Tahapan Pemilu Dimulai, Eskalasi Politik Bakal Meningkat
Tahapan Pemilu 2024 akhirnya dimulai tepat waktu, 20 bulan sebelum pemungutan suara. Partai-partai politik langsung tancap gas, bersiap menghadapi kontestasi politik.
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki tahun politik yang ditandai dengan dimulainya tahapan Pemilihan Umum 2024 pada Selasa (14/6/2022), sejumlah partai politik bersiap mengikuti kontestasi politik. Suhu politik yang diperkirakan terus meningkat membutuhkan mitigasi dari penyelenggara pemilu dan pemerintah agar gejolak akibat gesekan politik di masyarakat dapat dihindari.
Manuver politik oleh sejumlah partai politik pun kian meningkat setelah tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai. Pembahasan soal calon presiden-calon wakil presiden terus bergulir, sementara konsolidasi internal parpol untuk menyongsong tahapan pemilu dilaksanakan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai parpol pemenang Pemilu 2019 pada hari pertama tahapan pemilu mengadakan bimbingan teknis kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta. Kegiatan menjadi bagian dari persiapan PDI-P menuju Pemilu 2024. PDI-P pun akan mengadakan rapat kerja nasional pada 21-23 Juni mendatang.
Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari yang sama juga mengumumkan kriteria capres-cawapres yang akan diusung. Adapun Partai Nasdem akan mengadakan Rapat Kerja Nasional pada 15-17 Juni yang salah satu agendanya merekomendasikan tiga nama capres.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, bimbingan teknis ini merupakan salah satu agenda konsolidasi partai jelang Pemilu 2024. Ia meminta kepada seluruh kader PDI-P di tingkat legislatif untuk memperkuat gerak ke bawah dengan membantu rakyat.
”Jangan mudah terbawa arus. Komando akan diberikan Ibu Ketua Umum (PDI-P). Dan ketika komando diberikan, seluruh elemen partai bergerak dalam satu rampak barusan, dalam optimisme memenangi Pemilu 2024, membuat hattrick,” ujar Hasto di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Tahapan Pemilu Dimulai Hari Ini, Bawaslu Intensifkan Pengawasan
Dalam dua kali pemilu terakhir, PDI-P menjadi partai dengan raihan suara terbanyak. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, PDI-P memperoleh suara sebesar 19,33 persen. Perolehan itu meningkat dari Pileg 2014 sebesar 18,95 persen suara sah nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Arif Wibowo menambahkan, banyak hal telah dipersiapkan oleh PDI-P sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, seperti memperkuat lembaga partai hingga tingkat ranting, hingga melakukan pelatihan pelatih saksi secara nasional. ”Jadi partai sangat serius menyiapkan semua ini,” katanya.
Arif melanjutkan, selama ini partai intensif melakukan konsolidasi di setiap cabang dan kepengurusan partai, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Struktur itu setidaknya harus sudah selesai saat rapat kerja nasional PDI-P yang akan digelar pada 21-23 Juni.
”Rakernas kedua nanti memang dikhususkan untuk pemenangan pemilu. Di situ kami pastikan kesiapan struktur kami, badan-badan partai, hingga sayap-sayap partai. Kalau semua berjalan dnegan baik, tentu kami meyakini di dalam menghadapi elektoral yang berbasis pada tahapan-tahapan menuju 2024, tentu kami siap untuk menghadapi dengan lebih baik dan memastikan kemenangan tiga kali, hattrick, dapat tercapai,” ucap Arif.
Ketua Bidang Fungsional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, PPP sebagai partai parlemen yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 menyambut positif dan gembira atas dimulainya tahapan pemilu yang resmi dimulai hari ini. Pelaksanaan tahapan pemilu tersebut menandakan bahwa pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu serius melaksanakan tahapan pemilu. Hal ini sekaligus juga menutup spekulasi adanya rencana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.
”Clear ya, ketika tahapan pemilu sudah berjalan, maka pemilu 14 Februari 2024 hampir pasti terjadi, kecuali nanti ada hal-hal yang memungkinkan itu tidak terjadi. Tetapi dengan ditandai hari ini, artinya Pemilu 2024 akan terlaksana,” ujarnya.
Sebagai partai politik yang akan berkontestasi di Pemilu 2024, lanjut Baidowi, PPP sangat siap melakukan pendaftaran parpol peserta pemilu dengan segenap persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Konsolidasi internal terus dilakukan, begitu pula persiapan rekrutmen calon anggota legislatif dari tingkar pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota yang peminatnya sudah hampir memenuhi kuota kursi tiap daerah pemilihan.
