Misteri ”Reshuffle” Kabinet

Spekulasi terkait ”reshuffle” kabinet kerap muncul menjelang Rabu Pon atau Rabu Pahing, hari di mana Presiden beberapa kali melakukan pergantian menteri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Pada kesempatan itu, presiden berpesan kepada para menterinya agar tidak melakukan korupsi serta menciptakan sistem yang menutup celah korupsi.

Setelah sempat meredup, isu perombakan kabinet kembali ramai terdengar beberapa hari belakangan. Kabar reshuffle itu kian kuat berembus setelah sejumlah elite politik buka suara. Terlebih pada Senin (13/6/2022), Charta Politika merilis hasil survei yang salah satunya mengungkap bahwa 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi merombak kabinet.

Spekulasi adanya pergantian menteri bertambah kencang karena pekan ini ada hari Rabu Pahing yang jatuh pada 15 Juni besok. Dari pengalaman delapan tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ia biasanya melakukan perombakan kabinet pada hari Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Pada periode pertama, dua kali pergantian menteri diumumkan pada Rabu Pon, yakni 12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016. Dua kali reshuffle dilakukan pada Rabu Pahing, yakni 17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018. Kemudian di periode kedua, Jokowi melantik menteri-menteri baru pada 23 Desember 2020 yang juga bertepatan dengan hari Rabu Pon. Baru satu kali Presiden memutuskan perombakan kabinet pada Rabu Wage, yakni saat reshuffle jilid II pada 28 April 2021.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo mengatakan, spekulasi terkait reshuffle sering muncul menjelang Rabu Pon atau Rabu Pahing. Ini karena Presiden beberapa kali melakukan reshuffle pada Rabu Pon dan Rabu Pahing. Kebetulan tanggal 15 Juni ini jatuh pada Rabu Pahing, Wuku Kuningan.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Dewan Pakar PAN Drajad H Wibowo

Dradjad juga mengungkapkan ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Pemberhentian itu disebut berpotensi memicu efek domino dalam perpolitikan nasional.

Selain itu, rumor bahwa PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga kembali muncul. ”Nama Ketum (Ketua Umum PAN), Bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali,” katanya.

Namun, hingga Selasa (14/6/2022), Dradjad mengaku belum mendapatkan kabar kepastian terkait perombakan kabinet. ”Jika akan terjadi sesuatu yang signifikan, saya biasanya diberi tahu langsung oleh sahabat saya, salah satu tokoh kunci di dalam tim internal Pak Jokowi. Per hari ini sahabat tersebut belum memberi info terkait reshuffle,” katanya.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan PAN, Dradjad menegaskan harus memperhatikan dengan saksama apakah spekulasi reshuffle itu hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran. ”Apalagi, karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, Bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam maupun luar kabinet,” katanya.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo makan bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016). Pertemuan itu bagian dari konsolidasi yang dilakukan presiden sejak awal November. Seusai makan siang, kedua tokoh itu membicarakan sejumlah masalah kebangsaan dengan mengedepankan pendekatan dialogis.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, bahkan, mengaku sudah mendengar akan ada kemungkinan reshuffle. ”Sayup-sayup terdengar, dan bolak-balik isu ini muncul. Bagi PKB jelas, ini kewenangan Presiden dan kami berharap agar reshuffle tidak menambah beban karena pasti reshuffle ada dampak bagi menteri yang akan diganti atau menteri yang akan mengganti,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Dijelaskan, saat ini yang harus menjadi perhatian adalah kondisi perekonomian global yang sedang terjadi krisis. ”Apakah nanti kalau itu yang menjadi referensinya, maka menteri-menteri di bidang ekonomilah yang menjadi pengungkit agar Indonesia bisa bertahan, bahkan bangkit,” katanya.

Baca juga: Isu ”Reshuffle” Kabinet Merebak, Presiden Diharap Pertimbangkan Soliditas Parpol Koalisi

Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa jika terjadi krisis global, maka akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri. ”Saya dengar harga cabai sudah naik. Kalau subsidi BBM dicabut harga BBM naik, semuanya akan naik. Apakah reshuffle ini bagian dari ini atau tidak, saya enggak tahu, yang paling ngerti urgensinya ya Presiden,” tuturnya.

Jazilul kembali menyoroti menteri yang lebih sibuk melakukan pencitraan. ”Malah sekarang menterinya banyak yang sibuk keluyuran, pencitraan. Iya kan?” ujarnya mempertanyakan.

PKB, lanjut dia, hanya menekankan bahwa hari ini rakyat perlu kepastian stabilitas ekonomi agar tidak waswas. ”Kalau, misalnya, reshuffle itu memunculkan harapan baru, ya, itu perlu. Tapi kalau reshuffle hanya menjadi gunjingan, artinya sulit lho saat ini nyari orang untuk mengganti menteri yang betul-betul bisa tahan di situasi krisis atau minimal dia kreatif untuk membantu presiden,” katanya.

Istana buka suara

Mendekati hari Rabu Pahing, isu reshuffle kabinet memang masih simpang siur. Karena itulah Sekretaris Kabinet Pramono Anung selaku representasi Istana akhirnya buka suara untuk meluruskan isu reshuffle kabinet yang kian kencang berembus.

