Sejumlah Menteri dan Wamen Diganti

Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah menteri, wakil menteri, tokoh, dan pimpinan partai politik pada Selasa. Pertemuan itu diduga terkait dengan perombakan kabinet.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri dalam acara silahturahmi Kabinet Kerja di Istana Merdeka Jakarta, Jum'at (18/10/2019). Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta bertepatan dengan hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak para menteri yang tak lagi bertugas di pemerintahan jilid dua turut menyukseskan kinerja para kolega yang melanjutkan tugas.Kompas/Wawan H Prabowo

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju disebut akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa sosok yang diajak bicara oleh Presiden, menyebut Presiden ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinet agar pemerintahan berjalan efektif jelang Pemilu 2024.

Penelusuran Kompas hingga Selasa (14/6/2022) pukul 23.00 WIB, Keputusan Presiden terhadap pergantian, pertukaran posisi, dan penambahan menteri belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Dikabarkan, lebih dari dua menteri dan dua wakil menteri (wamen) yang akan diganti atau bertukar posisi. Namun, situasi masih dinamis, sehingga perubahan bisa terjadi hingga saat terakhir. "Rencana Rabu (hari ini)," kata seorang pejabat di Istana Kepresidenan tentang pelantikan menteri dan wamen.

Pelantikan dikabarkan akan dilakukan Presiden Jokowi pada siang hari ini di Istana Negara. Rangkaian pelantikannnya akan dimulai dengan kedatangan para pimpinan partai politik untuk bertemu dengan Presiden. Setelah itu, Presiden mengenalkan menteri baru dan menteri yang bertukar posisi, serta wakil menteri yang baru ke wartawan.

Baca Juga: Momentum Evaluasi Kinerja Kabinet

Kompas menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra. Mereka bagian dari sejumlah sosok yang dipanggil Presiden pada Selasa sore. Sofyan Djalil menyatakan sudah bekerja bersama Presiden Jokowi selama delapan tahun dan akan menjadi dosen. Hadi Tjahjanto menegaskan siap sesuai dengan tugas teritorialnya. Adapun Surya Tjandra minta menunggu pengumuman.

"Presiden Jokowi disebut ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinetnya agar pemerintahannya berjalan dengan baik menjelang Pemilu 2024"

Dari perbincangan dengan Sofyan, Hadi, dan Surya, Presiden Jokowi disebut ingin ada perkuatan dan konsolidasi di kabinetnya agar pemerintahannya berjalan dengan baik menjelang Pemilu 2024.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

(dari kiri ke kanan) Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Pada rapat kabinet paripurna Kabinet Kerja terakhir itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.Kompas/Wawan H Prabowo

Dipanggil ke Istana

Sejak Selasa (14/6) sore hingga pukul 22.00 WIB, sejumlah menteri dan tokoh bergantian datang ke Istana Negara. Selain melewati Jalan Veteran atau pintu kaca atau Pos 1 Istana di belakang Istana Negara, Jakarta, mereka juga masuk dari Wisma Negara atau di sisi barat Istana Merdeka. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi menteri yang pertama datang ke Istana sekitar pukul 14.00. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga datang dan diterima Presiden pukul 14.15 WIB. Pada pukul 15.30, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tiba di Istana.

"Enggak tahu, agenda ibu kota kali, agenda PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) kali. Tunggu aja. Tunggu Pak Presiden"

Selanjutnya, Surya Tjandra memasuki kompleks Istana sekitar pukul 17.50 WIB. Saat ditanya soal agenda pertemuan, Surya menjawab; "Enggak tahu saya, nanti saja ya."

Beberapa menit sebelumnya, Sofyan Djalil juga bergegas masuk ke dalam kompleks Istana. "Enggak tahu, agenda ibu kota kali, agenda PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) kali. Tunggu aja. Tunggu Pak Presiden," katanya.

Hadi Tjahjanto yang datang terburu-buru menuju Istana juga datang setelahnya. "Baru saja (dipanggil), makanya saya ngebut," kata Hadi. Ditanya lebih lanjut, Hadi menuturkan," Enggak tahu (alasannya)."

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansyah saat dihubungi mengonfirmasi kehadiran Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan. Surya Paloh masuk dari pintu Wisma Negara. "Itu (reshufflle) tunggu Presiden itu. Urusannya Presiden itu nanti. Saya kira, akan ada atau tidak, itu Presiden yang akan menjelaskan itu. Kan belum ada (penjelasan)," tuturnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

(dari kiri ke kanan) Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyimak kata pengantar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2019). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mempercepat akselerasi belanja pemerintah, terutama pos belanja modal. Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo mengungkapkan ada spekulasi yang menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet Indonesia Maju. Pemberhentian itu disebut berpotensi memicu efek domino dalam perpolitikan nasional. Selain itu, rumor PAN akan mendapatkan amanat satu menteri dan satu wakil menteri di kabinet juga muncul. ”Nama Ketum (Ketua Umum PAN), Bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali,” kata Dradjad.

"Ya benar, mereka dipanggil Presiden, tetapi saya tidak tahu kepentingannya apa"

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi membenarkan kedatangan menteri, wamen dan tokoh atas undangan Presiden pada sore hari hingga malam. "Ya benar, mereka dipanggil Presiden, tetapi saya tidak tahu kepentingannya apa," ujarnya.

Secara terpisah, saat ditanya soal rencana reshuffle kabinet, di sela kunjungan kerjanya di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hal itu kewenangan Presiden. "Tunggu saja Presiden itu. Urusannya Presiden itu. Saya kira, apa akan ada atau tidak, itu nanti Presiden yang akan menjelaskan itu," ujarnya.

Baca Juga: Misteri ”Reshuffle” Kabinet

Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang ditanya wartawan soal rencana reshuffle, Selasa siang usai mendampingi Presiden Jokowi di Istana, hanya mengatakan; ”Jadi, yang namanya kabinet itu, (merupakan) kewenangan penuh Presiden.”

Pramono menegaskan, Presiden sangat memahami kebutuhan kabinet karena sudah memerintah selama delapan tahun. Hal yang pasti, pemerintah saat ini membutuhkan percepatan pelaksanaan program dan kebijakan karena waktu yang tersisa tinggal dua tahun lagi.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri acara silahturahmi bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara Jakarta, Jum'at (18/10/2019). Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta bertepatan dengan hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak para menteri yang tak lagi bertugas di pemerintahan jilid dua turut menyukseskan kinerja para kolega yang melanjutkan tugas.Kompas/Wawan H Prabowo

Jika Presiden betul akan mengganti menterinya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berharap pergantian betul-betul dijadikan momentum memperbaiki kualitas kerja dari Kabinet Indonesia Maju. Terlebih Presiden sudah berulang kali menyampaikan beratnya tantangan ke depan sebagai imbas dari ketidakpastian global. “Jangan sampai reshuffle yang jadi bahan pergunjingan satu tahun terakhir justru menjadi antiklimaks karena digunakan untuk tata ulang koalisi,” ujarnya.

(CAS/WKM/BOW/INA/APA/HAR)