Presiden Jokowi Akan Salurkan Hewan Kurban Bebas PMK ke 34 Provinsi
Presiden Jokowi membagikan hewan kurban. Sapi yang diserahkan berbobot bervariasi, mulai dari 800 kg hingga 1 ton. Penyaluran hewan kurban bagian dari tingkatkan semangat peternak lokal di masa wabah PMK di Tanah Air.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menyambut Idul Adha 1443 Hijriah, Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban. Sapi akan dibagikan Presiden Jokowi kepada masjid-masjid di 34 provinsi di Indonesia. Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, hewan kurban yang disalurkan telah melewati serangkaian tahapan pengecekan kesehatan untuk memastikan sapi dalam keadaan sehat.
Pengecekan kesehatan hewan telah dilakukan bekerja sama dengan sejumlah pihak, terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan dinas pertanian setempat. ”Dikoreksilah sapi dan lain-lain, maka tentunya sudah melewati proses-proses kesehatan. Sapi dari Presiden tentunya sudah sehat, itu langkah-langkah pertama,” kata Kepala Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Heru Budi Hartono ketika memberikan keterangan di Kantor Sekretariat Presiden, Jumat (8/7/2022).
Menurut Heru, seluruh hewan kurban tersebut sudah dalam proses pengawasan sejak dua pekan terakhir. Pengawasan hewan kurban dilakukan oleh pegawai dari dinas pertanian setempat. Hal ini dilakukan supaya sapi sehat, gemuk, dan tidak tertular PMK. ”Istilahnya sudah dipingit dan ada juga yang sudah mendekati lokasi (ibu kota provinsi),” tambah Heru.
Presiden Jokowi direncanakan akan memberikan bantuan sapi ini secara langsung saat Idul Adha. ”Dan tentunya tempat atas arahan beliau, tetapi hari ini belum. Dan di Istiqlal juga kita setiap tahun Presiden selalu memberikan, selain masjid yang ditunjuk gubernur. Jakarta ada dua tempat. Di Masjid Istiqlal dan Islamic Center Jakarta Utara. Itu dipilih oleh provinsi setempat,” kata Heru.
Seluruh hewan kurban tersebut sudah dalam proses pengawasan sejak dua pekan terakhir. Pengawasan hewan kurban dilakukan oleh pegawai dari dinas pertanian setempat. Hal ini dilakukan supaya sapi sehat, gemuk, dan tidak tertular PMK.
Saat ini, lokasi shalat Idul Adha yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi masih belum ditentukan dan masih dalam proses pembahasan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para gubernur di seluruh Indonesia terkait penyaluran hewan kurban tersebut.
”Tadi pagi kami sudah berkoordinasi dengan para gubernur, bahkan beberapa gubernur hadir sendiri. Yang pertama adalah hampir semua provinsi itu diserahkan (hewan kurban) oleh gubernur langsung dan ada beberapa oleh wakil gubernur,” kata Heru.
Bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban ini juga telah dipersiapkan sejak jauh hari. ”Terkait dengan prosesnya bagaimana dan kita ketahui isunya saat ini adalah penyakit PMK, dan tentunya kami bersama para gubernur menjaga itu supaya sapi-sapi kurban itu sesuai dengan karakter sesuai dengan kesehatan yang sudah ditetapkan kementerian terkait,” kata Heru.
Semangat peternak
Lokasi penyerahan hewan kurban akan ditentukan oleh setiap gubernur di 34 provinsi. Di hampir semua provinsi, hewan kurban akan diserahkan ke masjid-masjid secara langsung oleh gubernur dan ada beberapa oleh wakil gubernur. Hampir seluruh gubernur juga memberikan sapi pendamping.
Maksudnya Presiden memberikan sapi, lantas ada 30 sampai 48, sampai 50 sapi dari gubernur dan jajarannya. Tentunya seperti di Kalimantan dan Sulawesi ada kendala-kendala penyampaian ke titik-titik lokasi. Ada satu atau dua daerah akan dilakukan pemotongan di hari kedua.
”Maksudnya Bapak Presiden memberikan sapi, lantas ada 30 sampai 48, sampai 50 sapi dari gubernur dan jajarannya. Tentunya seperti di Kalimantan dan Sulawesi ada kendala-kendala penyampaian ke titik-titik lokasi. Ada satu atau dua daerah akan dilakukan pemotongan di hari kedua,” ucap Heru.
Seluruh sapi diperoleh dari peternakan setempat yang ditunjuk oleh gubernur. ”Tentunya kita membantu, misalkan di Aceh, ’Pak Gubernur, yang cocok beli sapi sesuai kriteria yang ditetapkan di mana?’’Oh, di sini’. Oh, ya, kita beli. Setelah itu turun dinas peternakan setempat dan didampingi oleh dikonsultasikan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama,” tambah Heru.
Sapi yang diserahkan memiliki bobot bervariasi, mulai dari 800 kilogram hingga 1 ton. Namun, ada satu daerah yang terkendala untuk mendapatkan sapi dengan berat tersebut sehingga diberikan dua sapi yang jika ditotal mendekati bobot minimal. ”Ada satu daerah (Kepulauan Riau) yang memang terkendala tadi hanya batasannya itu di bawah batasan yang kami tetapkan, maka kami berikan dua ekor sapi,” ujarnya.
Penyaluran hewan kurban dalam bentuk sapi di momen Idul Adha tahun ini merupakan kegiatan rutin dari Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Rika Kiswardani mengungkapkan sejumlah tantangan lain yang harus dihadapi dalam penyaluran hewan kurban. Rika menyebut terdapat lima provinsi dengan titik penyaluran yang cukup jauh, yaitu Provinsi Sulawesi Utara di Pulau Tidore, Provinsi Sulawesi Selatan di Pulau Selayar, Provinsi Sulawesi Tenggara di Pulau Buton, Provinsi Maluku di Pulau Seram, dan Provinsi Maluku Utara di Pulau Bacan.
”Meski demikian, apa pun dinamika lokasinya, kami dan jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah berkolaborasi cukup baik untuk menyasar daerah tersebut,” ucap Rika.
Lebih lanjut, Rika menyampaikan bahwa penyaluran hewan kurban dalam bentuk sapi di momen Idul Adha tahun ini merupakan kegiatan rutin Presiden. Namun, pihaknya juga menggunakan momen ini sebagai upaya untuk meningkatkan semangat para peternak lokal di masa mewabahnya PMK yang menyerang sejumlah hewan ternak di Tanah Air. ”Karena memang kita menginginkan pengadaan sapi ini dari peternak lokal,” tambahnya.
Apabila daerah setempat tidak mampu menyuplai sapi dengan spesifikasi yang ditentukan, maka pengadaan sapi akan dilakukan dari daerah terdekat. ”Penunjukan masjid ini kolaborasi antara Setpres (Sekretariat Presiden) dan gubernur yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk memberikan masjid mana yang akan ditetapkan. Pantauan kami setiap tahun berubah, ada pemerataan, jadi tidak setiap tahun masjid itu-itu saja yang menerimanya,” ujar Rika.