Momentum Evaluasi Kinerja Kabinet

Politik selalu berkaitan dengan momentum. Isu perombakan kabinet pun dinilai menemukan momentum politiknya jika direalisasikan saat ini. PAN telah memunculkan sejumlah nama yang dinilai tepat untuk masuk dalam kabinet.

ANTARA/AKBAR NUGROHO

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo dinilai memiliki momentum untuk merombak kabinet saat ini. Tak hanya karena adanya pergantian Panglima TNI dan bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam jajaran koalisi partai politik pendukung pemerintah tetapi karena penanganan pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 telah memberikan bahan yang lengkap bagi Presiden untuk mengevaluasi kerja para pembantunya.

Jika memang perombakan kabinet diputuskan, Presiden diharapkan menempatkan orang-orang yang satu visi dan misi dengannya karena beratnya tantangan di sisa tiga tahun pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/11/2021), mengatakan, tanggung jawab besar diemban pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin di sisa tiga tahun pemerintahan.

Pertama, kepemimpinan Indonesia di G-20. Kedua, pentingnya pemulihan dampak pandemi secara cepat, terintegrasi, dan menyentuh solusi persoalan pokok rakyat. Terakhir, agenda pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh daerah pada 2024.

Baca juga: Sinyal Perombakan Kabinet Semakin Kuat

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (kiri) berdiskusi dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kanan), di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dengan tiga tanggung jawab tersebut, Presiden memerlukan soliditas seluruh jajaran kabinetnya. Menteri sebagai pembantu Presiden juga harus bekerja keras untuk membantu menunaikan ketiga tanggungjawab tersebut. “Jadi, para menteri yang belum-belum sudah tergoda untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden harus kembali pada tugas utamanya,” ujarnya.

Selain berkaca pada tugas berat ke depan, penanganan pandemi sejak  Maret 2020 telah memberikan bahan yang sangat lengkap bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Di tengah pandemi, ia menilai kepemimpinan setiap menteri diuji. Presiden pun pasti melihat menteri-menterinya yang berkreasi untuk mengatasi persoalan akibat pandemi atau sebaliknya, justru memilih mengurung diri atau sibuk mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Evaluasi kinerja menteri saat ini momentumnya pas. Waktu Presiden Jokowi selama menjalani karantina pasca-kunjungan kerja ke luar negeri merupakan waktu terbaik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri,” ucap Hasto.

Baca juga: Presiden Jokowi Pulang Tak Dijemput, Lalu Karantina Mandiri di Istana

Mengenai bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah sehingga memunculkan spekulasi kader PAN akan masuk dalam kabinet, Hasto menyampaikan, bagi PDI-P kerja sama parpol di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ditempatkan dalam spirit gotong royong untuk negeri. Ia mengingatkan, menteri bukanlah sebagai alat elektoral parpol. Menteri harus memiliki komitmen total untuk menjalankan kebijakan stategis Presiden.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo berbicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

“Spirit gotong royong di dalam mengatasi pandemi inilah yang mungkin menjadi pertimbangan Presiden sekiranya memutuskan reshuffle dengan memasukkan representasi dari PAN,” tutur Hasto.

Adapun menurut politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno, masuknya kader PAN di kabinet merupakan konsekuensi logis dari dukungan PAN terhadap pemerintahan Jokowi-Amin. “Pembicaraan itu memang sudah sangat santer baik di tingkat fraksi maupun di tempat-tempat lain. Tetapi yang tahu persis, kan, Pak Jokowi,” katanya.

Politik menurutnya, selalu berkaitan dengan momentum. Pergantian Panglima TNI bisa jadi momentum Presiden untuk merombak kabinet. Tak sebatas soal kursi menteri, ada posisi kursi wakil menteri yang memungkinkan diisi Presiden guna membantu kerjanya di sisa pemerintahannya.

Catatan Kompas, kursi wakil menteri yang masih kosong meliputi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Wakil Menteri Perindustrian; Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Wakil Menteri Ketenagakerjaan; Wakil Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (UKM); Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo dalam Rakernas II PAN 2021, Selasa (31/8/2021).

Pembicaraan belum tuntas

Secara terpisah, Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo mengatakan pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait siapa kader PAN yang dipilih masuk dalam kabinet, belum tuntas. Begitu pula kapan waktunya.

“Itu yang belum tuntas. Mungkin perlu pertemuan lagi,” ujar Drajad.

Meski demikian, ia tak membantah ada sejumlah nama kader PAN yang dimunculkan untuk nanti menduduki jabatan menteri, seperti Zulkifli dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir. “Baru nama-nama itu yang dimunculkan. Nama lain belum tahu,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menambahkan, selain kedua nama tersebut, ada pula nama Sekjen PAN Eddy Soeparno. Namun, menurutnya, sejauh ini Presiden belum meminta nama untuk posisi menteri. “Belum diminta sama Pak Jokowi tetapi kalau diminta, kader PAN banyak yang mumpuni,” ucap Yandri.

Memberikan kepastian

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti isu perombakan kabinet yang sudah lama beredar, tetapi hanya didiamkan saja menjadi sebuah rumor. Padahal menurutnya, harus ada kepastian.

Pergantian Panglima TNI pun dinilainya bisa dimanfaatkan sebagai momentum politik untuk perombakan kabinet. Ditambah lagi bergabungnya PAN dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

Namun yang lebih penting, jika perombakan kabinet dilakukan Presiden, seharusnya tujuannya bukan sebatas tata ulang koalisi karena bergabungnya parpol baru. Yang lebih penting, tujuan perombakan kabinet haruslah untuk konsolidasi politik dan perbaikan kinerja. “Lebih baik dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja secara menyeluruh termasuk menempatkan orang-orang yang memang dipastikan satu visi misi dengan presiden,” kata Yunarto.

Baca juga: Kedekatan Jokowi-Zulkifli dan Kabar PAN Masuk Koalisi

Selain itu, Presiden diharapkan mempersiapkan kabinet untuk menghadapi dinamika menjelang Pemilu 2024. Sebab, tak tertutup kemungkinan menteri yang berlatarbelakang dari parpol, sibuk dengan kepentingan parpolnya menjelang Pemilu 2024.