Masuknya PAN, Jadi ”Jembatan” antara Jokowi dan Pilpres 2024

Perombakan Kabinet Indonesia Maju dengan memasukkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kian mengindikasikan intensi Presiden Joko Widodo untuk berperan dalam Pemilu 2024. Jokowi ingin jadi ”jembatan” parpol ke Pemilu 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Perombakan Kabinet Indonesia Maju dengan memasukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kian mengindikasikan intensi Presiden Joko Widodo untuk berperan dalam Pemilu 2024. Dengan komposisi empat ketua umum dan satu sekretaris jenderal partai politik yang ada di parlemen pada kabinetnya, Presiden Jokowi memiliki keleluasaan untuk mengonsolidasikan kekuatan yang menentukan peta politik Indonesia ke depan.

Setelah sekian lama berembus, isu perombakan kabinet akhirnya mulai dijawab Presiden Jokowi pada Selasa (14/6/2022). Sejak siang hingga malam, ia memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri untuk menemuinya di Istana Negara, Jakarta. Secara bergantian, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masuk ke Istana. Mereka disusul oleh beberapa wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, mantan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra.

Namun, tidak hanya anggota kabinet yang hadir pada hari itu. Beberapa tokoh, seperti mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, turut serta datang menemui Presiden. Meski isu reshufflesudah beredar, tidak satu pun dari tokoh yang hilir mudik di Istana mau menyampaikannya. Perombakan kabinet terjawab secara resmi ketika Sekretariat Presiden membocorkan melalui pesan daring pada Selasa (14/6/2022) malam bahwa jadwal pelantikan pejabat negara akan digelar pada pukul 13.30 di Istana Negara, Jakarta.

Ketika pelantikan dilaksanakan, terungkap bahwa Presiden melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. Begitu juga Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor, Dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, dan mantan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Rakernas Setujui PAN Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Seusai pelantikan, Presiden mengatakan telah melihat semua aspek. Mulai dari rekam jejak, pengalaman, hingga yang utama adalah kemampuan manajerial dari semua menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik. Kemampuan manajerial dibutuhkan karena tidak hanya urusan makro yang harus dikerjakan, hal-hal mikro juga perlu dikerjakan secara detail. ”Saya melihat Pak Zul (Zulkifli) dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Mendag (menteri perdagangan),” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan telah melihat semua aspek. Mulai dari rekam jejak, pengalaman, hingga yang utama adalah kemampuan manajerial dari semua menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik. Kemampuan manajerial dibutuhkan karena tidak hanya urusan makro yang harus dikerjakan, hal-hal mikro juga perlu dikerjakan secara detail.

Sekalipun sejumlah pertimbangan profesional telah disampaikan, nuansa politis dalam reshuffle kabinet terasa kuat. Hal itu dimulai ketika Presiden mengundang semua ketua umum parpol koalisi ke Istana. Presiden Jokowi menjamu mereka makan siang beberapa saat sebelum pelantikan dilakukan. Dalam pertemuan itu, mereka disebut telah membuat kesepakatan ihwal pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2024.

Bahkan, sehari sebelum pelantikan, kedatangan Surya Paloh menemui Presiden disebut sebagai lobi-lobi untuk mempertahankan posisi menteri dari Nasdem. Seorang politikus anggota koalisi pemerintahan mengatakan, dalam pertemuan itu terjadi barter antara posisi menteri dan dukungan Nasdem untuk salah satu kandidat potensial calon presiden yang diinginkan Presiden Jokowi maju di Pilpres 2024.

Kompas mengonfirmasi hal ini kepada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan Ketua DPP Nasdem Taufik Basari melalui pesan singkat. Namun, tak dijawab. Ketika dikonfirmasi, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari mengatakan, saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) pada 15-17 Juni 2022, Surya Paloh menyampaikan pesan yang sangat jelas tentang sikap partai untuk dipahami. ”Ketua Umum Partai Nasdem pada saat pembukaan rakernas menyatakan, kita adalah partai yang merdeka untuk menentukan arah politik sendiri,” ujarnya.

HERU SRI KUMORO/KOMPAS

Di dalam lingkungan Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo tampak makan siang bersama pimpinan partai politik di Presidential Lounge di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

”King maker”

Pelantikan Zulkifli sebagai Mendag merupakan momentum resmi bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan meski sudah sejak Rakernas 2021 PAN menyatakan kesediaannya untuk masuk ke koalisi. Artinya, saat ini pemerintah didukung oleh tujuh dari sembilan parpol yang memiliki kursi di parlemen, dengan proporsi total kursi 82 persen berbanding 18 persen oposisi.

Keberadaan Zulkifli juga menambah jumlah ketua umum (ketum) parpol di dalam kabinet. Ia menjadi ketum keempat setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa yang menduduki kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kabinet juga diisi oleh Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Presiden Jokowi disebut ingin mempersiapkan ’kendaraan’ alternatif bagi kandidat capres yang ia dukung di 2024. Jika ’kendaraan’ itu tidak dibutuhkan karena kandidat telah diusung oleh parpol yang memiliki tiket pencalonan presiden, mereka dipersilakan untuk mengusung calon yang lain.

