Jokowi Ibaratkan Relasinya dengan Megawati seperti Ibu dan Anak

Presiden Joko Widodo menggambarkan hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri seperti ibu dan anak. Jika ada anak yang nakal, hal itu dianggap wajar.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Dalam Rangka Haul mengenang 9 tahun wafatnya almarhum Taufiq Kiemas, Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid At-Taufiq PDI Perjuangan di Kompleks Sekolah Partai PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022). Peresmian juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

JAKARTA, KOMPAS - Setelah bertemu dan berbincang hangat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2022), Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kembali terlihat bersama saat peresmian Masjid At Taufiq di kompleks Sekolah Partai PDI-P di Jakarta, Rabu (8/6). Tak sebatas itu, untuk pertama kalinya setelah isu keretakan hubungan keduanya merebak, Jokowi dan Megawati sama-sama menepis isu itu.

Presiden Jokowi menyempatkan meresmikan Masjid At Taufiq, masjid yang dibangun untuk mengenang suami Megawati, Taufiq Kiemas, di sela padatnya agenda kunjungan kerja Presiden. Peresmian masjid digelar pada Rabu (8/6) sore, setelah kunjungan kerja Presiden di Batang, Jawa Tengah. Setelah meresmikan masjid, Presiden bergegas ke bandara untuk terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), guna melanjutkan kunjungan kerjanya di provinsi itu. Acara peresmian masjid dihadiri Megawati. Adapun putri Megawati yang juga kader PDI-P dan Ketua DPR, Puan Maharani, hadir secara daring.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Seusai peresmian, Jokowi menegaskan bahwa relasinya dengan Megawati sudah seperti ibu dan anak. ”Dalam sebuah keluarga besar, jelas, kan? Bahwa dalam perjalanan, anak ada yang bandel, ada yang nakal, biasa. Saya bilang wajar jangan ditarik ke mana-mana,” kata Presiden kepada wartawan.

Senada dengan Presiden, Megawati menegaskan hubungannya sangat baik dengan Presiden. Ia pun senang Presiden bisa hadir. ”Ada Pak Jokowi, ada Ibu (Iriana, istri Jokowi), bahwa kami dari dulu adalah kekeluargaan,” tambah Megawati.

Baca juga: Pertemuan Presiden Jokowi-Megawati Tepis Spekulasi Keretakan Hubungan

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Presiden Joko Widodo tampak bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat meresmikan Masjid At-Taufiq PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Dalam pidato sambutannya saat peresmian masjid, Presiden lebih dulu menyampaikan kedekatannya dengan Megawati dengan mengibaratkan sebuah keluarga. ”Saya sangat, sangat, sangat menghormati beliau, Ibu Mega. Dan, hubungan anak dan ibu ini itu, hubungan batin. Saya sangat hormat kepada beliau yang selalu penuh dengan rasa kepercayaan yang tidak pernah berubah, kemudian kalau dalam perjalanan panjang kadang-kadang ada perbedaan antara anak dan ibu itu wajar, biasa,” tambahnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun kembali menegaskan bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati sangat baik. ”Hubungan ibu dan anak itu sudah tahap yang cukup dalam dan tahap yang penuh dengan suasana kebatinan,” katanya.

Dari informasi yang dihimpun Kompas, hubungan Presiden dan Megawati sempat renggang setelah pernyataan Presiden di Rakernas Projo, Mei lalu. Pernyataannya ditangkap sebagai sinyal dukungan pada kader PDI-P yang menjabat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal, otoritas pencalonan presiden-wapres di PDI-P merupakan kewenangan Megawati, dan Megawati belum memutuskan. Renggangnya relasi Presiden dan Megawati terlihat, antara lain, dari tak hadirnya Megawati pada pernikahan adik Jokowi (Kompas, 8/6/2022).

Koalisi PKB-PKS

Saat Presiden dan PDI-P sibuk memulihkan hubungan, wacana koalisi parpol untuk pencalonan presiden terus bergulir. Kali ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama menunjukkan sinyal ketertarikan untuk membentuk koalisi.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsy saat silaturahmi kebangsaan di kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu (28/4/2021)

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, tak tertutup kemungkinan PKS membangun koalisi dengan PKB. Ini untuk mewujudkan adanya minimal tiga pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Sebelumnya ada Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Poros koalisi lain, diprediksi Aboe, akan digalang PDI-P. ”Siapa tahu nanti coba-coba PKS dan PKB membuat alur (koalisi) baru,” katanya.

Mengenai niatan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres, Aboe melihat, hal itu mungkin saja untuk dibicarakan. ”Enggak apa-apa, nanti kita lihat, kita obrolkan dulu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi PKB dengan PKS sangat mungkin jika menjanjikan kemenangan. ”Jadi apa pun koalisi itu, arahnya meraih kemenangan capres-cawapres. Apakah misalkan PKB dengan PKS mungkin berkoalisi? Sangat mungkin jika koalisi menjanjikan harapan menang dan harapan ke arah yang lebih baik,” ucapnya melalui keterangan tertulis.

Koalisi pun sangat mungkin karena PKB dan PKS sudah beberapa kali berkoalisi. ”Artinya, koalisi PKB dengan PKS ini bukan hal baru, bahkan pernah mendudukkan orang sebagai presiden,” tuturnya.

Selain itu, PKB dengan PKS juga dinilainya memiliki banyak kesamaan. Keduanya merupakan parpol yang lahir di era Reformasi dan sama-sama memiliki basis suara yang kuat di basis suara kelompok Islam.

Menurut peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani Suryahudaya dalam CSIS media briefing bertajuk ”Manuver Koalisi Partai Menjelang Pemilu Presiden: Motivasi dan Resiliensi”, pembentukan koalisi jauh sebelum pendaftaran capres-cawapres merupakan inovasi dalam percaturan politik Indonesia pasca-reformasi. Umumnya, koalisi dibentuk pada masa akhir jelang pendaftaran capres.

Inovasi ini baik bagi pemilih. Sebab, publik bisa mengelaborasi platform atau politik gagasan parpol sejak awal. ”Sayang sekali jika waktu panjang ini tidak dimanfaatkan parpol untuk mengelaborasi politik gagasannya,” katanya.

Meski demikian, tidak bisa dimungkiri, salah satu risiko dari pembentukan koalisi dini adalah terjadinya gangguan pada kerja pemerintah karena sebagian anggota koalisi masih menjadi bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintahan.

Baca juga: Rakyat Berembuk Cari Capres, Parpol Pun Menuai Hasil

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Aturan teknis pemilu

Di tengah dinamika politik yang menghangat menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024 diundangkan pekan ini. Dengan demikian, peraturan teknis penyelenggaraan setiap tahapan pemilu itu diharapkan bisa digunakan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.

Menurut Komisioner KPU Afifuddin, setelah rancangan PKPU itu disetujui diundangkan oleh Komisi II DPR dan pemerintah, Selasa (7/6), rancangan aturan itu langsung menjalani proses harmonisasi aturan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu (8/6) malam. ”Kami berharap PKPU diundangkan pada Kamis (9/6) atau paling lambat Jumat (10/6) sehingga sudah tersedia payung hukum yang kokoh untuk dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 ini,” ujarnya.

Komisioner KPU, Idham Holik, menambahkan, setelah PKPU itu diundangkan, KPU akan segera menindaklanjutinya ke seluruh KPU di daerah melalui rapat koordinasi nasional yang digelar pada 13-15 Juni 2022. (WKM/BOW/NIA/REK/PDS)