Caleg Tandem, Simbiosis Mutualisme demi Gaet Suara Pemilih

Tandem antara caleg pusat dan daerah menjadi strategi yang dapat menutup celah satu dengan yang lain. Tak hanya lebih efektif, strategi ini juga diakui lebih efisien karena bisa menghemat biaya kampanye.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Warga melintasi deretan spanduk foto calon anggota legislatif di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/9/2013). Komisi Pemilihan umum akan menerapkan pembatasan alat peraga kampanye berdasarkan waktu dan zona kampanye mulai 28 September 2013.

Pemilihan umum anggota legislatif tak semata soal kompetisi untuk mendulang suara. Di dalam proses kampanye juga terjadi kerja sama. Dengan bertandem, ego masing-masing kandidat dikesampingkan demi menjaring semakin banyak pemilih.

Mengesampingkan ego dan memilih tandem dengan calon anggota legislatif (caleg) lain itulah yang salah satunya dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengenang perjuangannya untuk merebut dukungan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X menjelang Pemilu 2019.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Bersama timnya, Arsul langsung berkonsolidasi dengan para calon anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Komunikasi dan pembentukan tim bersama dilakukan dengan beberapa caleg DPRD setempat.

”Tandem biasanya dilakukan di antara caleg dengan tingkatan kursi yang berbeda. Tandem ini merupakan simbiosis mutualisme bagi caleg DPR dan caleg DPRD setempat,” kata Arsul.

Setelah sepakat bertandem, para caleg plus tim masing-masing kemudian melakukan kegiatan bersama. Dari kampanye bersama, melakukan kunjungan bersama, hingga membuat alat peraga kampanye berupa spanduk serta baliho bertuliskan nama dan bergambar wajah para caleg.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga melintas di depan poster caleg yang masih terpasang di salah satu sudut Kota Tangerang, Banten, Minggu (27/4/2014). Keberadaan poster caleg seusai pencoblosan itu hanya menambah poster sampah politik di sudut-sudut kota.

Pilihan caleg DPR untuk bertandem dengan caleg DPRD bisa dibilang efektif. Calon anggota DPR akan menjadi lebih mudah mengenalkan diri serta berbaur dengan masyarakat di dapil. Sebab, pada umumnya, caleg DPRD lebih tahu kondisi dan peta masyarakat setempat. Mereka tentu tahu siapa tokoh masyarakat berpengaruh, lalu siapa pula kelompok masyarakat yang harus didekati. Selain itu, caleg DPRD biasanya memiliki tim sukses yang lebih siap untuk bergerak di kalangan akar rumput sehingga caleg DPR tidak perlu membentuk tim baru.

”Nah, kami-kami caleg DPR ini bisa memanfaatkan tim sukses mereka (caleg DPRD) untuk keperluan perolehan suara kita,” kata Arsul.

Baca juga : Menembus ”Belantara” Pemilu dengan Basis Saintifik

Keuntungan lain dari tandem adalah para caleg dapat menghemat anggaran untuk kampanye dan kegiatan pemenangan pemilu lainnya. Arsul memberi gambaran, sekitar 70 persen biaya caleg akan habis untuk berbagai pertemuan atau kegiatan sosial di masyarakat, termasuk memberi cendera mata atau uang transportasi. Jika dilakukan tandem, akan menghemat sekitar 15 persen dari pengeluaran, termasuk bagi caleg DPRD.

Meski demikian, tandem bisa jadi tidak berguna jika kerja sama tidak berjalan dengan baik. Semisal, caleg tingkat DPRD ternyata hanya memperjuangkan diri sendiri, tidak melibatkan caleg DPR. Oleh karena itu, caleg DPR memang perlu terus menjalin komunikasi dan memonitor kegiatan di dapil.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Menurut Arsul, kunci dalam tandem adalah masing-masing pihak harus tetap turun ke bawah dan bekerja bersama-sama. Caleg di tingkat pusat tidak bisa hanya mempercayakan kepada caleg daerah. Sebab, ketika diminta memilih seorang caleg DPR, masyarakat biasanya tidak mau jika hanya disodori nama dan foto caleg saja. Mereka juga minta bertemu langsung.

