Rakernas Setujui PAN Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

Menyangkut apakah keputusan bergabung dalam koalisi akan berbuah pemberian kursi di kabinet bagi kader PAN, Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo mengatakan, hal itu sebaiknya dijelaskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Rakernas II PAN 2021 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Selasa (31/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah secara resmi disetujui dalam Rapat Kerja Nasional II PAN 2021, Selasa (31/8/2021). Partai berlambang matahari ini ingin mengambil peran sebagai penghubung antara pemerintah dan kelompok agamais.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi seusai Rapat Kerja Nasional II PAN 2021 mengatakan, rakernas telah memutuskan empat poin. Salah satunya mengenai target perolehan kursi di Pemilu 2024, yakni 64 kursi di DPR atau 11 persen dari total kursi yang ada.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Adapun di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, setidaknya setiap daerah pemilihan (dapil) harus mengisi satu kursi. Untuk menyusun strategi, target, dan program pemenangan pemilu, konsolidasi partai hingga ke tingkat desa harus sudah selesai pada 2021.

Selain itu, rakernas juga menyetujui bergabungnya PAN dengan koalisi pemerintah. Sebelumnya, sinyal bahwa PAN akan masuk dalam koalisi muncul saat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri undangan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pimpinan parpol koalisi di Istana Merdeka, Rabu (25/8/2021). Namun, saat itu keduanya belum mengonfirmasi sikap resmi PAN.

Baca juga : Kedekatan Jokowi-Zulkifli dan Kabar PAN Masuk Koalisi

KOMPAS/A PONCO ANGGORO

Viva Yoga Mauladi

”Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Viva.

Terkait dengan langkah strategis dalam menentukan pasangan calon presiden/calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata Viva, rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Zulkifli Hasan untuk memutuskannya.

Sebelumnya, saat membuka rakernas, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya ingin mengambil peran untuk menjadi penghubung atau pembangun solidaritas (solidarity maker) antara pemerintah dan kalangan agamais. Selama ini, pemerintah dinilai jauh dari kelompok Islam sekalipun sudah ada sejumlah tokoh yang menempati posisi strategis. Mereka adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

“Kalau itu belum bisa mewarnai banyak, ya mungkin ada yang kurang. Apalagi sekarang pendapat-pendapat kami juga didengar, oleh karena itu kami ingin PAN bisa menjembatani kendala-kendala itu,” tutur Zulkifli.

Baca juga: PAN Ingin Menjembatani Perbedaan di Koalisi Pemerintah

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membuka Rakernas II PAN 2021, Selasa (31/8/2021).

Dalam posisi tersebut, kata Zulkifli, PAN ingin berusaha untuk membangun kembali persaudaraan yang sempat terpecah dalam Pilpres 2019. Rakyat tidak semestinya terus menerus bermusuhan karena pilihan politik. Apalagi para tokoh yang bertarung dalam pilpres pun sudah bergabung dalam koalisi.

Selain itu, Zulkifli menekankan bahwa PAN merupakan partai yang mengedepankan politik gagasan bukan politik aliran. Gagasan yang dimaksud adalah ide kebangsaan Indonesia yang mengambil jalan tengah atau moderasi di tengah kemajemukan masyarakat. “Politik aliran, identitas, kalau untuk memecah belah, no, buat kami. PAN itu ada di posisi tengah, moderasi. Oleh karena itu, PAN punya kewajiban sejarah untuk mempersatukan kita,” ujar dia.

Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo mengatakan, harus diakui saat ini terdapat jarak yang jauh antara Presiden Jokowi dan sebagian ulama atau tokoh Islam. Oleh karenanya, PAN melalui Zulkifli, merasa mampu untuk menjembatani kesenjangan itu.

Sebab, Zulkifli merupakan sosok yang telah lama bersahabat dengan sebagian ulama. Beberapa di antaranya pun diketahui bisa memahami pilihan kebijakan pemerintah setelah berkomunikasi dengan Zulkifli. “Yang saya dengar, hal tersebut juga sudah disampaikan Bang Zul kepada Presiden, dan tampaknya PAN akan meneruskan peran itu,” kata Drajad.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo dalam Rakernas II PAN 2021, Selasa (31/8/2021).

Namun, ia enggan menjelaskan apakah posisi tersebut akan dilaksanakan dalam posisi Zulkifli sebagai menteri atau tidak. “Soal reshuffle kabinet, sebaiknya ketum saja yang menjelaskan,” tutur Drajad.

Baca juga: PAN Tanpa Modal Simbolik Amien Rais

Menurut dia, PAN memandang bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi ujian berat, yakni pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang menyertainya. Oleh karena itu, kontribusi maksimal untuk mengatasi pandemi baik di dalam maupun di luar kabinet akan diprioritaskan.