”Jadi, yang namanya kabinet itu, (merupakan) kewenangan sepenuhnya Presiden,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menjawab pertanyaan pers di Jakarta, Selasa siang.

Presiden mau ganti kapan aja, ya, terserah Presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden.

Konstitusi memang mengatur pembentukan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi memiliki kewenangan sepenuhnya dalam mengangkat, memberhentikan, serta mengganti anggota kabinet. Hanya Presiden yang berhak menentukan siapa nama dan dari parpol mana menteri yang akan diangkat. Presiden pulalah yang memutuskan kapan perombakan kabinet diputuskan.

”Presiden mau ganti kapan aja, ya, terserah Presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa Presiden sangat memahami kebutuhan kabinet karena sudah memerintah selama delapan tahun. Hal yang pasti, pemerintah saat ini membutuhkan percepatan pelaksanaan program dan kebijakan karena waktu yang tersisa tinggal dua tahun lagi.

Sebenarnya rumor reshuffle sudah ditanyakan langsung kepada Presiden Jokowi seusai meresmikan Masjid At-Taufid Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (8/6/2022) sore. ”Belum... Belum,” ucapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Dalam Rangka Haul mengenang 9 tahun wafatnya almarhum Taufiq Kiemas, Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid At-Taufiq PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Peresmian juga dihadiri oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2022). Presiden Jokowi ataupun Megawati menegaskan hubungan mereka erat dan mendalam.

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, menolak berkomentar banyak tentang kabar terkait reshuffle. ”Saya tidak tahu,” ujar Suharso ketika ditanya terkait reshuffle seusai rapat terbatas tentang Ibu Kota Negara Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Airlangga, bahkan, mengaku tidak tahu ada larangan menteri ke luar Jakarta pada Rabu, 15 Juni 2022. ”Wah enggak ada (bocoran terkait reshuffle), kami enggak ada, tidak ada bocoran tidak ada,” tuturnya.

Terkait kemungkinan PAN masuk ke kabinet, Airlangga menjawab, ”Itu mungkin ditanyakan Bapak Presiden, bukan domain parpol.”

Ketua Umum Partai Golkar itu pun mengaku siap bekerja sama di dalam kabinet ataupun luar kabinet jika PAN masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. ”Kalau di luar kabinet siap. (Kalau di dalam kabinet) Dengan semua pun siap. Kalau kabinet kan harus kompak,” ujarnya menambahkan.

PDI-P baik-baik saja

Menanggapi santernya rumor perombakan kabinet, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo mengatakan, isu reshuffle selalu menjadi bagian yang selalu dipikirkan partai-partai politik. Akan tetapi kenyataannya reshuffle itu tak pernah ada. Ia melihat, sejauh ini kabinet Indonesia Maju jilid 2 masih dalam kondisi baik.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Arif Wibowo, Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Perumus pada Komisi Pemenangan Elektoral dalam Pilkada dan Pemilu, Kongres V PDI-P.

Namun, ia menegaskan, kader PDI-P yang duduk sebagai menteri saat ini telah bekerja optimal dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Untuk itu, ia meyakini porsi bagi PDI-P di kabinet setidaknya tidak akan berkurang.

”Jadi PDI-P sedang baik-baik saja. Jumlah menterinya tetap seperti yang ada, atau bahkan bisa tambah, saya tidak tahu,” ujar Arif.

Hal yang pasti jika ada kader partai yang akan digandeng masuk ke kabinet, entah itu menteri atau wakil menteri, tentu sudah dikomunikasikan sebaik-baiknya antara Presiden dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Saat ditanya apakah Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bakal masuk jajaran kabinet, Arif menjawab bahwa hal itu mesti ditanyakan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI-P.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan seusai memberikan pidato dalam Silaturahim Nasional Partai Golkar, PAN, PPP yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (4/6/2022).

Pun terkait rumor masuknya wakil PAN ke jajaran kabinet, menurut Arif, hal itu sepenuhnya kewenangan prerogatif Presiden. ”Presiden mau ambil siapa saja boleh. Itu kewenangan Presiden, apakah nanti menyangkut hubungan partai lain apakah partai kami, saya kira tergantung Presiden,” katanya.

Sementara itu, survei Charta Politika juga merekam kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pada Juni, kepuasan publik mencapai 68,4 persen. Angka itu naik dibandingkan survei April, yakni 62,9 persen. Namun, kepuasan publik terhadap kinerja menteri hanya 53,5 persen (Kompas.id 14/6/2022).

Baca juga: Antiklimaks Drama ”Reshuffle” Kabinet

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut capaian kinerja menteri itu masuk kategori rapor merah. Sebab, kinerja yang baik setidaknya didukung 60 persen publik. Selain itu, 63,1 persen responden pun setuju jika presiden kembali merombak kabinet.

Siapa pun boleh mengembuskan isu reshuffle kabinet. Spekulasi dalam politik juga bukan hal yang tabu. Namun hal yang pasti, siapa menteri yang akan diberhentikan, siapa pula yang akan menggantikan, serta kapan perombakan dilakukan, merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, selama Presiden belum mengungkapkan kepada publik, reshuffle kabinet masih menjadi semacam misteri.