di Kemenko Polhukam dianggap sudah cukup banyak sehingga perlu dipertimbangkan untuk pengisian pos Menpan dan RB.
”Memang perlu dikomunikasikan dengan parpol-parpol pendukung presiden. Apalagi, jika sudah dikatakan itu adalah bagian dari PDI-P,” ucap Saan.
NINO CITRA ANUGRAHANTO
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat diwawancarai seusai memberikan paparan dalam rapat penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11/2019).
Sebagai pengawas kinerja Kemenpan dan RB, Saan berharap sosok yang akan mengisi kementerian itu paham masalah reformasi birokrasi. Sebab, tantangan yang dihadapi masih relevan. Sosok yang dipilih itu akan melanjutkan program lama, yaitu efisiensi dan efektivitas birokrasi, pelayanan publik, dan juga menjaga netralitas ASN menjelang pemilu. Dia berharap sosok yang dipilih memiliki pengetahuan, komitmen, dan rekam jejak mengenai hal itu.
”Program reformasi birokrasi sudah dibangun baik oleh almarhum Pak Tjahjo. Jika memang sudah ada nama-nama, kami serahkan kepada partainya. Partai pasti punya pertimbangan yang pas,” ucap Saan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemarin saat ditanya pers menyatakan bahwa sejumlah nama sudah dikantongi Presiden, tetapi nama-nama itu akan dibicarakan oleh Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi. Pramono juga menyebutkan, terkait pergantian, hal itu akan ditanyakan juga kepada para pimpinan parpol pendukung koalisi.
