Elektabilitas Naik, Ganjar: Tidak ”Ge-er”, Patuh pada Ketua Umum PDI-P
”Masuk-masuk survei, ge-er (gede rasa), enggak ada di PDI-P ge-er ge-er-an. Dan survei bukan satu-satunya yang dipakai (untuk menentukan bakal capres yang akan diusung di PDI-P)," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, Ganjar Pranowo, mengaku tidak gederasa meskipun elektabilitasnya sebagai kandidat potensial calon presiden kini termasuk yang teratas berdasarkan hasil survei. Ganjar Pranowo akan patuh pada keputusan Ketua Umum PDI-P yang memiliki hak prerogatif dalam menentukan calon presiden dari PDI-P.
Survei Litbang Kompas pada Juni 2022 merekam, pilihan publik terhadap kandidat potensial calon presiden (capres) masih didominasi Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prabowo menempati posisi teratas dengan tingkat elektabilitas 25,3 persen dan Ganjar menyusul dengan elektabilitas 22 persen. Posisi berikutnya ditempati Anies dengan elektabilitas 12,6 persen.
Posisi ini belum berubah dibandingkan survei serupa pada Januari 2022. Namun, terjadi penurunan elektabilitas pada Prabowo yang pada Januari mencapai 26,5 persen. Begitu juga Anies yang enam bulan lalu mencatatkan elektabilitas 14,2 persen. Dari tiga figur itu, hanya Ganjar yang mengalami peningkatan elektabilitas, dari 20,5 persen pada Januari menjadi 22 persen pada Juni.
Ganjar Pranowo saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Jakarta, Rabu (22/6/2022), mengaku tidak ingin ambil pusing atas hasil survei yang menunjukkan bahwa ia termasuk salah satu kandidat capres potensial dengan elektabilitas teratas. Ia tetap berpegang teguh pada keputusan hasil kongres partai bahwa penentuan nama bakal capres berada di tangan Ketua Umum PDI-P.
”Semua pasti diminta sudah satu tegak lurus pada satu keputusan Ibu Mega. Di PDI-P tidak ada diskusinya (soal capres potensial) itu, karena mandat kongres sudah diberikan (kepada Ketua Umum PDI-P). Mungkin di beberapa partai lain, saya menghormati, ada proses masing-masing. Kami hormati partai mana pun. Bagi PDI-P, (penentuan nama bakal capres) itu prerogratif (Ketua Umum PDI-P),” ujar Ganjar.
Ganjar juga tidak merasa gede rasa meski survei menunjukkan elektabilitasnya teratas dibandingkan kandidat capres potensial yang lain. Sebab, di PDI-P, survei bukanlah satu-satunya yang dipakai untuk menentukan bakal capres yang akan diusung.
Ia bercerita, dahulu sebelum maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada periode pertama, elektabilitasnya hanya 3 persen, sementara popularitasnya sekitar 7 persen.
”Masuk-masuk survei, ge-er (gede rasa), enggak ada di PDI-P ge-er ge-er-an. Dan survei bukan satu-satunya yang dipakai (untuk menentukan bakal capres yang akan diusung di PDI-P). Kalau survei yang dipakai, (pemilihan gubernur) tahun 2013, saya enggak bisa direkomendasikan,” tutur Ganjar.
Ganjar sepakat dengan perintah Megawati terkait larangan bermanuver atau main dua kaki jelang Pilpres 2024. Menurut dia, hal itu disampaikan oleh Megawati untuk memperingatkan semua kadernya, bukan untuk orang per orang.
”Saya kira semua diperingatkan agar kami dalam satu rapat barisan. Makanya, semua dikumpulkan. Makanya, kami semua diundang, mulai kepala daerah, fraksi di DPR, dan kami mewakili eksekutif. Ibu Mega mengingatkan anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rapat barisan. Saya kira dalam konteks itu, semua sepakat,” katanya.
Satu komando
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menepis pertanyaan wartawan yang menyebutkan adanya keretakan hubungan antara dirinya dan Ketua DPD Jawa Tengah sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto, atau biasa dipanggil Bambang Pacul. Ia menegaskan, hubungannya dengan Bambang Pacul tak ada masalah.
Mereka juga sempat melakukan salam komando sebelum dimulainya Rakernas II PDI-P pada Selasa (21/6/2022). Ganjar memastikan, dirinya akan tunduk pada keputusan partai, terutama perintah Ketua Umum PDI-P. ”Salam komando, ya, kami tunjukkan. Ini, kan, rakernas. Kami mesti kompak dari perintah ketum. Targetnya, ya, kami semua mesti bekerja, sesimpel itu saja, dan semua tersenyum,” ujar Ganjar.
Sependapat dengan Ganjar, Bambang Pacul menyampaikan, arti salam komando dengan Ganjar berarti semua kader siap satu komando atas perintah Ketua Umum PDI-P.
Bambang Pacul juga menegaskan, semua kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat dalam Pilpres 2024. Sebab, hanya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan capres-cawapres. Sebagai partai yang taat hukum, semua kader PDI-P tidak akan melangkahi kewenangan Megawati yang merupakan amanah Kongres.
”Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan. Jadi, sudah clear, capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam rakernas ini. Kami semua dalam satu barisan,” ujar Bambang Pacul.