logo Kompas.id
Politik & HukumBayang Politik dalam...
Iklan

Bayang Politik dalam Perekrutan Honorer

Muncul anggapan ada dimensi politik dalam kebijakan terbaru pemerintah terkait honorer. Untuk mencegah hal itu, rekrutmen honorer ataupun tenaga alih daya gunamenggantikan honorer, harus tetap kedepankan sistem merit.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
· 5 menit baca
Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat mengikuti HUT ke-45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (29/11/2016).
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) saat mengikuti HUT ke-45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (29/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS - Kebijakan terbaru pemerintah soal tenaga honorer dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk pemenangan Pemilu 2024. Untuk mencegah hal itu, sistem perekrutan harus ketat dan transparan. Begitu pula dalam perekrutan tenaga alih daya oleh pemerintah daerah sebagai ganti ketiadaan honorer.

Sinyalemen soal kepentingan politik 2024 itu sempat dilontarkan sejumlah wali kota dan wakil wali kota dalam diskusi Kompas Collaboration Forum- City Leaders Community bertajuk ”Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota” yang digelar harian Kompas bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (10/6/2022), di kantor Redaksi Kompas, Jakarta.

Editor:
ANTONIUS PONCO ANGGORO
Bagikan