Partai ”Oposisi” Sebut Perombakan Kabinet Hanya untuk Jaga Stabilitas Politik

Setelah perombakan kabinet pada Rabu kemarin, jumlah ketua umum partai politik yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju menjadi empat orang.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memberi ucapan selamat kepada para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Masuknya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke jajaran Kabinet Indonesia Maju ditengarai ditujukan untuk menjaga stabilitas politik belaka. Keberadaan pucuk pimpinan partai politik di kabinet diyakini dapat mengamankan gejolak politik yang kemungkinan terjadi menjelang Pemilihan Umum 2024. Jika tidak diantisipasi, gejolak politik itu dikhawatirkan mengganggu kerja-kerja pemerintah di ujung masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Zulkifli dilantik sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022). Ia dilantik bersama Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN dan John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Presiden menegaskan bahwa pengalaman, kemampuan manajerial, dan rekam jejak menjadi pertimbangan dalam menetapkan menteri dan wakil menteri baru. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, penggantian menteri dilakukan agar kabinet bisa bekerja lebih lincah.

Namun, Partai Demokrat sebagai partai nonpemerintah atau ”oposisi” meragukan reshuffle kabinet dilakukan untuk memperbaiki pemerintahan. Keputusan Presiden mengangkat Ketua Umum PAN sebagai menteri menjadi alasan.

Demokrat menengarai, keberadaan Zulkifli di kabinet hanya untuk menjaga stabilitas politik, terutama mendekati berakhirnya pemerintahan. Sebab, biasanya, ada gangguan-gangguan politik di ujung masa pemerintahan.

Baca juga: Bukan Politik, Presiden Tegaskan Rekam Jejak Jadi Pertimbangan Angkat Menteri

Dengan masuknya Zulkifli, saat ini terdapat empat ketua umum partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah lebih dahulu menjadi anggota kabinet.

Demokrat menengarai, keberadaan Zulkifli di kabinet hanya untuk menjaga stabilitas politik, terutama mendekati berakhirnya pemerintahan. Sebab, biasanya, ada gangguan-gangguan politik di ujung masa pemerintahan.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menengarai, keberadaan empat ketua umum parpol di kabinet saat ini diperlukan untuk memuluskan sisa pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir sekitar dua tahun lagi. Soliditas parpol, terutama pucuk pimpinan yang menjadi pembantu presiden, diyakini mampu mengamankan situasi politik jika nantinya terjadi gejolak akibat masalah politik ataupun ekonomi di masyarakat.

”Kami melihat ujung-ujungnya Jokowi makin insecure ketika mendekati ujung masa jabatan berakhir karena akan ada dorongan-dorongan yang bisa mengganggu pemerintahan. Keberadaan ketum parpol di kabinet diyakini bisa membuat stabilitas politik dan ketenangan dalam pemerintahan,” kata Herzaky di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Di sisi lain, lanjutnya, pelantikan Zulkifli sebagai menteri menunjukkan inkonsistensi Presiden Jokowi. Sebab, pada periode pertama, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin ada rangkap jabatan. Namun, di periode kedua, justru semakin banyak menteri di kabinet yang rangkap jabatan, apalagi sebagian menjadi ketum parpol.

Di dalam lingkungan Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo tampak makan siang dengan pimpinan partai politik di Presidential Lounge di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Pilihan politik ini pun menjadi pertanyaan publik karena para ketum parpol tersebut di satu sisi harus fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri. Terlebih, pemerintah masih menghadapi tantangan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, mereka pun harus fokus untuk menyiapkan parpolnya menghadapi Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai. ”Kesetiaan kepada parpol seharusnya berakhir ketika bertugas untuk negara,” ujarnya.Senada dengan Demokrat, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Mabruri, menilai, keberadaan Zulkifli di kabinet untuk menjaga stabilitas politik. Sebab, biasanya, di ujung pemerintahan ada parpol yang mulai keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena perbedaan politik ataupun fokus untuk mempersiapkan pemilu. Maka, dengan adanya empat ketua umum parpol sebagai pembantu presiden, gejolak seperti itu bisa dihindari karena soliditas tetap terjaga. ”PKS tetap akan menjadi oposisi hingga 2024 dan tidak tergiur untuk masuk ke pendukung pemerintah,” katanya.

Tunggu aksi nyataMelihat situasi itu, baik Demokrat maupun PKS menunggu aksi nyata menteri dan wakil menteri baru menyelesaikan masalah riil yang dirasakan masyarakat. ”Mereka harus bisa bergerak cepat menyelesaikan masalah-masalah rakyat, misalnya harga minyak goreng harus tuntas kurang dari 30 hari sehingga jelas tolak ukur dan timeline-nya,” kata Mabruri.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Perdagangan yang adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ketika baru datang untuk menghadiri pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022)

Herzaky menambahkan, menteri dan wakil menteri baru mesti bisa menjawab tantangan publik. Para anggota kabinet itu juga diharapkan menahan diri untuk melakukan manuver politik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok masing-masing. Sebagai pembantu presiden, menteri dan wakil menteri baru, baik berlatar parpol maupun nonparpol, harus bekerja semaksimal mungkin. Sebab, kinerja menteri dan wakil menteri tersebut berdampak pada citra presiden.

Baca juga: Misteri ”Reshuffle” Kabinet

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menegaskan, kehadiran Zulkifli di kabinet tidak sekadar menjaga stabilitas politik, tetapi juga berkontribusi menjaga stabilitas ekonomi. Keberadaan Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan dibutuhkan untuk memperkuat tim pemulihan ekonomi nasional. Dengan pengalamannya, Zulkifli diyakini mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

”Saya percaya kehadiran Bang Zul akan mempercepat kerja-kerja dari tim ekonomi, khususnya dalam hal penanganan masalah pangan, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, termasuk hal yang sangat penting menahan arus impor dengan menguatkan sumber-sumber produksi dalam negeri,” ujarnya.