PAN Ingin Menjembatani Perbedaan di Koalisi Pemerintah

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akhirnya menjelaskan kedatangannya menemui Presiden Jokowi bersama pimpinan parpol koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021) lalu. PAN berkomitmen ingin menjadi pembangun solidaritas.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Bendera Partai Amanat Nasional terpasang di jembatang layang Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, untuk memeriahkan Rapat Kerja Nasional V PAN 2019, Sabtu (7/12/2019). Salah satu agenda yang dibahas dalam rakernas tersebut adalah persiapan dan menentukan jadwal Kongres Ke-5 PAN.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintahan, Partai Amanat Nasional ingin mengambil peran sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan di lingkup internal koalisi ataupun dengan masyarakat. PAN berusaha membangun persaudaraan yang sempat terpecah belah karena pilihan politik dalam Pemilu Presiden 2019.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjelaskan, kedatangannya dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno pada rapat rutin Presiden Joko Widodo dengan pimpinan partai politik (parpol) koalisi pada Rabu (25/8/2021) lalu merupakan undangan dari pihak Istana. Undangan yang dimaksud disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung enam hari sebelumnya.

Namun, ia tidak mengetahui bahwa pertemuan tersebut akan dihadiri pula oleh pimpinan parpol koalisi. Informasi tersebut baru diketahui sehari sebelum acara dilaksanakan. ”Bagi kami, itu tentu satu kehormatan,” katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional II PAN 2021 yang diselenggarakan secara hibrida, Selasa (31/8/2021).

Dalam acara tersebut hadir pula para pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir dan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo.

Zulkifli melanjutkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga persoalan krusial bangsa, yakni pandemi Covid-19, perekonomian, serta hubungan antara pusat dan daerah. Sejumlah peserta rapat juga mengemukakan kecenderungan sejumlah lembaga tinggi negara yang merasa sebagai pihak paling berkuasa. Mekanisme demokrasi yang saat ini dilaksanakan juga menjadi pembahasan.

Baca juga : Parpol Kian Intens Lakukan Konsolidasi

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat membuka Rakernas II PAN 2021, Selasa (31/8/2021).

Zulkifli mengaku tidak banyak mengemukakan pandangan karena baru pertama kali mengikuti rapat. Akan tetapi, ia menilai sejumlah permasalahan itu terkait dengan perkembangan demokrasi yang dibangun berdasarkan amendemen konstitusi pada era Reformasi. ”Jadi, setelah 23, tahun amendemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk menyangkut demokrasi kita ini mau ke mana, perlu dievaluasi,” ujarnya.

Meski tidak menegaskan ihwal bergabungnya PAN di dalam koalisi pemerintah, Zulkifli menyampaikan, pihaknya ingin mengambil peran untuk menjadi penghubung atau pembangun solidaritas (solidarity maker) antara pemerintah dan kalangan agamais. Selama ini, pemerintah dinilai jauh dari kelompok Islam sekalipun sudah ada sejumlah tokoh yang menempati posisi strategis. Mereka adalalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Zulkifli menyampaikan, pihaknya ingin mengambil peran untuk menjadi penghubung atau pembangun solidaritas (solidarity maker) antara pemerintah dan kalangan agamais.

”Kalau itu belum bisa mewarnai banyak, ya, mungkin ada yang kurang. Apalagi, sekarang pendapat-pendapat kami juga didengar. Oleh karena itu, kami ingin PAN bisa menjembatani kendala-kendala itu,” tutur Zulkifli.

Dalam posisi tersebut, katanya, PAN ingin berusaha untuk membangun kembali persaudaraan yang sempat terpecah dalam Pilpres 2019. Rakyat tidak semestinya terus-menerus bermusuhan karena pilihan politik. Apalagi, para tokoh yang bertarung dalam pilpres pun sudah bergabung dalam koalisi.

Baca juga: Zulkifli Hasan Jamin Tak Ada Amendemen Konstitusi hingga 2024

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Suasana Rakernas II PAN 2021 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, Zulkifli juga menekankan bahwa PAN merupakan partai yang mengedepankan politik gagasan, bukan politik aliran. Gagasan yang dimaksud adalah ide kebangsaan Indonesia yang mengambil jalan tengah atau moderasi di tengah kemajemukan masyarakat. ”Politik aliran, identitas, kalau untuk memecah belah, no, buat kami. PAN itu ada di posisi tengah, moderasi. Oleh karena itu, PAN punya kewajiban sejarah untuk mempersatukan kita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, rakernas ini memang tidak akan membahas langkah politik PAN yang bergabung dalam koalisi partai pemerintah. Sebab, pilihan itu telah dikomunikasikan dengan jajaran pengurus di semua tingkatan wilayah dan semuanya tidak berkeberatan. Komunikasi yang dimaksud dilakukan sebelum Zulkifli diundang oleh Presiden Jokowi. ”PAN resmi menjadi partai koalisi pemerintah,” kata Viva (Kompas, 31/8/2021).

Akses terhadap program pemerintah

Secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah setidaknya didasarkan untuk mendapatkan akses terhadap program pemerintah. Hal itu bisa didapatkan dengan menduduki posisi di kementerian yang memiliki program sosial. Hampir semua parpol menginginkan posisi di kementerian yang memiliki dana dan program strategis yang berkaitan langsung dengan publik.

Contohnya, PDI-P menempati pos Kementerian Sosial; PKB di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Golkar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Nasdem di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. ”Dengan mendapatkan akses ke program pemerintah, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat, PAN berharap bisa mendapatkan insentif elektoral ke depan,” kata Arya.

Baca juga: Antara Pandemi, Konsolidasi, dan Investasi Menuju Pemilu 2024

ARSIP CSIS

Arya Fernandes

Keterlibatan di koalisi juga dapat membantu PAN bertahan di tengah biaya politik yang semakin mahal. Dengan akses terhadap program pemerintah, mereka tetap dapat menjangkau konstituen sambil menyalurkan bantuan ke basis pemilih dan daerah target tertentu. Sementara itu, tidak ada keuntungan secara politik dan elektoral jika PAN tetap berada di luar pemerintahan.

Keterlibatan di koalisi juga dapat membantu PAN bertahan di tengah biaya politik yang semakin mahal. Dengan akses terhadap program pemerintah, mereka tetap dapat menjangkau konstituen sambil menyalurkan bantuan ke basis pemilih.

Menurut Arya, pos yang potensial untuk diincar PAN adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Namun, jika dilihat dari kandidat yang berpotensi masuk ke dalam kabinet, yaitu Zulkifli Hasan, PAN akan mengincar posisi kementerian koordinator. Hal ini mengingat posisi Zulkifli sebagai politisi senior dan pernah menjabat sebagai Ketua MPR.

Mengenai sinyal persetujuan PAN terhadap wacana amendemen konstitusi, Arya menilai, hal itu diungkapkan untuk menyatakan sikap seiring sejalan dengan parpol koalisi. Sebagai pendatang baru, partai berlambang matahari itu memahami kondisi psikologis mayoritas yang sedang menginginkan pengubahan UUD 1945.