Virus PMK Terkendali, Lima Provinsi Nol Kasus

Pemerintah menyatakan lima provinsi kini nol kasus PMK. Ini karena upaya mengendalikan penularan virus penyakit mulut dan kuku dianggap berhasil. Lima provinsi itu selain Bali, Sumsel, Kepulauan Riau, Kalsel, juga DKI.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers usai rapat terbatas terkait produksi sorgum dan jagung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyebut telah berhasil mengendalikan penularan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak lima provinsi dinyatakan nol kasus PMK. Masyarakat diminta tidak panik berlebihan dalam menyikapi masih ditemukannya virus PMK di sebagian wilayah.

Lima provinsi yang tidak melaporkan kasus PMK adalah Sumatera Selatan, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa kekhawatiran berlebihan terkait penyebaran PMK di masa perayaan Idul Adha juga terbukti tidak menjadi kenyataan.

”Karena ini virus, kita enggak boleh PD (percaya diri), enggak boleh abai. Kepanikan juga enggak boleh berlebihan. Sekarang sudah lima provinsi yang zero case. Zero case apakah memang sudah berhenti? Enggak sama juga. Kita harus vaksin terus,” ujar Syahrul usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Karena ini virus, kita enggak boleh PD (percaya diri), enggak boleh abai. Kepanikan juga enggak boleh berlebihan. Sekarang sudah lima provinsi yang zero case. Zero case apakah memang sudah berhenti? Enggak sama juga. Kita harus vaksin terus.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan pers usai rapat terbatas terkait produksi sorgum dan jagung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Ekonomi Penyakit Mulut dan Kuku

Dalam kesempatan tersebut, Syahrul juga menyebut bahwa proses pergantian ternak oleh pemerintah sebesar Rp 10 juta per ekor masih terus berjalan. ”Yang dipotong karena dia memang carrier yang positif, diganti saja. Presiden minta ganti uang Rp 10 juta per ekor. Bayar dengan Rp 10 juta,” tambah Syahrul yang mengaku tidak mengantongi data teknis jumlah peternak yang sudah memperoleh penggantian ternak akibat PMK.

Menurut Syahrul, ternak yang terjangkit PMK tidak berarti dagingnya sama sekali tidak bisa dikonsumsi. ”Yang enggak boleh sekitar lidah kuku. Setiap pemotongan harus diawasi karena semua yang kena PMK sudah dalam deteksi kita. Dia enggak boleh bergerak bebas. PMK enggak dibolehkan sedikit pun keluar dari kota,” tambah Syahrul.

Kendalikan

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan PMK Wiku Adisasmito menegaskan bahwa Indonesia berhasil dalam mengendalikan penularan virus PMK. Dalam tiga pekan terakhir, virus PMK terkendali dan tidak meluas ke sejumlah daerah. Perkembangan penanganan PMK di Indonesia per 1 Agustus 2022 menyebutkan kasus terkonfirmasi PMK teridentifikasi pada 22 dari 34 provinsi.

Hal ini menyiratkan bahwa dalam tiga minggu terakhir Indonesia berhasil mengendalikan penularan virus PMK dengan mencegah penyebaran ke provinsi lain yang dibuktikan dengan pergerakan relatif stabil pada grafik area zona merah.

”Hal ini menyiratkan bahwa dalam tiga minggu terakhir Indonesia berhasil mengendalikan penularan virus PMK dengan mencegah penyebaran ke provinsi lain yang dibuktikan dengan pergerakan relatif stabil pada grafik area zona merah,” kata Wiku dalam Internasional Media Briefing secara virtual, Selasa (2/8/2022), yang disiarkan kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO

Tim kesehatan meninjau peternakan sapi yang terserang wabah penyakit mulut dan kuku di Geluran, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (10/5/2022). Wabah meluas dari empat kabupaten, yakni Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo, menjadi tujuh kabupaten dengan penambahan Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Lima daerah lainnya masuk kategori terduga, yakni Jombang, Kabupaten Pasuruan, Batu, Jember, dan Surabaya.

Meski demikian, ada hal yang harus tetap diwaspadai karena saat ini ada penambahan kasus yang terjadi pada 279 kabupaten/kecamatan. Akibatnya, surveilans dan penerapan tindakan pengamanan biosekuriti secara berkelanjutan harus terus dilakukan bersama-sama.

Menurut Wiku, ternak yang sembuh masih bisa membawa virus pada bagian orofaring ternak selama lebih dari 28 hari. ”Berbicara tentang ternak yang sembuh sebagai carrier, sapi misalnya, bisa membawa virus hingga maksimal enam bulan dan tiga tahun ke depan,” imbuh Wiku.

Di Bali, misalnya, ada 556 kasus terkonfirmasi PMK. Dari jumlah tersebut, 553 sapi diperiksa dan dipotong, lalu 3 kasus lainnya dilaporkan mati. Di Kepulauan Riau, ada 415 kasus sapi potong dan sapi perah terinfeksi terdiri dengan 389 sembuh secara klinis, 25 di antaranya diuji dan dipotong, dan 1 kasus dilaporkan mati.

Berbicara tentang ternak yang sembuh sebagai carrier, sapi misalnya, bisa membawa virus hingga maksimal enam bulan dan tiga tahun ke depan,

Dalam penanganan PMK, pemerintah bertujuan untuk terus menekan penularan penyakit ini terutama di provinsi dengan penyumbang kasus konfirmasi PMK terbesar, yaitu Jawa Timur. Jatim merupakan provinsi dengan jumlah sapi terbanyak dengan terkonfirmasi PMK mencapai 172.306 kasus, Nusa Tenggara Barat 90.015 kasus, Jawa Barat 48.907 kasus, Aceh 42.584 kasus, dan Jawa Tengah 36.595 kasus.

Baca juga: Penyakit Mulut dan Kuku Terdeteksi sejak 2015

Disamping itu, sebagai upaya menekan penularan, pemerintah aktif memvaksinasi ternak yang sehat. Pogram vaksinasi hewan ternak rentan PMK dipercepat di lebih dari 300.000 dosis dalam kurun waktu antara 26 Juni dan 10 Juli 2022. Sejauh ini, ada 840.687 ternak yang telah divaksinasi di daerah terinfeksi. ”Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi memiliki kemampuan untuk mengendalikan jumlah kasus PMK,” jelas Wiku.

Untuk stok vaksin PMK saat ini, ada 3 juta dosis yang terbagi dalam dua fase agenda vaksinasi. Tahap pertama, 800.000 dosis didistribusikan dan sebagian besar ternak di daerah terinfeksi sudah divaksinasi. Tahap kedua, ada 2,2 juta dosis yang saat ini beredar dan beberapa di antaranya sudah disuntikkan ke ternak rentan PMK, misalnya di Provinsi Jawa Timur.

Dalam menyelenggarakan vaksinasi PMK, pemerintah melibatkan perusahaan swasta dalam pengadaan vaksin untuk mempercepat vaksinasi PMK. Semua prosesnya ditangani oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah selalu memastikan kegiatan vaksinasi berjalan dengan efisien dan semua prosesnya jelas dan akuntabel.

”Kami terus melakukan upaya agar penyakit ini tidak menyebar ke provinsi lain. Kami sangat mendorong tim gugus tugas PMK untuk menindaklanjuti kasus di seluruh wilayah masing-masing dan untuk menjaga langkah-langkah biosekuriti juga,” ucap Wiku.