Selain itu, hadirnya PAN melengkapi formasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi bentukan Partai Golkar, PAN, dan PPP untuk menghadapi Pemilu 2024. Sejak dideklarasikan pada awal Juni lalu, KIB dispekulasikan sebagai koalisi alternatif yang dibentuk untuk mengusung kandidat capres yang didukung Presiden Jokowi. Berhimpunnya seluruh anggota KIB di kabinet pun semakin mengindikasikan peran Presiden Jokowi di belakang mereka.

Sumber Kompas di lingkaran KIB membenarkan hal itu. Presiden Jokowi disebut ingin mempersiapkan ”kendaraan” alternatif bagi kandidat capres yang ia dukung di 2024. Jika ”kendaraan” itu tidak dibutuhkan karena kandidat telah diusung oleh parpol yang memiliki tiket pencalonan presiden, mereka dipersilakan untuk mengusung calon yang lain.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Waketum PAN Yandri Susanto.

Wakil Ketua Umum PPP Yandri Susanto mengatakan, anggapan bahwa masuknya PAN ke kabinet terkait dengan kepentingan di balik KIB tidak benar. PAN telah memutuskan untuk bergabung ke koalisi pemerintahan sejak 2021, sedangkan KIB dibentuk sebulan terakhir.

Meski sudah dideklarasikan dan terus membuka ruang bagi parpol lain untuk bergabung, hingga saat ini KIB memang belum menentukan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Namun, dalam menentukan capres kelak, tidak menutup kemungkinan KIB akan mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh bangsa, termasuk Presiden Jokowi. ”Bagi PAN, semua bisa dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, juga tokoh bangsa lain. Kan, semakin banyak bertanya, menampung aspirasi, itu mungkin akan semakin baik untuk kepemimpinan nasional yang akan datang,” kata Yandri.

Bagi PAN, semua bisa dikomunikasikan dengan Pak Jokowi, juga tokoh bangsa lain. Kan, semakin banyak bertanya, menampung aspirasi, itu mungkin akan semakin baik untuk kepemimpinan nasional yang akan datang.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, keberadaan Ketum PAN di kabinet telah memperkuat posisi politik KIB. Dengan formasi lengkap, KIB memiliki kesempatan untuk terus membangun kesepahaman tentang persoalan pemerintahan dan kenegaraan. ”Dengan mereka ada di pusat pemerintahan, ada kesempatan untuk membangun kesepahaman, termasuk tentu berdiskusi dengan Presiden tentang format kepemimpinan ke depan yang beliau harapkan,” katanya.

Meski demikian, Arsul juga menolak anggapan bahwa KIB didirikan dengan bayang-bayang Presiden Jokowi di belakangnya. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga parpol dianggap tidak memiliki independensi dalam mengambil keputusan. Padahal yang terjadi, KIB dideklarasikan terlebih dahulu. Setelahnya, ketika bertemu Presiden, pembentukan koalisi baru disampaikan. ”Presiden menyampaikan bahwa urusan koalisi itu terserah masing-masing parpol. Beliau hanya berharap agar para pimpinan parpol yang menjadi anggota kabinet fokusnya tidak berkurang dalam mengurus portofolio tanggung jawabnya,” ujar Arsul.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Waketum PPP Arsul Sani.

Terkait dengan capres yang akan diusung, KIB akan menentukannya berdasarkan aspirasi para pemangku kepentingan di setiap parpol. Sebab, jika yang diusung tidak sesuai dengan suara pengurus dan akar rumput, mesin partai dikhawatirkan tidak berjalan nantinya. ”Bisa jadi paslon yang merupakan preferensi Pak Jokowi kebetulan sama dengan keinginan para pemangku kepentingan tiga parpol, tetapi bisa juga berbeda,” kata Arsul.

Kekuatan penuh

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan, bergabungnya PAN ke kabinet jelas akan membuat posisi Presiden Jokowi semakin kuat. Dengan komposisi tujuh parpol di koalisi pemerintahan, besar kemungkinan tidak ada lagi kritik atau resistensi yang bisa mengganggu stabilitas politik pemerintahan.

Ini bukan hanya untuk menumpuk kekuatan politik semata, tetapi juga bagaimana untuk 2024. Jokowi semakin powerful menjadi king maker.

Namun, lebih dari itu, kata Adi, adanya empat ketum dan satu sekjen parpol di kabinet memungkinkan Presiden Jokowi untuk mengomunikasikan intensi politiknya terkait pilpres. Presiden Jokowi juga dapat mengonsolidasikan para ketum parpol untuk kepentingan di 2024. ”Ini bukan hanya untuk menumpuk kekuatan politik semata, tetapi juga bagaimana untuk 2024. Jokowi semakin powerful menjadi king maker,” ujarnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, di ruang tunggu Kompas TV, Minggu (5/8/2018) malam.

Baca juga: Mengapa PAN Penting bagi Pemerintah?

Menurut Adi, penting bagi Presiden Jokowi untuk menjadi penentu peta politik selanjutnya, dengan menempatkan kandidat capres sesuai preferensinya. Sebab, ia bukan ketum parpol yang masih akan memiliki pengaruh politik setelah tak menjadi presiden. Sementara itu, ada kepentingan untuk memastikan program politik yang dibangun selama dua periode bisa tetap berlanjut. ”Dengan menempatkan orang yang diusulkan Jokowi sebagai presiden, Jokowi bisa tetap menjadi orang penting yang bisa menentukan prospek dan konsolidasi perpolitikan Indonesia ke depan,” ucapnya.