Politik santun
Baidowi memperkirakan eskalasi politik secara nasional ataupun lokal akan mengalami peningkatan ketika sudah masuk tahapan pemilu. Oleh sebab itu, PPP berharap kepada parpol yang akan menjadi kontestan pemilu untuk mengedepankan politik santun dan penuh kegembiraan. Sebab kawan ataupun lawan politik adalah saudara sehingga perbedaan politik jangan mengarah pada permusuhan.
Pelaksanaan tahapan pemilu tersebut menandakan bahwa pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu serius melaksanakan tahapan pemilu. Hal ini sekaligus juga menutup spekulasi adanya rencana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode.
”Apalagi tahapan masa kampanye diperpendek menjadi 75 hari, itu semakin mengurangi ruang bagi orang untuk saling menjatuhkan satu sama lain,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur XI yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Perindo siap terlibat secara aktif menjadi parpol peserta Pemilu 2024. Untuk itu, pihaknya terus melakukan konsolidasi internal dan memperkuat infrastruktur kepartaian di seluruh daerah. Pengurus pun terus mempersiapkan verifikasi parpol sebaik mungkin serta melakukan Konvensi Rakyat untuk menjaring caleg.
”Sebagai calon peserta Pemilu 2024, Perindo menaruh harapan besar agar KPU dapat berperan secara baik, profesional, adil, dan setara dalam menyelenggarakan pemilu mendatang,” tutur mantan anggota KPU 2012-2017 itu.
Sementara itu, PAN memaparkan lima kriteria capres-cawapres, yakni nasionalis-relijius, memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, dan berpihak pada kelanjutan generasi. Selanjutnya adalah memiliki inovasi dan kolaborasi serta berwawasan nusantara dan berperspektif global.
Baca juga: Tahapan Resmi Dimulai, Penyelenggara Butuh Kepastian Anggaran Pemilu
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno mengatakan, tahapan penentuan capres-cawapres berasal dari aspirasi daerah. DPD dan DPW PAN mengusulkan nama untuk digodok saat rapat kerja nasional PAN pada Agustus mendatang. Proses ini akan berlangsung selama sekitar dua bulan.
”DPD dan DPW antusias. Bahkan beberapa sudah memunculkan nama-nama. Kemarin DPW Lampung sudah. DPD Cianjur sudah. Akan menyusul segera DPD dan DPW yang lain. Kami beri judul proses ini ’PAN Memilih’. Ini akan semarak,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, menambahkan, selain dari internal pengurus, PAN juga menjaring aspirasi dari publik. PAN akan berkomunikasi dengan para ulama, akademisi, kelompok buruh, profesional, pengusaha dan lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka di tingkat DPP maupun di DPW dan DPD.
”Semua elemen akan didengarkan oleh PAN, boleh datang menyampaikan aspirasi. Partisipasi publik sangat penting,” katanya.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi manuver parpol kian gencar untuk mempersiapkan pemilu kian gencar setelah tahapan pemilu dimulai. Parpol akan berburu caleg, begitu pula caleg mencari parpol yang tepat, bahkan pindah parpol bisa terjadi lagi di pemilu mendatang.
Manuver elite dan tokoh-tokoh potensial menjadi capres pun akan meningkat karena hingga saat ini elektabilitas beberapa tokoh relatif masih dekat. Komunikasi antarparpol untuk membangun koalisi masih sangat terbuka.
Peningkatan eskalasi politik ini, menurut Arya, perlu dimitigasi oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Sebab perbedaan politik di masyarakat berpotensi mengakibatkan disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian muncul, terutama di media sosial.
Oleh sebab itu, pengawasan, terutama di media sosial, perlu ditingkatkan. Penyelenggara pemilu pun mesti menyediakan informasi mengenai peserta pemilu yang terverifikasi dan mudah diakses agar dijadikan rujukan bagi pemilih. ”Mitigasi misalnya dengan menyediakan satu platform yang berisi informasi tentang kandidat, seperti visi, misi, program, dan daftar riwayat hidup sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya mengenai peserta pemilu,” kata Arya.
Di sisi lain, ia berharap agar KPU dan Bawaslu melaksanakan seluruh tahapan dengan transparan dan akuntabel. Permasalahan klasik seperti daftar pemilih tetap jangan sampai terulang sehingga bisa berdampak pada kredibilitas penyelenggaraan pemilu. ”Edukasi terhadap pemilih harus terus dilakukan,” tuturnya.