Pentingnya bertandem dengan caleg DPRD setempat diamini oleh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR dari Dapil Banten I, Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Apalagi, Rizki baru pertama kali maju di Pemilu 2019. Sebab, Rizki mengakui, biasanya masyarakat lebih mengenal sosok caleg DPRD setempat ketimbang caleg DPR.

”Karena saya kemarin (Pemilu 2019) adalah calon anggota legislatif baru, saya mencoba berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan calon petahana, kemudian berbagi tugas,” tutur Rizki.

Keuntungan lain dari tandem adalah para caleg dapat menghemat anggaran untuk kampanye dan kegiatan pemenangan pemilu lainnya

Rizki mengungkapkan, sebelum tandem dilakukan, ia dan timnya sudah memetakan caleg DPRD yang memang memiliki basis massa kuat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, wilayah Dapil Banten I. Pemetaan itu menjadi dasar baginya untuk membangun kerja sama atau tandem.

Meski demikian, ia tidak membatasi hanya bekerja sama dengan satu orang, tetapi juga dengan caleg lain. Untuk bersosialisasi dan berkampanye di Pandeglang saja, Rizki akhirnya bekerja sama dengan enam ocaleg DPRD.

Baca juga : Gerak Elite Politik Menjalin Politik Silaturahmi

Sebagai caleg yang baru pertama kali mengikuti pemilu, Rizki harus mendatangi satu per satu caleg DPRD dari Pandeglang dan Lebak. Hanya dengan cara itulah, perkenalan dan komunikasi bisa dibangun. Ketika sudah terjalin kerja sama, maka para caleg DPRD itu akan mengenalkan Rizki kepada konstituen mereka.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang mewakili dapil Banten I, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Dari pengalamannya bertandem, Rizki mengungkapkan, biaya anggaran memang bisa lebih dihemat karena ditanggung bersama. Terlebih, di dapil tempatnya maju, baliho atau gambar di kalender masih relevan sebagai sarana memperkenalkan caleg kepada masyarakat.

Namun, biasanya kondisi finansial caleg di tingkat DPRD tidak sebaik dengan caleg yang mencalonkan di DPR. Berdasarkan realita itu, maka caleg DPR menyadari perlu memberikan dana lebih besar dibanding caleg DPRD setempat.

Putra kedua Bupati Pandeglang Irna Narulita itu menilai strategi tandem masih relevan diterapkan pada Pemilu 2024. Strategi tandem itu bahkan bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Pemilihan gubernur dan bupati juga digelar secara serentak pada November 2024. Bukan tidak mungkin calon gubernur bertandem dengan para calon bupati untuk memenangi pilkada. ”Tipsnya, harus bersemangat dan tidak baperan (dibawa perasaan). Perlu karakter untuk tahan terhadap bully dan tidak baper,” tutur Rizki.

JOHANES GALUH BIMANTARA

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena (kedua kanan) saat pembukaan Impact Stunting Center of Excellence (ISCE) yang diinisiasi 1000 Days Fund dan didukung Roche Indonesia, Senin (23/11/2020), di Puskesmas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pengalaman melakukan tandem juga diungkapkan politisi Partai Golkar yang mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II, Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurut Melki, tandem bisa dilakukan berdasarkan nomor urut caleg, yakni caleg DPR nomor urut 1 yang tandem dengan caleg DPRD provinsi dan caleg DPRD kabupaten/kota nomor urut 1. Namun, bisa juga tandem dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

”Panduan umumnya adalah agar bersinergi antara caleg pusat dan caleg tingkat provinsi dan caleg tingkat kabupaten/kota. Untuk pelaksanaannya tergantung kesepakatan beserta syaratnya,” kata Melki.

Dari pengalamannya, strategi tandem akan membuat kerja setiap caleg menjadi lebih ringan, lebih terarah, dan fokus. Demikian pula biaya kampanye akan lebih hemat karena ditanggung bersama-sama. Namun, strategi tandem juga memiliki kekurangan, yakni jika tim masing-masing pihak tidak bergerak sesuai kesepakatan, maka kerja di lapangan menjadi tidak maksimal.

Oleh karena itu, menurut Melki, kunci dari strategi tandem adalah keterbukaan masing-masing pihak dalam membangun hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik, maka saran, kritik dan masukan sehingga kerja-kerja dalam proses tandem itu bisa produktif.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Simpatisan Partai Amanat Nasional memotong dan mengecat rambutnya dengan warna biru meramaikan kampanye partai tersebut di Lapangan Blok S, Selasa (31/3/2009).

”Kalau caleg yang akan bertandem sudah lebih dulu kenal, itu lebih baik. Tetapi, baru kenal pun tidak masalah. Yang utama, saling terbuka saja. Kalau soal anggaran berapa, tidak ada rumusannya, biasanya kesepakatan,” ujarnya.

Tak selalu menguntungkan

Berbeda dengan ketiga wakil rakyat di atas, politisi dari Partai Nasdem, Hasbi Anshory, tidak melakukan strategi tandem dalam Pemilu 2019. Selain karena ada kesepakatan di dalam internal partai, mantan anggota DPD 2009-2014 dari Dapil Jambi tersebut sudah membentuk tim sendiri.

Menurut Hasbi, berdasarkan pengalamannya, strategi tandem tidak selalu menguntungkan. Sebab, ia mengaku kenal dengan para caleg DPRD setempat yang bertarung di sana. Jika ia hanya memilih salah satu caleg DPRD untuk menjadi rekan tandem, ia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan suara dari konstituen caleg yang lain.

”Karena masyarakat atau konstituennya sudah kenal kita. Nanti, saudara-saudara dari partai yang lain bisa marah dengan kita. Jadi, penerapan tandem itu situasional, ada yang bisa tandem ada yang tidak,” tutur Hasbi.

Baca juga : Kursus Memasak hingga Tata Rias, Cara Parpol Gaet Emak-emak

Di sisi lain, Hasbi mengaku sudah memiliki tim yang bisa sudah efektif bergerak mendekati pemilih. Namun, konsekuensinya, seluruh biaya kampanye ditanggungnya sendiri. Oleh karena itu, Hasbi menilai, strategi tandem tidak bisa serta merta diterapkan di semua kondisi masyarakat dan wilayah.

Dihubungi secara terpisah, pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi, menuturkan, strategi tandem sudah mulai dilakukan pada pileg 2014. Strategi tandem bermula dari sebagian besar caleg DPR adalah orang yang sudah berdomisili di Jakarta dan tidak banyak mengunjungi dapilnya kecuali pada masa reses. Caleg tersebut memiliki tim sukses (timses) di dapilnya.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Kantor Cyrus Network, Jakarta,(11/4/2019).

Bisa jadi, kemudian salah satu timsesnya itu mencalonkan diri sebagai caleg DPRD setempat. Namun, untuk bisa berkontestasi, ia membutuhkan sokongan dana yang kemudian didapat dari caleg DPR tersebut.

”Caleg daerah bisa saja bukan siapa-siapa, tapi dia masuk timses. Kemudian dia nyaleg sehingga butuh dukungan finansial. Maka dia dibantu caleg DPR sekaligus bertandem. Ini tidak ada pakemnya, terbentuk natural saja. Yang paling sering itu tandem caleg DPR RI dengan caleg DPRD kabupaten/kota yang memang si caleg berdomisili di sana,” kata Hasan.

Menurut Hasan, di dalam tandem, terjadi simbiosis mutualisme. Caleg DPRD setempat membutuhkan dana kampanye, sementara caleg DPR butuh timses yang bergerak menggaet dukungan rakyat.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Warga memeriksa kondisi surat suara dalam Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak 2019 di halaman parkir Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Dari sisi biaya politik, strategi ini bisa menghemat pengeluaran karena konsepnya saling membantu. Meski demikian, strategi tandem juga memiliki tingkatan, semisal bekerja sama sebatas penyediaan alat peraga, ada yang bekerja sama untuk menyediakan alat peraga dan melakukan pertemuan di lapangan, serta ada pula yang sepenuhnya menjadi timses caleg DPR.

Untuk kekurangan strategi tandem, menurut Hasan, hal itu tidak terletak pada konsepnya, melainkan tergantung dari pelaksanaan di lapangan. Sebab, untuk meraih semakin banyak suara, seorang caleg DPR harus bertandem dengan banyak caleg.

”Untuk pemilihan legislatif, saya percaya hubungan personal. Bagi caleg pada umumnya, kegiatan bertatap muka itu jauh lebih berkesan dan membuka kemungkinan pemilih memilih si caleg. Jadi, dia harus salaman sama orang,” kata Hasan.